Penggantian Perda Ijin Usaha Pasar Modern segera dibahas Dewan

Ditulis 10 Feb 2010 - 20:40 oleh Banyumas1

BANYUMAS – Pengaturan tentang perijinan pasar dan toko modern dipastikan akan menjadi salah satu yang akan diatur dalam  Raperda yang segera menjadi pembahasan DPRD Banyumas. Keberadaan pasar tradisionil yang makin terdesak akan menjadi isu yang sensitif dan membutuhkan kepekaan pemerintah dan wakil rakyat.

Masuknya agenda tersebut dalam agenda pembahasan dewan dipastikan setelah baru-baru ini  Bupati Mardjoko menyampaikan 3 rancangan Raperda dalam  Paripurna DPRD Kabupaten Banyumas dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas.

Raperda tentang Pengelolaan Pasar yang Baru dimaksudkan untuk mengganti Perda Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar, yang keberadaannya dirasa perlu ditinjau kembali untuk meningkatkan pengelolaan pasar dan pelayanan pedagang agar terwujud proses transaksi jual beli yang nyaman dan aman di lingkungan pasar, yang pada akhirnya juga akan menunjang pendapatan daerah.

Adapun Perda tentang Retribusi Pelayanan Pasar diajukan dengan pertimbangan bahwa Perda Nomor 6 Tahun 2003 yang selama ini dijadikan dasar yang mengatur tentang retribusi pasar, khususnya yang menyangkut struktur dan besarnya tarif retribusi, sudah tidak sesuai lagi. Sesuai paparan Bupati, prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan pasar, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Berikutnya, Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diajukan untuk mengganti Perda Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pasar Modern yang selama ini berlaku, dan dimaksudkan untuk lebih memberdayakan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang secara serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran baik yang berbentuk pusat perbelanjaaan maupun toko modern.

Bupati, sebagaimana disampaikan oleh Kabag Hukum, Wisnu Jatmiko, SH. MH. berharap ketiga rancangan peraturan daerah tersebut dapat dibahas secara komprehensif dan nantinya dapat disetujui oleh DPRD Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya dimintakan evaluasi kepada Gubernur Jawa Tengah dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas. (BNC/ist)

Tentang Penulis

1 Komentar so far. Feel free to join this conversation.

  1. efendi 19/04/2010 pukul 22:26 -

    kalo aku tidak setuju dengan pembatasan pasar modern,kalo pasar modern gak ada gimana tenaga kerja yang muda bisa diserap karena orang muda sekarang kalo kerja di pasar tradisional ya pada malu

Leave A Response