4 Tahun BEP, Total Kontribusi Owabong Rp 29,7 Milyar

Owabong wisata andalan Purbalingga (foto:tgr/BNC)
Owabong wisata andalan Purbalingga (foto:tgr/BNC)

PURBALINGGA – Perusda Obyek wisata air Bojongsari (Owabong) dalam kurun waktu empat tahun semenjak dibuka pada tahun 2005 telah mampu mencapai Break Event Point (BEP) pada tahun 2008. Dari total investasi Rp 23.545.395.974, kontribusi finansial selama 2005 – 2008 dari Owabong sudah mencapai angka Rp 29.796.301.964. Kontribusi ini meliputi PAD Rp 10.350.000.000, pajak hiburan Rp 4.712.314.849, pajak penghasilan Rp 3,175 milyar dan pengembangan wahana baru Rp 13.088.993.020.

“Total kontribusi Owabong kepada pemerintah sebesar Rp 29.796.301.964. Jika dihitung, maka nilai investasi yang dikeluarkan Pemkab sudah kembali dalam waktu empat tahun (Break Even Point),” kata Bupati Purbalingga Drs H Triyono Budi Sasongko, M.Si, Senin (4/1).

Penegasan Bupati Triyono disampaikan menanggapi sejumlah informasi yang beredar di masyarakat secara sepotong-sepotong dan jauh dari fakta sebenarnya. Namun, Bupati menghargai jika ada pihak-pihak yang memberikan statemen atau pernyataan berkait Owabong. Hanya saja, Bupati meminta, pihak-pihak tersebut hendaknya juga memiliki data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Untuk membangun citra positif pariwisata Purbalingga memang tidak mudah. Pemkab telah berupaya keras agar Purbalingga khususnya Owabong menjadi destinasi pariwisata di Jateng. Saya tidak ingin citra pariwisata Purbalingga hancur karena akibat pernyataan pihak-pihak tertentu yang tidak benar,” kata Bupati Triyono yang didampingi Sekda Drs H Subeno, MM, Kabag Perekonomian Setda Mukodam, S.Pt, Kabag Humas Setda Djoko Triwinarso, SE dan jajaran manajemen Owabong.

Bupati juga menampik jika manajemen Owabong bersikap tertutup. Manajemen Owabong telah memberikan laporan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga. Dan secara berkala pula, Bupati telah melaporkan kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban bupati (LKPJ) maupun Laporan Keuangan Daerah (LKD). “Owabong juga secara rutin setiap tahun di-audit oleh lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan hasil audit tersebut dinyatakan bahwa Owabong termasuk kategori Wajar Tanpa Pengecualian. Ini artinya, bahwa bahwa manajemen Owabong sudah berada pada jalur yang benar,” tegas Bupati Triyono.

Hasil pemeriksaan kategori WTP, lanjut Triyono, sangatlah jarang ditemukan pada sebuah perusahaan daerah. Owabong merupakan salah satu dari dua perusda di Jateng yang termasuk dalam kategori WTP. “Secara rutin saya juga telah meminta BPK melalui Inspektorat Kabupaten untuk melakukan audit keuangan Owabong,” kata Bupati Triyono.

Pajak

Menyinggung soal pajak, Bupati Triyono menyatakan, PD Owabong ditetapkan oleh Kantor Pajak Pratama Purbalingga sebagai wajib pajak yang kooperatif. Owabong, lanjut Triyono, memang masih harus menanggung biaya pajak penghasilan yang harus disetorkan sebesar Rp 1.530.085.015. Jumlah itu dari total pajak penghasilan 2006-2008 sebesar Rp 3.175.079.061.

“Setelah dikoordinasikan dengan Kantor Pajak Pratama (KPP) Purbalingga dan Manajemen Owabong, pajak yang masih harus dibayar  per Nopember 2009 sebesar Rp 2.030.085.015. Selanjutnya pada Desember 2009, PD Owabong membayar kewajiban pajak sebesar Rp 500.000.000. Jadi kewajiban pajak penghasilan PD Owabong yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.530.085.015. Bukan sebesar Rp 3,4 miliar sebagaimana anggapan yang selama ini beredar,” tegas Bupati Triyono.

Pajak ini. Masih kata Bupati Triyono, akan segera dilunasi paling lamabat Juni 2010. Begitu pula untuk pajak tahun 2009, setelah ada ketentuan penetapan pajak yang harus dibayarkan, maka manajemen Owabong akan segera melunasinya. ”Tanggungan pajak memang ada, namun hal ini tidak menggambarkan  ketidakmampuan Owabong dalam membayar pajak,” kata Bupati Triyono.

