Guru Tidak Tetap Tuntut Standar Hidup Layak

Ditulis 20 Mar 2014 - 19:19 oleh Yit BNC

PURBALINGGA (BanyumasNews.Com)  –  Lebih dari 2000 tenaga pendidik beserta kependidikan Wiyata Bakti (WB) yang tergabung dalam Forum Honorer Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan ( FHTPTK) Kabupaten Purbalingga melakukan pendataan keberadaan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di gedung pertemuan PGRI, Kamis (20/3).

Ketua FHTPTK Kabupaten Purbalingga, Abas Rosyadi mengatakan, pihaknya  melaksanakan hasil pertemuan dengan Menteri Pemberdayaan Apartur Negara beberapa waktu yang lalu di Jakarta. Intinya, GTT dan PTT menuntut pemenuhan gaji untuk standar hidup layak di Purbalingga

“Padahal tuntutan kerja kami tidak berbeda dengan status guru yang sudah PNS. Seringkali kami menjadi ujung tombak untuk menyelesaikan semua pekerjaan administrasi yang ditugaskan di sekolah. Belum lagi tugas ekstrakurikuler yang juga sering dibebankan kepada kami. Sehingga kerja kami justru berkali lipat dari pada guru PNS,”  kata  guru Wiyata Bhakti di SDN 4 Pengalusan.

Abas menegaskan besarnya tunjangan profesi yang diterima guru bersertifikat kompetensi justru menghadirkan kecemburuan sosial di kalangan guru honorer. Menurutnya, masih banyak GTT dan PTT yang hanya dibayar Rp 100.000 hingga Rp 200.000/bulan. Berbeda dengan guru bersertifikat kompetensi yang mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokoknya. Dia mengibaratkan tingkat kesejahteraan yang didapat guru bersertifikat kompetensi dengan guru honorer seperti langit dan bumi.

“Paling memprihatinkan itu dialami kalangan guru honorer yang mengajar di SD. Kebanyakan bayaran mereka tidak dihitung per jam mengajar, melainkan per bulan. Honor yang mereka dapatkan tergantung kemampuan SD yang bersangkutan,” ujar Abas.

Kendati mendapat honor yang jauh dari kata layak, klaim Abas, kinerja guru honorer justru lebih baik daripada guru yang sudah mengantongi sertifikat kompetensi. Menurutnya, guru bersertifikat kompetensi justru lebih banyak meninggalkan jam pelajaran untuk mengikuti kegiatan di luar sekolah.

“Ada yang beralasan urusan keluarga. Ada yang beralasan melengkapi persyaratan supaya tunjangan profesinya tidak dicabut. Karena kerap meninggalkan jam mengajar, guru honorer terpaksa mengampu dua hingga tiga kelas sekaligus pada saat bersamaan. Kenyataan ini kerap dialami teman-teman honorer yangmen gajar di SD,” jelas Abas.

Senada dengan Abas, Ketua Forum Tenaga Honorer Seluruh Indonesia (FTHSNI) Irfan Nisai mengungkapkan,  FTHSNI mendesak pemerintah mengalihkan dana tunjangan
profesi untuk peningkatan kinerja guru honorer. Dia meyakini pengalihan tunjangan profesi kepada guru honorer itu akan berimbas pada peningkatan mutu pendidikan.

“Selama ini tidak ada perbedaan mutu pendidikan antara siswa yang diajar guru bersertifikat kompetensi dengan guru yang belum mengantongi sertifikat. Prestasi siswa ternyata sama saja,” ungkap GTT di SMK 1 Bukateja.

Irfan menegaskan, dengan pendataan yang dilakukan bersama diharapkan akan menghasilkan manfaat yang cepat dan tepat untuk rekan-rekan GTT dan PTT. “Kami berjuang bersama untuk kesejahteraan GTT dan PTT tanpa tendensi lain ,”tegasnya.

Sementara itu,  Nur Immamah guru TK Pertiwi 2 Kedunglegok Kemangkon mengharapkan ada perhatian untuk GTT non Negeri.  “Tolong kami juga diperhatikan, toh beban mengajar atau bekerja bagi GTT dan PTT yang berstatus negeri atau non negeri sama.Berjuang bersama jangan terkotak-kotak,”harapnya. (BNC)

Tentang Penulis

Leave A Response