Bisnis Ritel Makin Diminati

Ditulis 20 Mar 2014 - 19:23 oleh Yit BNC
|
Berita Kategori
Tak Berkategori
115
Dalam Tag

PURBALINGGA (BanyumasNews.Com) – Bisnis ritel (pemasaran produk secara langsung ke konsumen) makin diminati di Purbalingga. Sejumlah calon investor berminat mengajukan izin pendirian mini market. Para calon investor tersebut juga mulai menanyakan kebijakan penundaan pendirian mini market yang dilakukan pemkab akan diberlakukan sampai kapan.

“Sejumlah calon investor menanyakan ke kami soal sampai kapan kebijakan penundaan pendirian akan diberlakukan. Mereka juga mempertanyakan landasan hokum penundaan tersebut. Bahkan, calon investor sudah mulai memanfaatan mitra kerja lembaga perlindungan konsumen (LPK) maupun lembaga swadaya masyarakat,” kata kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (KPMPT) Pubalingga, Mukodam, S.Pt, Kamis (20/3).

Dijelaskan Mukodam, pendirian took modern (mini market) diatur dengan Peraturan Presiden RI nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Selain tu juga ada Peraturan Menteri perdagangan RI nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. “Dengan mendasarkan peraturan ini, Pemkab tidak bisa menunda terus kebijakan moratorium pendirian mini market,” kata Mukodam.

Saat ini, lanjut Mukodam, di Purbalingga terdapat 40 mini market yang terdiri dari 14 unit Alfamart (murni), 6 unit Indomart (murni), 14 unit francise (kerjasama) Alfamart, dan 6 unit francise Indomart. Jumlah mini market tersebut berada di wilayah Kecamatan Purbalingga 15 unit, Kalimanah 3 unit, Bobotsari 5 unit, Bukateja 3 unit, Padamara 2 unit, Bojongsari 3 unit, Kaligondang 2 unit, Karangmoncol 2 unit, Kutasari, Rembang, Kemangkon, Kejobong dan Karangreja masing-masing 1 unit.

“Selain mini market alfamart, indomart maupun francise, berdiri pula mini market yang pengajuan izinnya dalam bentuk took, atas nama CV milik warga Purbalingga dengan tampilan mirip alfamart,” kata Mukodam.

Mukodam mengakui, tumbuhnya mini market di beberapa wilayah menimbulkan pro kontra dengan berbagai pertimbangan antara lain keberadaan mini market dengan jaringan yang sudah sangat kuat, kemampuan financial yang besar, dan manajemen modern yang menarik pembeli. “Disinyalir keberadaan pedagang kecil di pasar tradisional dan warung kecil di dekat mini market menjadi terdesak karena kalah bersaing,” katanya.

Atas kondisi tersebut, Pemkab sejak 2011 mengambil kebijakan menunda penerbitan izin pendirian mini market. Pada tahun 2013, disusun Raperda yang mengatur tentang penataan da pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan took modern, termasuk didalamnya mini market. “Namun, penyusunan Raperda tersebut deadlock pada pembahasan ditingkat pansus dan hingga saat ini belum ada penjadwalan pembahasan ulang,” kata Mukodam.

Mukodam menyatakan, penundaan izin pendirian mini market kurang bijaksana jika diberlakukan terus menerus tanpa ada batas waktunya. Hal ini karena akan menimbulkan ketidakpastian kebijakan dan menurunkan kepercayaan calon investor kepada pemkab. Namun disisi lain juga harus dipertimbangkan perlindungan terhadap pedagang kecil, warung diluar pasar tradisional serta memberikan peluang kerjasama dengan UKM lokal.

“Jika moratorium dicabut, dan ijin p[endirian mini market diberikan, maka perlu diperhatikan  antara lain jarak antara mini market dengan pasar tradisional, jarak antara mini market, jumlah maksimal mini market dalam wilayah tertentu, pengaturan jam buka operasional, kewajiban mini market menjalin kemitraan dengan UKM local, ketentuan penyediaan lahan parker dan pertimbangan lain,” tambah Mukodam. (BNC)

Tentang Penulis

Leave A Response