Belanja pegawai pada APBD Perubahan naik Rp 83 miliar

Bupati Purbalingga Drs H Triyono Budi Sasongko MSi menyerahkan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2009. Penyerahan berlangsung dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Tasdi SH MM, Rabu (15/7)..
Terkait belanja pegawai berupa kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan pegawai negeri sipil (PNS), uang representasi pimpinan dan anggota DPRD, serta gaji dan tunjangan bupati/wakil bupati tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp 461,2 miliar.
“Jika dibandingkan belanja pegawai pada APBD 2009 sebelum perubahan, terjadi kenaikan belanja sebesar Rp 83 miliar lebih, atau naik 22 persen,” ujar Bupati Triyono Budi Sasongko.
Dibandingkan rencana total belanja 2010, proporsi belanja pegawai mencapai 59,39 persen. Rencana kenaikan belanja pegawai itu didasarkan rencana pemerintah pusat menaikkan gaji PNS, adanya pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, pengadaan CPNS baru dan rencana pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin ketua dewan H Tasdi SH MM, bupati Triyono menyampaikan tiga hal. Pertama, rancangan nota kesepakatan bersama Pemkab Purbalingga dengan DPRD tentang kebijakan umum anggaran (KUA) Perubahan APBD 2009. Serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan 2009.
Kedua, rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga APBD Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2009. Ketiga, rancangan nota kesepakatan bersama antara Pemkab Purbalingga dengan DPRD Purbalingga dengan DPRD tentang kebijakan umum APBD (KUA) tahun anggaran 2010, serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2010.
Kemudian terkait belanja bunga, jumlah belanja bunga yanag harus dibayar dalam tahun anggaran 2010 sebesar Rp 70,2 miliar. Sedangkan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarakan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau masyarakat dianggarkan Rp 750 juta. Peruntukannya untuk mensubsidi harga pembelian beras petani, sehingga bisa lebih tinggi dari harga pasar.
Selain itu dijelaskan, besarnya belanja hibah berupa uang, barang dan jasa kepada pemerintah dan pemerintah daerah lainnya, serta kelompok perorangan, direncanakan Rp 11,4 milair. Jika dibandingkan APBD 2009 sebelum perubahan mengalami kenaikan Rp 7,6 miliar, atau naik 201,1 persen. Kenaikan belanja hibah untuk pemilihan kepala daerah, yang seluruh biayanya dibebankan pemkab.
Sedangkan belanja bantuan social untuk pemberian bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, dianggarkan Rp 13,2 miliar. Jika dibandingkan APBD 2009 sebelum perubahan mengalami kenaikan 95,7 miliar, atau naik 0,7 persen.(banyumasnews.com/pyt)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.