UU Desa Dikhawatirkan Lahirkan Raja Kecil di Desa

Ditulis 24 Mar 2014 - 18:27 oleh Yit BNC
|
Berita Kategori
Tak Berkategori
112
Dalam Tag

PURBALINGGA (BanyumasNews.Com)  – Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dikhawatirkan akan melahirkan raja-raja kecil di desa. Kekhawatiran ini beralasan karena pengalaman buruk euforia otonomi daerah saat ini yang melahirkan raja-raja kecil di daerah dan sekarang antri di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk pengusutan kasus korupsinya. Kekhawatiran terjadi korupsi di desa juga muncul dengan besarnya Dana Anggaran Desa (DAD) Rp 1 milyar per desa.

Hal tersebut mengemuka dalam seminar ‘Peluang dan Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa’. Seminar yang berlangsung di Bale Apoeng Bojongsari, Senin (24/3) diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Advokasi Hukum dan Regulasi Ruang Belajar Masyarakat (RBM) PNPM Mandiri Perdesaan (MPd). Seminar menghadirkan nara sumber Drs. Fajar Sudarwo, Msi (Institute for Research and Empowerment – IRE Yogyakarta), dan Kasi Pengembangan Kapasitas BPD dan Masyarakat Direktorat Pemerintahan & kelurahan Kementerian Dalam Negeri, Bito Wika Santosa.

Kekhawatiran yang beralasan, namun hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai substansi Undang-Undang Desa. transparansi dan teknologi informasi menjadi salah satu isu strategis dalam Undang-Undang Desa, dimana setiap desa diwajibkan memiliki website dan penggunaan DAD (Dana Alokasi Desa) wajib pula ditampilkan di website tersebut, sehingga warga desa bisa mengawasi penggunaan anggaran desa mereka secara lebih transparan.

“Dengan transparansi tentunya, kekhawatiran itu tidak akan terjadi. Pemerintah juga dalam menggelontorkan dana nantinya bertahap. Misalnya, ahap awal Rp 100 juta untuk mempelajari administrasinya dulu,” ujar Bito Wika Santosa.

Bito menyatakan, Peraturan Pemerintah (PP) atas turunan UU Desa saat ini tengah dikaji dan dilakukan penyerapan aspirasi dari desa. PP tersebut diharapkan sudah dikeluarkan dan menjadi pedoman pelaksanaan. “Pada intinya UU Desa menjamin adanya Kepastian Hukum bagi Desa. Pihak-pihak yang berkepentingan atas Desa wajib menjalankan UU Desa dimaksud,” katanya.

Menurut Bito, dengan UU Desa akan melahirkan sebuah desa yang mandiri.  Pemberdayaan masyarakat di desa tidak akan berskala proyek. Pengalaman selama ini, jika pemberdayaan berskala proyek menimbulkan eksklusivitas proyek pemberdayaan masyarakat berkarakter apolitis karena pelaksanaan kegiatannya membatasi diri pada prosedur proyek sehingga menjauhkan masyarakat desa dengan kewajibannya sebagai warga negara di segala bidang kehidupan. “Ketika proyek berakhir, masyarakat desa yang keberdayaannya terbatas dalam skala proyek itu mudah jatuh kembali ke dalam situasi ketidakberdayaan. Karena, desa senyatanya berada dalam situasi yang tidak berdaya,” tegasnya.

Sementara itu Fajar Sudjarwo mengatakan, dengan diberlakukannya UU Desa, menjadikan kepala desa memiliki otoritas sebagai pemegang kekuasaan keuangan d desa. Kades memiliki kekuasaan untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan Kekayaan Milik Desa, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan Kekayaan Milik Desa. “Kekuasaan pengelolaan keuangan yang besar ini jika tidak diimbangi dengan moral dan mental yang baik maka bias menjadi petaka. Kepala desa berurusan dengan hokum karena kasus korupsi,” ujarnya. (BNC)

Tentang Penulis

Leave A Response