Baliho Balon Bupati Tidak Bisa Dikenai Pajak

Ditulis 03 Feb 2010 - 19:52 oleh Banyumas1

PURBALINGGA – Keberadaan ratusan baliho dan poster yang memajang foto bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati di seluruh pelosok kabupaten Purbalingga, tidak mendatangkan pendapatan bagi kas daerah. Dinas Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KPPT) Purbalingga tidak berani mematok pajak reklame tersebut.
“Ada dua alasan. Pertama perda (peraturan daerah) nomor 5 tahun 2007. Pada bab satu pasal 1 ayat 6 disebutkan, reklame itu benda atau media yang menurut bentuk dan susunannya bersifat komersial. Walaupun sama-sama berisi ajakan kepada masyarakat, tapi baliho balon bupati dan wakil bupati dianggap tidak bersifat komersial,” ujar Kepala KPPT Purbalingga, Sidik Purwanto , Selasa (2/2).

Sidik menyebutkan, dari pihak balon bupati sudah berniat membayar pajak baliho itu. Tapi pihaknya belum berani menerima karena alasan regulasi tersebut.
Sidik mengungkapkan dua pendapat mengenai status alat peraga tersebut. Yakni yang menyebutkan baliho dan poster itu sama dengan iklan produk barang dan jasa. Karena pada dasarnya muatan baliho itu berisi persuasi (bujukan) untuk memilih balon bupati dan wakil bupati yang fotonya terpampang pada baliho tersebut.
“Tapi ada pendapat berbeda. Yakni baliho itu bukan iklan komersial. Karena baliho itu terkait dengan kegiatan pemilihan kepala daerah. Sebuah agenda demokrasi yang wajib disukseskan oleh semua pihak, termasuk KPPT,” ujar Sidik.
Disinggung mengenai pajak reklame bagi baliho serupa pada pemilu 2009 lalu, Sidik mengaku pihaknya mengenakan pajak. Pajak itu dipungut setelah memasuki masa kampanye. Pungutan pajak itu setelah ada peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyebutkan baliho dan poster calon anggota legislatif bisa dikenai pajak yang lebih kecil dari pajak baliho komersial.
“Bila nanti sudah memasuki masa kampanye, dan ada aturan KPU yang sama dengan pemilu lalu, kami akan mengenai pajak untuk setiap baliho yang bertebaran di jalan-jalan itu. Termasuk baliho Pak Heru (wakil bupati Purbalingga yang menjadi balon bupati pada pilkada 2009) sekalipun,” tegas Sidik.
Menurut hitung-hitungan Sidik, pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2009 lalu, dari baliho yang terlihat saja seharusnya bisa menghasilkan pendapatan pajak mencapai lebih dari 75 juta. Hanya saja, realisasinya tidak sebesar itu. Karena selain banyaknya baliho yang nlesep di pelosok pedesaan, tidak semua caleg mau membayar pajak balihonya masing-masing.
“Dulu calegnya ratusan orang. Kalau satu caleg memasang sedikitnya sepuluh baliho di setiap dapil (daerah pemilihan) masing-masing, ditotal seluruh wilayah Purbalingga jumlah balihonya bisa mencapai lebih dari 3 ribu. Personel kami tidak mencukupi untuk memantau semua baliho-baliho itu. Lha pilkada nanti kan kandidatnya tidak banyak. Balihonya juga mungkin tidak mencapai ribuan,” tutur Sidik.  (BNC/tgr)

Tentang Penulis

Leave A Response