Purbalingga Menuju Masyarakat Industri

Ditulis 29 Des 2009 - 15:19 oleh Banyumas1
Bupati Triyono mendapat penghargaan Upakarti dari Presiden SBY, Senin (28/12). (foto:ist/BNC)

Bupati Triyono mendapat penghargaan Upakarti dari Presiden SBY, Senin (28/12). (foto:ist/BNC)

PURBALINGGA – Komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mendorong dunia investasi semakin terbukti dan diakui pemerintah pusat. Selain berkembangnya iklim investasi, pemerintah pusat menilai kepedulian Kabupaten Purbalingga dibawah kepemimpinan Drs H Triyono Budi Sasongko, M.Si, patut mendapat penghargaan. Senin (28/12) kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan penghargaan Upakarti, sebuah penghargaan tertinggi di bidang industri.

“Penghargaan ini tentunya tak lepas dari hasil kerja keras seluruh komponen masyarakat Purbalingga dalam mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif, dengan terus mengembangkan Sapta Pesona Industri,” kata Bupati Triyono Budi Sasongko, Selasa (29/12).

Diakui Bupati Triyono, Anugerah Upakarti khususnya kategori Jasa kepedulian diberikan kepada bupati dan walikota yang dinilai berdedikasi tinggi melakukan berbagai upaya yang sangat luar biasa dalam pengembangan industri kecil dan menengah (IKM). “Meski kepemimpinan kami hanya tinggal tujuh bulan, namun kami akan terus menjadi inovator dalam pengembangan industri termasuk industri kecil dan menengah di Purbalingga sehingga akhirnya akan menjadi kabupaten yang inovatif dan kreatif,” kata Bupati Triyono.

Penghargaan Upakarti, lanjut Bupati Triyono semakin melengkapi penghargaan dalam pelayanan birokrasi dalam mendukung iklim investasi dan industri yang telah diraih sebelumnya. Penghargaan tersebut antara lain ‘Citra Bhakti Abdi Negara dalam bidang pelayanan public. Kemudian penghargaan ‘Citra Pelayanan Prima dalam bidang pelayanan perijinan. Kedua penghargaan itu diberikan langsung Presiden SBY. Satu penghargaan lagi yang semakin memantapkan Purbalingga sebagai kota tujuan investasi adalah ditetapkannya Purbalingga menjadi ‘Kabupaten Paling Pro-Investasi di Jawa Tengah’.

“Penghargaan ini artinya bahwa Kabupaten Purbalingga, beserta segenap warga masyarakatnya siap menerima investastor dan menjadikan masyarakat Purbalingga sebagai masyarakat industri,” kata Bupati Triyono.

Bupati Triyono juga menjamin, segala bentuk investasi di Purbalingga akan aman dan kondusif. Masyarakat telah siap dengan Sapta Pesona Industri-nya yang meliputi keramahan, ketertiban, keamanan berinvestasi, terjaganya proses produksi, ketersediaan tenaga kerja dan bahan baku, serta terjaganya kondisi lingkungan yang berkelanjutan. “Oleh karenanya, saya mengajak para investor untuk menanamkan modalnya dalam berbagai bidang, dan jangan ragu berinvestasi di Purbalingga,” kata Bupati Triyono.

Dibagian lain Triyono mengatakan, langkah nyata dan strategis yang dilakukan untuk menarik investor diantaranya dengan melakukan regulasi dan deregulasi peraturan yang mendorong tumbuhnya IKM. Pemkab Purbalingga boleh dibilang selangkah lebih maju dalam beberapa kebijakan yang diambilnya jika dibandingkan pemerintah pusat.

“Selain itu, langkah yang ditempuh dengan melakukan pembinaan teknis dan manajemen IKM yang berkelanjutan, fasilitasi dan intermediasi dalam mendorong pengembangan IKM, dan melakukan kebijakan pengembangan kemitraan dan pemasaran serta menetapkan kebijakan Sapta Pesona Industri,” kata Triyono.

Triyono menjelaskan, dalam hal regulasi dan deregulasi yang selangkah lebih maju dibanding pemerintah pusat,  Bupati telah menerbitkan Perda nomor 1/2008 tentang Pelayanan Publik. Sementara pemerintah pusat sendiri baru menetapkan UU Tentang Pelayanan Publik yakni Nomor 25 Tahun 2009 Tanggal 18 Juli 2009. Kebijakan lainnya yakni terbitnya Perda Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi.

Kemudian Perbup Nomor 56 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Penghapusan Retribusi Perizinan di Bidang Penanaman Modal, Perbup Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pembebasan Retribusi Izin Gangguan, Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Perdagangan, dan Wajib Daftar Perusahaan Bagi Usaha Kecil, dan Perda Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perizinan.

Dalam hal pembinaan teknis manajemen, lanjut Triyono, langkah yang telah ditempuh antara lain, melakukan Pendidikan dan Pelatihan (On The Job Training, Achievement Motivation Training/AMT, Good Manufacturing Practices / GMP, Gugus Kendali Mutu/ GKM. Langkah lainnya yakni bimbingan teknis di berbagai bidang seperti ekspor-impor, HKI, produksi bersih, pengelolaan usaha, pembukuan dan laporan keuangan,  kemudian melakukan pendampingan oleh tenaga ahli (Bussines Development Service / BDS) dalam rangka pembentukan dan pengembangan klaster IKM,  Perguruan Tinggi, Lembaga Donor seperti GTZ membantu tenaga ahli logam dari Jerman.

”Pemkab juga membantu pelaku industri kecil dengan memberikan fasilitasi pengembangan design dan kemasan produk, serta mengajak melakukan studi banding ke sentra-sentra IKM yang dinilai sudah berhasil, serta mengirimkan pelaku industri untuk magang,” jelas Triyono.

Fasilitasi dan intermediasi yang dilakukan Pemkab, masih kata Triyono dilakukan melalui, penguatan dan  pengembangan Lembaga Keuangan Daerah, Mikro dan Koperasi, linkage program antara lembaga keuangan mikro dengan lembaga keuangan daerah, linkage program antar Lembaga Keuangan Daerah dengan Perbankan Umum dan lembaga donor lainnya, mendorong sosialisasi  dan intermediasi skim kredit untuk IKM yg dikelola oleh bank umum. Kemudian memberikan fasilitasi  akses permodalan dari BUMN.

”Kebijakan lainnya yang spesifik dilakukan Pemkab adalah memberikan fasilitasi subsidi bunga dari sumber APBD kepada IKM prospektif; dan fasilitasi penjaminan kredit  dari sumber  APBD untuk peningkatan akses IKM ke sumber permodalan khususnya Pegadaian seperti Program KRISTA,” tambah Triyono. (banyumasnews.com/tgr)

Tentang Penulis

Leave A Response