Rp 14,8 Miliar Untuk Tunjangan Semi Profesi


PURBALINGGA – Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp 14, 8 miliar untuk tunjangan semi profesi guru di Purbalingga. Tunjangan itu untuk guru non sertifikasi. Yakni yang belum lulus sertifikasi, atau sudah lulus ujian sertifikasi tapi belum pernah menerima tunjangan tersebut.
“Besarnya Rp 250 ribu per bulan. Tunjangan semi profesi atau tambahan penghasilan itu berlaku mulai Januari 2009,” tutur Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Purbalingga, C Sumarni , Selasa (12/1).
Dana sebesar Rp 14,8 miliar itu bersumber dari pusat yang disalurkan melalui APBD kabupaten Purbalingga. Dana itu diterima pada 30 Desember 2009. Sesuai ketentuan, dana tunjangan semi profesi itu dibayarkan paling lambat dua bulan setelah dana diterima.
Hanya saja, lanjut Sumarni, bagi guru yang telah lulus sertifikasi, bila suatu saat nanti menerima dana tunjangan profesi yang sebesar satu kali gaji, akan diperhitungkan dengan tanggal mulai ditetapkan (TMT). Dicontohkan, bila seorang guru memperoleh tunjangan profesi terhitung mulai bulan Juli 2009, maka guru yang bersangkutan harus mengembalikan dana tunjangan semi profesi sejak Juli 2009 yang telah diterimanya kepada pemerintah pusat.
“Penyalurannya melalui Dinas Pendidikan. Bila ada kelebihan harus dikembalikan ke pemerintah pusat melalui pemkab. Tapi kalau kurang, ya dananya memang hanya segitu,” ujar Sumarni.
Data yang dihimpun menyebutkan  jumlah guru yang sudah lulus sertifikasi pada 2006 sebanyak 70 orang. Tahun 2007 mencapai 594 orang, dan tahun 2008 yang lulus 741 orang. Hanya saja, tidak bisa dipastikan jumlah guru yang telah lulus sertifikasi dan menerima tunjangan profesi tersebut.
“Karena tunjangan profesi sebesar satu kali gaji ditransfer langsung ke rekening guru yang bersangkutan. Karenanya dinas pendidikan sulit melakukan pendataan,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Purbalinga, Henny Ruslanto, Selasa (12/1).
Kebijakan pemerintah memberikan tunjangan
Pada kesempatan yang sama, Henny mengungkapkan perlunya dibentuk Dewan Kehormatan Profesi yang berfungsi mengontrol guru-guru bersertifikasi tersebut. Hanya saja, belum ada payung hukum untuk membentuk lembaga tersebut  (BNC/tgr)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.