Adanya selisih pajak yang belum dibayarkan, lanjut Bupati Triyono, karena dalam kurun waktu 2005 -2008, aset Pemkab belum diserahkan kepada Manajemen Owabong. Imbasnya kontribusi Owabong kepada Pemkab merupakan sewa atas penggunaan aset daerah, yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Aturan itu mengacu pada Perda nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 38 Tahun 2005 Tentang PD Owabong. Karena merupakan sewa, maka dalam pembukuan yang dilakukan Manajemen Owabong masuk dalam komponen biaya, sehingga laba Owabong kecil dan hitungan pajak (PPh Badan) yang harus dibayar juga kecil.  Namun sejak tahun 2006- 2008, Owabong tetap membayar pajak sesuai hasil perhitungan.

“Dari hasil audit BPKP usai aset pemkab diserahkan ke Owabong, muncul rekomendasi jika kontribusi Owabong kepada pemkab sejak 2005-2008 bukan sebagai sewa. Melainkan sebagai laba atau keuntungan. Konsekuensinya terdapat beban pajak yang cukup besar dan kelebihan pembayaran ke Pemkab yang harus dibayarkan,” kata Bupati menjelaskan.

terkait kewajiban pajak tahun 2009, dapat diketahui setelah dilakukan audit kembali. Sebagai konsekuensi atas kewajiban pajak itu, tahun 2010 ini Owabong untuk sementara hanya melakukan pengembangan wahana baru secara terbatas. Setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2009 sebesar Rp 3 miliar (perhitungan sementara) tetap dilakukan.

Pesaing

Dibagian lain, Bupati mengungkapkan, persaingan industri pariwisata semakin bertambah ketat. Obyek wisata yang mirip dengan Owabong, kini muncul pesaing sekitar 19 buah tempat wisata yang berada di Jateng dan wilayah Jabar. Mereka menawarkan berbagai keunggulannya, dan bahkan ada yang memberinya nama mirip dengan Owabong. ”Dalam hal menghadapi persaingan ini, Pemkab telah siap dengan berbagai strategi dan penambahan obyek baru seperti museum wayang dan artefak serta mengganti nama taman reptil menjadi Sanggar Luri Park. Dan dalam waktu dekat, akan ditambah juga museum zoologi. Kami juga mengubah visi wisata di Owabong sebagai obyek wisata yang penuh dengan kecerdasan, keunikan, dan keanehan,” kata Bupati Triyono sembari menambahkan Purbalingga telah mendapat penghargaan wisata berupa Indonesia Tourism Award (ITA) dan khusus untuk Owabong telah ditetapkan sebagai juara I Jateng untuk kategori obyek wisata buatan. (banyumasnews.com/tgr)

PURBALINGGA – Perusda Obyek wisata air Bojongsari (Owabong) dalam kurun waktu empat tahun semenjak dibuka pada tahun 2005 telah mampu mencapai Break Event Point (BEP) pada tahun 2008. Dari total investasi Rp 23.545.395.974, kontribusi finansial selama 2005 – 2008 dari Owabong sudah mencapai angka Rp 29.796.301.964. Kontribusi ini meliputi PAD Rp 10.350.000.000, pajak hiburan Rp 4.712.314.849, pajak penghasilan Rp 3,175 milyar dan pengembangan wahana baru Rp 13.088.993.020.

“Total kontribusi Owabong kepada pemerintah sebesar Rp 29.796.301.964. Jika dihitung, maka nilai investasi yang dikeluarkan Pemkab sudah kembali dalam waktu empat tahun (Break Even Point),” kata Bupati Purbalingga Drs H Triyono Budi Sasongko, M.Si, Senin (4/1).

Penegasan Bupati Triyono disampaikan menanggapi sejumlah informasi yang beredar di masyarakat secara sepotong-sepotong dan jauh dari fakta sebenarnya. Namun, Bupati menghargai jika ada pihak-pihak yang memberikan statemen atau pernyataan berkait Owabong. Hanya saja, Bupati meminta, pihak-pihak tersebut hendaknya juga memiliki data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Untuk membangun citra positif pariwisata Purbalingga memang tidak mudah. Pemkab telah berupaya keras agar Purbalingga khususnya Owabong menjadi destinasi pariwisata di Jateng. Saya tidak ingin citra pariwisata Purbalingga hancur karena akibat pernyataan pihak-pihak tertentu yang tidak benar,” kata Bupati Triyono yang didampingi Sekda Drs H Subeno, MM, Kabag Perekonomian Setda Mukodam, S.Pt, Kabag Humas Setda Djoko Triwinarso, SE dan jajaran manajemen Owabong.

Bupati juga menampik jika manajemen Owabong bersikap tertutup. Manajemen Owabong telah memberikan laporan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga. Dan secara berkala pula, Bupati telah melaporkan kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban bupati (LKPJ) maupun Laporan Keuangan Daerah (LKD). “Owabong juga secara rutin setiap tahun di-audit oleh lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan hasil audit tersebut dinyatakan bahwa Owabong termasuk kategori Wajar Tanpa Pengecualian. Ini artinya, bahwa bahwa manajemen Owabong sudah berada pada jalur yang benar,” tegas Bupati Triyono.

