Pemekaran Cilacap: jalan masih panjang dan terjal

Ditulis 23 Jan 2010 - 17:17 oleh Banyumas1
|
Berita Kategori
Tak Berkategori
165
Dalam Tag
Cilacap

Cilacap

Secara wilayah, Cilacap memang teramat luas untuk ukuran sebuah kabupaten. Coba bayangkan Anda menempuh perjalanan dari ujung paling utara, Kecamatan Dayeuhluhur, menuju ujug paling timur bagian selatan Kecaamatan Binangun dan Nusawungu, berapa jam harus menempuh perjalanan? Atau bayangkan apabila mereka memiliki keperluan di ibu kota kabupaten: Cilacap. Demikian pula yang tinggal di Kecamaan Patimuan, perbatasan dengan Jawa Barat, memerlukan waktu +/- 3 jam perjalanan.

Karena itu, dari sisi luas wilayah, kalihatannya Cilacap memang perlu dimekarkan. Masalahnya tidak sesederhana itu. Dan karena bukan soal yang sederhana, maka aspirasi sebagian warga Cilacap bagian barat untuk membentuk kabupaten sendiri, tampaknya akan melalui proses panjang.

DPRD Cilacap, sebagai ‘perwakilan’ rakyat memang sudah mengetok palu tanda setuju pemekaran, melalui Keputusan DPRD Cilacap No 16.1/16/13/2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Cilacap Barat sebagai Pemekaran dari Kabupaten Cilacap. Keputusan dan rekomendasi pun sudah disampaikan ke Gubernur Jawa Tengah dan pemerintah pusat.

Namun, apa tanggapan ‘lurah’nya Jateng?  Gubernur Bibit Waluyo, menyatakan dengan tegas dia tidak setuju dengan rencana pemekaran tersebut. Sebagaimana diberitakan media Jum’at (22/01), Bibit menilai, Pemerintah Kabupaten Cilacap belum memiliki keuangan yang cukup untuk membuat pemerintahan baru. “Kalaupun saya berhak memutuskan, saya akan menolaknya,” kata Bibit.

Penolakan Gubernur itu seakan parallel dengan pernyataan pemerintah pusat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai pertemuan dengan pimpinan lembaga tinggi negara, di Istana Presiden, Bogor, Kamis (21/01) mengatakan bahwa salah satu evaluasi yang dilakukan pemerintah dan DPR tentang pemekaran wilayah adalah pemekaran justru akan memberikan beban yang tidak semestinya kepada negara jika konsepnya tak tepat. Sehingga, pemerintah dan DPR bertekad menuntaskan penyusunan cetak biru pemekaran wilayah.

Menurut Presiden, pengeluaran yang tinggi dalam pemekaran wilayah harus dicegah agar anggaran negara lebih banyak jatuh ke rakyat orang per orang. “Pemekaran wilayah harusnya solusi pengembangan, peningkatan kesejahteraan, dan bukan sebaliknya menjadi masalah,” kata dia. Presiden mengingatkan, dalam waktu sepuluh tahun akan ada lebih dari 200 daerah otonom baru di Indonesia.

Presiden menilai belum ada konsep yang jelas mengenai pemekaran, alias perlunya grand design. Nah, setelah disusun grand design dan masterplan, kata Presiden, bisa saja masih ada pemekaran manakala itu sungguh diperlukan. Sebaliknya, daerah pemekaran yang sudah terjadi tapi menimbulkan masalah yang berat, bisa saja itu digabungkan.

Soal biaya

Rencana pemekaran Cilacap mencuat setelah DPRD Kabupaten Cilacap merasa wilayah Cilacap terlalu luas. Dewan menampung aspirasi dari warga Cilacap barat yang sudah merintis dan menggagas wacana ini sejak awal tahun 2000-an, dimana para aktifis menilai luasnya wilayah membuat pelayanan publik dan pembangunan wilayah Cilacap bagian barat lamban dan tertinggal.

DPRD menyadari pemekaran akan memerlukan biaya yang tidak sedikit, karenanya DPRD Cilacap telah sepakat bahwa Pemkab Cilacap harus memberikan bantuan keuangan selama dua tahun selama proses pemekaran berlangsung. Bantuan dana itu juga digunakan untuk pemilihan kepala daerah.

Namun menurut Bibit, untuk memekarkan sebuah daerah baru perlu perhitungan yang teliti. Bibit berkaca pada pengalaman yang sudah ada, pemekaran wilayah justru lebih merugikan. Alasannya, daerah yang tidak punya potensi sumber dana yang cukup memaksakan diri untuk berdiri sendiri.

