Ketua Panwalukada Kabupaten Purbalingga,Basuki SH (foto:tgr/BNC)
PURBALINGGA–Sebanyak 52 anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kecamatan se-Kabupaten Purbalingga, Rabu (13/1) dilantik dan diambil sumpahnya di Pendopo Dipokusumo. Seharusnya, dari 18 kecamatan yang ada, terdapat 54 anggota Panwaslukada kecamatan, karena setiap kecamatan beranggotakan tiga orang.Sebagian besar anggota Panwaslukada kecamatan adalah wajah lama, yang sebelumnya anggota Panwas Pemilu dan Panwas Pilpres kecamatan.
“Ada dua kecamatan yang kekurangan anggota, yakni Karangreja dan Kejobong, masing-masing kekurangan seorang anggota. Kami segera mengajukan ke KPU, untuk rekrutmen baru anggota Panwaslukada untuk dua kecamatan itu.Diharapkan, sebelum tanggal 19 Januari yang merupakan hari pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT), semua kecamatan lengkap memiliki anggota Panwaslukada,” ujar Ketua Panwaslukada Kabupaten Purbalingga, Basuki SH ketika dihubungi di ruang kerjanya, Selasa (12/1).
Dikemukakan Basuki, seusai pelantikan dilanjutkan dengan sosialisasi Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) oleh Ketua KPU Purbalingga, sosialisasi pengamanan Pemilu Kada oleh Kapolres Purbalingga dan sosialisasi pengawasan Pemilu Kada oleh Ketua Panwaslu Kada Kabupaten Purbalingga.
“Tugas berat bagi anggota Panwaslukada kecamatan seusai dilantik, yakni melakukan coklit (pencocokan dan penelitian) Daftar Pemilih Sementara (DPS). Kita masih memiliki waktu sepekan untuk melakukan coklit, sebelum DPS itu diumumkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 19 Januari 2010,” ujar Basuki.
Coklit, lanjut Basuki, sangat perlu dilakukan, agar data pemilih pada Pemilu Kada di Purbalingga valid. “Kita berusaha meminimalisir sedini mungkin, kecurangan pada Pemilu Kada , khususnya yang terkait dengan daftar pemilih ini. Jangan sampai mereka yang memiliki hak pilih, tercecer. Atau sebaiknya, mereka yang semestinya tidak memiliki hak pilih, namun terdaftar di daftar pemilih,” jelasnya.
Panwaslukada Kabupaten Purbalingga, lanjut Basuki, akan bekerja maksimal, netral, profesional dan obyektif untuk mengawal proses demokratisasi pemilihan bupati dan wakil bupati Purbalingga periode 2010-2015 ini. “Kami akan menekankan pengawasan, khususnya mengenai keterlibatan birokrasi dan PNS dalam Panwaslukada, dan juga praktek money politik. Kami akan awasi seketat-ketatnya, agar pelaksanaan Pemilukada tidak dikotori oleh praktek-praktek curang,” tegas Basuki. (BNC/tgr)
