Regulasi kawin siri: dari hak asasi hingga pemidanaan

Ditulis 18 Feb 2010 - 21:19 oleh Banyumas1
|
Berita Kategori
Tak Berkategori
423
Dalam Tag
ilustrasi

ilustrasi

Wacana kawin siri dalam kaitannya dengan hukum negara dan privasi serta hak asasi manusia kembali manjadi perbincangan. Kawin siri sendiri bukan fenomena baru, tapi sudah menjadi bagian dari sejarah peradaban negeri ini.

Seperti dikatakan antropolog Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Mudjahirin Thohir, Kamis (18/02), ia menilai fenomena kawin siri yang dipraktikan sebagian masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh budaya feodalistik dalam sejarah peradaban negeri ini.

“Pada masa kerajaan yang menganut budaya feodalistik kental, seorang raja akan dianggap berwibawa dan berkuasa jika memiliki wilayah kekuasaan yang luas dan memiliki banyak istri,” katanya.

Namun, lanjutnya, masyarakat saat ini memilih mengambil segi praktisnya, yakni dengan nikah siri atau tanpa mencatatkan perkawinan ke lembaga yang berwenang. Hal ini justru menunjukkan sikap lelaki yang tidak `gentleman` (tidak berwibawa). Antropolog ini menilai perkawinan siri menciptakan celah untuk berbuat tidak adil, karena kawin siri hanya menuntut pelakunya bertanggungjawab hanya pada Tuhan.

“Kalau memang seorang laki-laki berani mempertanggungjawabkan perkawinannya pada Tuhan, mengapa mereka tidak mau mempertanggungjawabkan perkawinannya kepada manusia,” kata dosen senior Universitas Diponegoro itu.

Karena itu, Mudjahirin menyetujui pemidanaan pelaku perkawinan siri seperti disebut rancangan undang-undang (RUU) Peradilan Agama, sebagai pengingat bagi pelaku nikah siri. Dia menepis anggapan bahwa negara telah memasuki wilayah privat manusia karena menurutnya negara berwenang mengatur manusia yang hidup dalam wilayahnya, namun tetap ada batasan-batasan tertentu.

Apa kata kiai?

Lain kata antropolog, lain pula kata kyai. Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Desa Ketapan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, KH Machrus Ali menolak dan mengkritik klausula ancaman pidana terhadap pelaku nikah siri di RUU itu, padahal syariat Islam menyatakannya sah.

Ketua Umum Forum Kiai Muda Indonesia ini menjelaskan, nikah siri sangat berbeda dari kawin kontrak (nikah mut`ah) dan meminta pemerintah tidak menyamakan keduanya, tapi perlu melihat langsung kasusnya di lapangan.

KH Machrus khawatir, jika pelaku nikah siri dipidanakan maka efek yang bakal terjadi menyuburkan praktik prostitusi, karena sanksi pidana nikah siri hanya 6 bulan – 1 tahun, sementara pelaku prostitusi hanya dipidana kurungan 7 hari.

Ia menjelaskan, nikah siri yang terjadi di berbagai daerah adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai syariat Agama Islam, yakni syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi, sertua bertujuan membangun keluarga. “Hanya saja pernikahannya tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama,” kata KH Machrus.

Namun untuk nikah kontrak, Machrus setuju dilarang atau dipidanakan, karena sejak awal sudah mempunyai niat kurang baik, yakni pada periode tertentu nikah bisa putus.

KH Machrus Ali menyarankan pemerintah mensosilasikan terlebih dulu RUU itu supaya bisa mengetahui duduk persoalan setiap kasus nikah siri.

Pendapat Mahfud MD

Sementara itu ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfudz MD menyatakan setuju jika pernikahan siri dipidanakan. “Saya setuju saja, karena pernikahan itu hanya permasalahan fiqih. Sedangkan fiqih hanya buatan manusia saja,” ujar Mahfud, Ahad lalu (14/2).

Menurut dia, secara umum pernikahan siri itu tidak dilarang oleh agama. Namun konsep pernikahan itu seringkali disalahgunakan hanya untuk suatu kepentingan saja. Ada yang kemudian anak-anaknya terlantar, isri pertama tidak mengakui pernikahan itu, atau hanya dijadikan pemuasan nafsu, tanpa ikut bertanggung jawab terhadap konsekuensinya.

“Undang-Undang itu sebenarnya untuk menjaga akibat buruk bagi korban-korbannya (nikah siri),” kata Mahfud. Untuk menjaga warganya, kata dia, pemerintah boleh saja mengatur hal-hal seperti pernikahan siri tersebut.

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, yang masuk program legalisasi tahun 2010 ini, disebutkan bahwa perkawinan siri masuk dalam ketentuan pidana dengan ancaman penjara mulai dari 6 bulan hingga 3 tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 12 juta.

Sikap aktifis perempuan

Kalangan aktifis perempuan berpendapat, pernikahan siri dan bentuk pernikahan lainnya yang tidak didaftarkan secara hukum ke kantor catatan sipil, merupakan tindak kriminal. Oleh karena itu,  masyarakat, khususnya perempuan, harus menolak terhadap pernikahan semacam itu. “Perempuan harus tegas menolak pernikahan siri atau pernikahan yang tidak didaftarkan,” kata Eti Sumiati, aktivis perempuan dari Jari (Jaringan Relawan Indonesia) di Bandung, Rabu (17/2).

Dijelaskannya, regulasi negara tentang pernikahan siri sudah jelas, terdapat pada UU Perkawinan No 1/1974. Namun, banyak masyarakat yang tidak aware mengenai keberadaan hukum tersebut.  Hukuman yang dicantumkan memang termasuk ringan, yakni tiga bulan penjara dan denda Rp 7.500,00. Akan tetapi, dalam RUU Perkawinan terbaru, masa hukuman ditingkatkan, pelaku nikah siri diancam hukuman penjara, mulai dari enam bulan sampai dengan tiga tahun, atau denda 6-12 juta.

Sementara itu, sejumlah masyarakat menyatakan, rancangan hukum perkawinan terbaru itu konyol. Pasalnya, kata mereka, pernikahan siri adalah hak bagi setiap orang, sama halnya dengan yang memilih untuk menikah secara hukum negara. “Ini soal pilihan. Sah-sah saja masyarakat ingin menikah siri atau pun tidak. Saya pikir, itu adalah hak asasi,” kata salah seorang penentang yang tidak bersedia disebutkan namanya itu.

Bahkan, lanjut dia, adalah hak masyarakat juga untuk memilih tidak terikat dalam kedua jenis pernikahan tersebut. “Selama tidak merugikan dan membahayakan kehidupan orang lain, mengapa negara harus mengintervensi soal perkawinan. Biarkan hal itu menjadi pilihan bebas bagi masyarakat,” ujarnya.

Soal konsekuensi negatif dari pernikahan semacam itu, kata dia, karena itu adalah pilihan, maka hal itu sudah menjadi  risiko yang harus ditanggung para pelakunya. Nah, loh! (BNC/berbagai sumber)

Tentang Penulis

Leave A Response