Bibit meminta Pemkab Cilacap memikirkan rencana pemekaran itu kembali. Alasannya, Cilacap belum punya potensi sumber dana yang layak untuk memekarkan wilayah. “Saya khawatir, dana bantuan dari pusat atau provinsi habis hanya untuk membantu pemekaran,” kata Bibit.

Pemkab Cilacap pun diharapkan dapat mengembangkan potensi daerah. Hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk membangun ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, Wakil Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji pun mengakui, Pemkab Cilacap tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk membiayai pemekaran Cilacap barat pada 2010. Dia memperkirakan, paling tidak dibutuhkan waktu dua tahun untuk proses pemekaran. Waktu yang lebih panjang diperlukan mengingat pemekaran harus dilakukan secara berhati-hati agar pemerintahan baru nanti tidak menyengsarakan masyarakat.

“Jangankan untuk membiayai itu, untuk pembangunan infrastruktur saja kami sangat terbatas. Makanya, kami melaporkan rencana pemekaran ini ke Pemerintah Provinsi Jateng dan pemerintah pusat,” kata dia. Secara pribadi, sebagai orang dari Cilacap barat Tatto setuju dengan pemekaran, namun dia tidak ingin pemekaran justeru akan menyengsarakan masyarakat. Dia pun mengutip pernyataan presiden, bahwa 90 % pemekaran daerah justru menyengsarakan rakyat.

DPRD sendiri, sebagaimana dikatakan Fran Lukman, Ketua DPRD Cilacap, memutuskan pemekaran Cilacap didasari pada pertimbangan timpangnya pembangunan antara Cilacap bagian barat dengan timur. Hal ini seperti terlihat dalam pembangunan infrastruktur di dua wilayah tersebut yang tak seimbang. Akibatnya, roda perekonomian di Cilacap bagian barat berjalan lebih lambat dibanding wilayah timur.

“Pemkab Cilacap hingga saat ini kewalahan untuk membangun wilayah Cilacap yang sedemikian luas. Bagian barat terlihat masih ketinggalan. Kami berharap dengan pemekaran ini Cilacap bagian barat dapat lebih cepat berkembang,” kata dia.

10 kecamatan

Cilacap merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Jateng, yang terdiri atas 24 kecamatan. Rencananya, 10 kecamatan yang ada di bagian barat dimekarkan sebagai kabupaten tersendiri. Sepuluh kecamatan tersebut adalah Majenang, Sidareja, Wanareja, Dayeuhluhur, Kedungreja, Patimuan, Cimanggu, Cipari, Gandrungmangu, dan Karangpucung.

Dalam pandangan legislatif,  Pemkab Cilacap nantinya memberikan bantuan keuangan selama dua tahun selama pembentukan pemerintahan di Cilacap Barat. Bantuan juga diberikan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di wilayah tersebut.

Besarnya dana hibah dan bantuan untuk pemekaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Pemkab Cilacap. Lebih jauh DPRD menyepakati penyerahan kekayaan daerah yang dikuasai Pemkab Cilacap.

Melihat reaksi Gubernur Jawa Tengah dan pernyataan presiden SBY terkait pemekaran, dan melihat aturan-aturan ‘kerangka normatif pemekaran wilayah’ sebagaimana pasal 16 PP 169/2000 – di situ ada minimal ‘9 langkah’ yang harus dilalui – maka pemekaran Cilacap harus menempuh jalan yang panjang dan terjal. Usulan DPRD, hemat penulis baru menginjak ‘langkah kedua’, yaitu penjaringan aspirasi dan usulan DPRD/Pemkab ke Pemprov. Bagaimana kelanjutan ‘perjuangan’ pemekaran ini, akan menarik untuk selalu disimak.

(Diolah dari berbagai sumber oleh Puad Hasan Dipaleksana, penulis lepas, yang pernah bekerja dengan penempatan  di Cilacap, Kroya, Sidareja dan Majenang di perusahaan swasta, dan pernah ‘menginjakkan kaki-nya’ di semua kecamatan di Kabupaten Cilacap. Kini tinggal di Purwokerto).

Tentang Penulis

& Komentar so far. Feel free to join this conversation.