Hasil pemeriksaan kategori WTP, lanjut Triyono, sangatlah jarang ditemukan pada sebuah perusahaan daerah. Owabong merupakan salah satu dari dua perusda di Jateng yang termasuk dalam kategori WTP. “Secara rutin saya juga telah meminta BPK melalui Inspektorat Kabupaten untuk melakukan audit keuangan Owabong,” kata Bupati Triyono.

Pajak

Menyinggung soal pajak, Bupati Triyono menyatakan, PD Owabong ditetapkan oleh Kantor Pajak Pratama Purbalingga sebagai wajib pajak yang kooperatif. Owabong, lanjut Triyono, memang masih harus menanggung biaya pajak penghasilan yang harus disetorkan sebesar Rp 1.530.085.015. Jumlah itu dari total pajak penghasilan 2006-2008 sebesar Rp 3.175.079.061.

“Setelah dikoordinasikan dengan Kantor Pajak Pratama (KPP) Purbalingga dan Manajemen Owabong, pajak yang masih harus dibayar  per Nopember 2009 sebesar Rp 2.030.085.015. Selanjutnya pada Desember 2009, PD Owabong membayar kewajiban pajak sebesar Rp 500.000.000. Jadi kewajiban pajak penghasilan PD Owabong yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.530.085.015. Bukan sebesar Rp 3,4 miliar sebagaimana anggapan yang selama ini beredar,” tegas Bupati Triyono.

Pajak ini. Masih kata Bupati Triyono, akan segera dilunasi paling lamabat Juni 2010. Begitu pula untuk pajak tahun 2009, setelah ada ketentuan penetapan pajak yang harus dibayarkan, maka manajemen Owabong akan segera melunasinya. ”Tanggungan pajak memang ada, namun hal ini tidak menggambarkan  ketidakmampuan Owabong dalam membayar pajak,” kata Bupati Triyono.

Adanya selisih pajak yang belum dibayarkan, lanjut Bupati Triyono, karena dalam kurun waktu 2005 -2008, aset Pemkab belum diserahkan kepada Manajemen Owabong. Imbasnya kontribusi Owabong kepada Pemkab merupakan sewa atas penggunaan aset daerah, yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Aturan itu mengacu pada Perda nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 38 Tahun 2005 Tentang PD Owabong. Karena merupakan sewa, maka dalam pembukuan yang dilakukan Manajemen Owabong masuk dalam komponen biaya, sehingga laba Owabong kecil dan hitungan pajak (PPh Badan) yang harus dibayar juga kecil.  Namun sejak tahun 2006- 2008, Owabong tetap membayar pajak sesuai hasil perhitungan.

“Dari hasil audit BPKP usai aset pemkab diserahkan ke Owabong, muncul rekomendasi jika kontribusi Owabong kepada pemkab sejak 2005-2008 bukan sebagai sewa. Melainkan sebagai laba atau keuntungan. Konsekuensinya terdapat beban pajak yang cukup besar dan kelebihan pembayaran ke Pemkab yang harus dibayarkan,” kata Bupati menjelaskan.

terkait kewajiban pajak tahun 2009, dapat diketahui setelah dilakukan audit kembali. Sebagai konsekuensi atas kewajiban pajak itu, tahun 2010 ini Owabong untuk sementara hanya melakukan pengembangan wahana baru secara terbatas. Setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2009 sebesar Rp 3 miliar (perhitungan sementara) tetap dilakukan.

Pesaing

Dibagian lain, Bupati mengungkapkan, persaingan industri pariwisata semakin bertambah ketat. Obyek wisata yang mirip dengan Owabong, kini muncul pesaing sekitar 19 buah tempat wisata yang berada di Jateng dan wilayah Jabar. Mereka menawarkan berbagai keunggulannya, dan bahkan ada yang memberinya nama mirip dengan Owabong. ”Dalam hal menghadapi persaingan ini, Pemkab telah siap dengan berbagai strategi dan penambahan obyek baru seperti museum wayang dan artefak serta mengganti nama taman reptil menjadi Sanggar Luri Park. Dan dalam waktu dekat, akan ditambah juga museum zoologi. Kami juga mengubah visi wisata di Owabong sebagai obyek wisata yang penuh dengan kecerdasan, keunikan, dan keanehan,” kata Bupati Triyono sembari menambahkan Purbalingga telah mendapat penghargaan wisata berupa Indonesia Tourism Award (ITA) dan khusus untuk Owabong telah ditetapkan sebagai juara I Jateng untuk kategori obyek wisata buatan. (banyumasnews.com/tgr)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.