Pro kontra judicial review UU Penodaan Agama

Ditulis 13 Feb 2010 - 13:17 oleh Banyumas1
|
Berita Kategori
Tak Berkategori
107
Dalam Tag

Apakah Anda setuju UU tentang penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama dicabut? Atau minimal dilakukan uji materi (judicial review) atas UU yang mengatur hal ihwal penyalahgunaan dan atau penodaan agama? Ada pro kontra tentunya, apalagi ini menyangkut ranah ‘sensitif’ di negeri kita.

Sebagaimana diketahui, sekitar tiga bulan yang lalu, tujuh lembaga swadaya masyarakat dan empat tokoh nasional meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan larangan penafsiran agama-agama yang dianut di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Ketentuan tersebut dinilai melanggar kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Keinginan Uji Materi (Judicial Review) Peraturan Presiden No.1/PNPS/1965 yang sudah diundangkan melalui UU No. 5/1969 tentu saja menimbulkan pro kontra.

Ketujuh LSM itu adalah Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi HAM dan Demokrasi (Demos), Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Mereka didukung oleh Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (alm), Musdah Mulia, Dawam Raharjo, dan KH Maman Imanul Haq.

Mereka mempersoalkan ketentuan dalam Pasal 1 UU tersebut yang berbunyi, ”Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatannya”.

Selain itu, pemohon juga mempersoalkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3, serta Pasal 4a yang mengatur ancaman pidana atas pelanggaran Pasal 1. Disebutkan, pelanggaran pidana diancam dengan hukuman penjara maksimal lima tahun.

Melanggar kebebasan

Kuasa hukum pemohon, Choirul Anam, menjelaskan, ketentuan tersebut jelas-jelas melanggar kebebasan memeluk agama dan keyakinan yang dijamin konstitusi. Pasal 1 UU itu menyebutkan secara jelas agama yang dimaksud adalah agama yang dianut di Indonesia. Pada bagian penjelasan Pasal 1 disebutkan, agama yang dianut ada enam (Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu). Ditambah lagi lima, di antaranya Sinto, Yahudi, dan Taoism, sehingga total berjumlah 11.

”Kami menilai, pembatasan ini melanggar kebebasan dan diskriminatif,” ujar Choirul.

Ia juga mempersoalkan pembatasan tafsir yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1.

Menurut dia, tafsir agama seharusnya tidak boleh dibatasi. Tafsir agama seharusnya dikembalikan kepada komunitas pemeluk agama yang bersangkutan. Apabila tafsir dikembalikan kepada komunitasnya, hal itu tidak akan menimbulkan persoalan yang besar.

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Arsyad Sanusi meminta para pemohon memerhatikan betul permohonan mereka. ”Ini masalah hak asasi manusia, lebih-lebih ini masalah keyakinan,” kata Arsyad.

Menurut dia, esensi Pasal 1 UU tersebut sebenarnya adalah larangan membuat tafsir dan melakukan kegiatan yang menyimpang.

Pemerintah Menolak

Apa kata pemerintah? Pemerintah menolak permohonan uji materiil (judicial review) UU No 1 Tahun 1965 tentang Tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Terhadap Agama yang digelar di Mahkamah Konstitusi. Pemerintah yang diwakili Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM bahkan mencurigai permohonan itu dilatarbelakangi alasan tertentu.

Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan, pemerintah telah melakukan penyelidikan terhadap latar belakang agama terhadap pemohon untuk menghadapi sidang ini. Ia khawatir terdapat kepentingan tertentu dalam permohonan ini. Pasalnya, UU ini dianggap sudah mencukupi kebutuhan perlindungan terhadap kehidupan beragama.