  1. ian 20/09/2012 pukul 02:42 -

    heh,alex partimin,,,,
    masalah orang asli clacap, kita juga orang asli cilacap. kalo anda ngomongnya kaya gitu, berarti ya anda mengisyaratkan kami sebagai masyarakat non cilacap bang,,,,hati-hati anda.

    buat semuanya:
    masalah politisi, buat apa para sarjana itu dikuliahkan kalau bukan untuk memajukan negerinya sendiri, mereka punya kapabilitas, setiap hari mereka bersentuhan dengan politik, karna itu juga, mereka tidak rela apabila kebijakan untuk negerinya dipolitisasi, ga rata lah, korupsi lah, dana surut lah,,,besok judul beritanya apa lagi?kemiskinan?ga makan?
    orang bilang, kita ga tau apa isi lautan sebelum kita menyelaminya,,,,
    mungkin anda sudah melihat dan mengamati keadaan kami,,, tapi yang belum anda lakukan adalah merasakan!

  2. putra cilacap 20/01/2011 pukul 01:34 -

    saudara-saudara ku, masalah pembangunan cilacap adalah masalah klasik. pembangunan yang tidak merata antara pusat dan wilayah barat. sebenarnya kalau ditelusuri pembangunan wilayah timur tidak jauh berbeda dengan wilayah barat. kalau menurut saya yang perlu berbenah adalah birokrasi pemerintahan. andaikata birokrasi bener-bener bersih maka pembangunan cilacap akan merata. misal terjadi pemekaran apakah birokrasi kabupaten cilacap barat akan benar-benar bersih? kalau birokrasinya tidak bersih saya kira kondisinya tidak akan berubah. untuk masalah jarang tempuh yang jauh antara pusat kota dengan daerah terluar saya kira masih bisa di atasi . misal untuk kepengurusan adiministrasi bisa secara online. atau dibukakan kantor cabang nya. saudara-saudara ku, rumput tetangga memang selalu lebih hijau. pembangunan di kota banjar memang lebih maju. alangkah lebih bijak apabila kita lebih terpacu untuk bergotong-royong membangun daerah kita sendiri. bukan menggunakan jalan pintas untuk meraih kemajuan. berkaca dari yang sudah mengalami pemekaran, banyak daerah yang mengalami keadaan yang lebih buruk karena pemekaran itu sendiri. karena apa? karena birokrasi dan kesiapan daerah itu sendiri. untuk para elit politik, saya mohon untuk tidak memecah tanah kelahiran kami. jangan gunakan kekuatan politikmu hanya untuk memenuhi egomu. untuk warga cilacap barat, tolong pikirkan kembali masak-masak karena ini menyangkut satu cilacap. bukan hanya cilacap barat saja. prioritaskan masalah yang benar-benar prioritas. terima kasih.

  3. mafirdabaledesa 11/11/2010 pukul 14:59 -

    terlahir di Cilacap Barat sudah pasti mendukung pemekaran…
    karena Pemda Cilacap tidak serius dalam pengembangan Kab. Cilacap secara menyeluruh.
    Mending jadi kabupaten baru,
    dari pada ikut Cilacap nggak maju2,
    Mending SDM rendah dan SDA tidak ada,
    dari pada pembangunan nggak merata.
    ini JAWA bung…. yang katanya deket ma ibukota.
    Masa kalah sama pedalaman papua.

    Masa orang politik tidak boleh ngomong politik, gimana cerita????

  4. yamaneko 03/09/2010 pukul 02:33 -

    Halah karepe pengen gabung karo banjar kabeh2 pengen gabung karo banjar coba aja tar klw banjar dah luas apakah masih ky bajar yg msh kota kecil emang banjar lebih maju….dlm pembangunan…tp sy pikir udah lah karaima wkwkwkw

  5. wawa 29/05/2010 pukul 15:19 -

    Para sedulur lebih baik kantor kabupaten yang dipindah ja… kalau perlu diundi ja…

  6. enyong edymoe 21/05/2010 pukul 14:20 -

    Enyong sebagai warga Cilacap terus terang TIDAK SETUJU apabila ada pemekaran Cilacap dg alasan:
    1. Kalau permasalahnya cuma kurangnya pelayanan publik di wilayah bagian barat apa harus MEKAR? Bukankah akan lebih baik biaya utk pemekaran di alokasikan utk pebaikan pelayanan publik dan infrastruktur,, MIKIR DUNK…. Berapa banyak anggaran untuk pemekaran,,,MILYARAAAANNN..
    DUITe sapa kuwe? Duite RAKYAT mbok…
    2. Para SEDULUR ingat….7X!!!!!!!!!
    Nek biayane kurang rep pada mangan apa? Malah tuaaammbahh SENGSARA,,, TERLALU… kata Bang Haji

    3. Trus kalo wilayah barat ga punya potensi SDA yang cukup MAU DI BAWA KEMANA? Minta bantuan PUSAT? Apa UTANG LUAR NEGERI ben RAKYATE tambah SENGSARA?

