Lima fraksi DPRD Kebumen setuju delapan Raperda

Lima fraksi di Dewan masing-masing Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Amanat Nasional akhirnya menyetujui delapan Raperda itu ditetapkan menjadi Perda. Delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) akhirnya ditetapkan DPRD Kebumen menjadi Perda.
Ke delapan Raperda yang ditetapkan adalah Raperda Tata cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Raperda Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan, Raperda Pajak Hotel, Raperda Pajak Restoran, Raperda Perubahan atas Perda nomor 16/2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD H Probo Indartono SE MSi dan Wakil Ketua DPRD H Suprapto HS. Paripurna yang diikuti 28 anggota DPRD itu dihadiri Bupati Kebumen KH M Nashiruddin AL Mansyur dan jajaran eksekutif.
Berikutnya Raperda Kerjasama Pemkab dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Raperda Badan Pelaksana Penyuluh (Bapeluh) Pertanian dan Kehutanan dan Raperda pembentukan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) lokal.
Dua Raperda lainnya yakni Raperda tentang usaha Pertambangan Raperda tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan yang semula dibahas Pansus I ditarik Bupati karena turun UU nomor 4 tahun 2009. “Pembahasan Raperda itu terpaksa ditunda menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan UU tersebut.,” ujar Ketua DPRD Kebumen Probo Indartono, yang dihubungi wartawan Kamis (16/07) (banyumasnews.com/kbm)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.