Menag menjelaskan, UU tersebut justru diperlukan untuk melindungi masyarakat. “Perlindungan ini mencegah adanya penghinaan, penodaan, dan timbulnya aliran sesat sehingga muncul konflik horisontal di masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, MUI yang dihadirkan sebagai pihak terkait dalam persidangan Mahkamah Konstitusi menegaskan adanya kepentingan kelompok tertentu dalam permohonan ini. Ketua MUI, Amidhan, meyakini kepentingan kelompok tertentu ini terkait dengan kasus pelarangan penyebaran ajaran Ahmadiyah.

“Kami meyakini permohonan ini tidak lepas dari kelompok tertentu dari kasus Ahmadiyah,” ujarnya.

Ia menyatakan kepentingan pihak tertentu ini menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi setelah mereka gagal melakukan upaya hukum.

Sikap Ormas Islam

Tentu saja usulan judicial review mendapat reaksi cukup keras dari kalangan ormas islam. Antara lain Muhammadiyah, NU, HTI dan lain-lain.

Dua ormas Islam terkemuka, NU dan Muhammaduyah menilai, jika peraturan itu jadi diubah, maka akan sangat berpotensi memicu konflik yang lebih besar bagi kehidupan beragama di Indonesia.

Pengurus Pusat lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (PP LDNU) mendukung sepenuhnya upaya pihak-pihak yang menolak pengajuan uji materi UU No. 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. PP LDNU Beranggapan bahwa pola hidup masyarakat akan berantakan jika UU mengenai penodaan agama tadi dicabut.

“LDNU beserta seluruh jajaran pengurusnya hingga tingkat terbawah, mendukung sepenuhnya segala upaya untuk menolak gugatan beberapa LSM yang mengajukan uji materi UU No. 1 Tahun 1965 tersebut,” terang Ketua PP LDNU KH AN. Nuril Huda dalam perbincangannya dengan NU Online di Jakarta, Jum’at (12/2).

Menurut Kiai Nuril -sapaan akrab KH AN. Nuril Huda, UU UU No. 1 Tahun 1965 ini memberikan perlindungan kepada agama-agama yang ada di Indonesia. UU ini secara filosofis juga didukung oleh kebenaran universal dan kodrat kehidupan bermasyarakat.

“UU ini melindungi kriteria agama dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). bahwa manusia hidup memiliki batasan dan tidak satu pun hal di dunia yang tidak memiliki batasan. Seperti halnya kebebasan seseorang juga dibatasi oleh kebebasan orang lain,” terang Kiai Nuril.

Karenanya, Kiai Nuril berharap, jangan sampai orang seseorang dapat bebas semaunya mendirikan ajaran sesuai keinginannya. Sebab, lanjut Kiai Nuril, hal ini mengganggu ketertiban masyarakat sekitarnya.

“Kalau semuanya bebas melaksanakan keyakinannya, nanti akan banyak orang yang mengarang-ngarang ibadah dan mengaku mendapat petunjuk langsung dari Tuhan. JIka tindakan seseorang dapat dibenarkan karena dilaksanakan atas keyakinan yang bebas, lalu siapa yang bertanggungjwab dan akan dipersalahkan jika terjadi saling narkis?” tandas Kiai Nuril dengan logat khasnya.

Sementara itu, PP Muhammadiyah menganggap UU penodaan agama masih dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Fattah Wibisono, Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengatakan, UU penodaan agama perlu untuk mencegah tindakan anarkisme masyarakat.

Fatah mengatakan, dengan adanya UU Penodaan Agama, pemerintah telah menjalankan apa yang disebut kebebasan beragama. “Saat ini banyak hal-hal yang terkait dengan penodaan agama, Ahmadiyah contohnya,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/2).

Tindakan Ahmadiyah yang mencatut agama Islam, dianggapnya sebagai salah satu bentuk penodaan agama. “Lain halnya kalau mereka tidak mengatas namakan Islam,” ujarnya. Dia mengatakan, sikap PP Muhammadiyah sudah jelas. “Pak Din (Syamsudin) berulang kali bilang mengenai hal itu,” tuturnya. (BNC/ist/berbagai sumber)

Tentang Penulis

Leave A Response