    Ayolah para SEDULUR pada MIKIR MANING aja mung angan2 sesaat malah dadi SESAT,,,,

    Saya SETUJU dengan Pak Bibit lan Pak SBY pemekaran pada faktanya cuma menambah MASALAH baru BUKAN menyelesakan Masalah…

    Cukup SEKIAN.
    .
    MANGAN KUPAT DISIRAM SANTEN
    MENAWI KULA LEPAT NYUWUN NGAPUNTEN….

    Bravo..CILACAP…!!!!!

  7. umank ajah 29/04/2010 pukul 08:20 -

    Saya setuju aja pemekaran cilacap barat, kalo tujuan untuk kesejahtera’an dan kemakmuran rakyat. asal jangan nyari kekusa’an untuk kepentingan diri sendiri, segelintir orang atau kelompok tertentu……………..!

  8. cecep 11/03/2010 pukul 15:00 -

    Saya dari pinggiran sungai Cijolang, desa Panulisan….setuju saja dengan adanya pemekaran. kalo memang ada wacana hanya akal-akalan politisi yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu jabatan. itu adalah hal yang wajar saja…sama saja ketika kita memilih anggota DPRD kabupaten, memilih BUPATI, memilih GUBERNUR, dan wakil rakyat yang ada di DPR pusat. Kita sebagai sebuah NEGARA DEMOKRASI tidak akan bisa dipisahkan dari hal tersebut.

    Kami tidak mungkin meminta sesuatu andai kami merasa nyaman oleh hasil dari pembangunan, masalah kami akan jadi korban…..dari dulu dan sampai kapanpun KAMI sebagai RAKYAT kecil akan terus jadi korban. Jadi apa salahnya kalo nanti ada KABUPATEN CILACAP BARAT.?????????? kami malah sudah mempunyai wadah obrolan sederhana diantara warga DAYEUHLUHUR, dimana kami percaya WARGA DAYEUHLUHUR 90 % akan setuju dengan adanya Pemekaran.

    Kadang sempat terpikir oleh kami “kenapa tidak bergabung saja dengan kota BANJAR yang pembangunannya cukup pantastis”,

    KAMI HARAP WACANA INI JANGAN MENJADI HAL YANG BISA MEMBUAT KITA TERCERAI BERAI BAHKAN SALING MENYAKITI…..HARGAI KAMI, HARGAI KEINGINAN KAMI, DAN HARGAI SIKAP KAMI INI!!!

  9. Penyadar 26/01/2010 pukul 23:31 -

    s7 ama temen2 diatas…pemekaran itu tujuan utamanya adalah utk melahirkan raja2 kecil baru lagi, setelah sebelumnya tidak puas dengan istana Kabupaten Cilacap. tuh jalan masih banyak yg bolong…bukan karena pemkabnya…tapi kontraktornya sengaja supaya berulang terus sehingga tampak rusak terus jalannya. padahal berulangkali diperbaiki. kalo cilacap kota mah ketika perbaikan jalan tampak awetnya kok…kok bisa beda?dan banyak lagi sobat…so TOLAK PEMEKARAN

  10. Raden Pucuk Pinus 25/01/2010 pukul 22:57 -

    Sebagai putra daerah asli cilacap paling pucuk di sebelah barat. Saya anggap pemekaran hanya akal2an politikus busuk yang mengejar kekuasaan semata, mereka hanya memikirkan bagiamana memperkaya diri tanpa memikirkan rakyat. Jika cilacap barat di mekarkan dalam waktu dekat ini saya yakin rakyat akan makin sengsara… karena cilacap barat hanya menggantungkan pada potensi alam berupa perkebunan yang nilai ekonomisnya rendah, infrastruktur jalan dan pendukung lainnya sangat minim, rendahnya kualitas SDM.
    Sebaiknya dikaji ulang kembali jika akan dimekarkan disiapakan dulu infrastuktur pendukung untuk menunjang perekonomian sektor perekonomian melalui sektor industri dan UKM diiringi dengan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan agar bermoral, memiliki integritas dan cerdas.

  11. alex partimin 25/01/2010 pukul 15:40 -

    saya sebagai orang cilacap asli sangat menentang wacana pemekaran cilacap barat,yang pemda cilacap harus adil dlm pembangunan infrastruktur di wilayahnya,gimana caranya memajukan daerah,dari pada pemekaran nanti masyarakat yg akan menanggung beban,orang2 politisi yag akan senang&sebagai banjakan korupsi,seperti sekarang ini.ak sangat prihatin dg situasi cilacap saat ini,masih banyak warga yg hidup di bawah garis kemiskinan tapi para pejabat daerah malah korupsi berjamah.

Leave A Response