Empat Kecamatan Kelola Asuransi Pinjaman

Ditulis 12 Mar 2014 - 18:14 oleh Yit BNC
|
Berita Kategori
Tak Berkategori
78
Dalam Tag

PURBALINGGA (BanyumasNews.Com)   – Empat kecamatan di bawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaaan (PNPM – MPd) mengawali pengelolaan iuran girilayu (dana kematian) dengan metode semacam asuransi pinjaman. Hal ini sebagai upaya untuk menanggulangi resiko tertanggung dari pinjaman oleh ahli waris terkait dengan Kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui upaya tanggung renteng. Masyarakat sebagai peminjam tak lagi bergantung kepada siapapun terhadap resiko hutang dunia akhirat ketika meninggal dunia.

“Selama ini UPK dalam naungan BKAD hanya bergerak dalam perguliran simpan-pinjam maupun fasilitasi kegiatan sarana prasarana. Melalui usaha ini diharapkan BKAD dapat lebih mengembangkan diri menjadi besar bersama unit-unit usaha lainnya, selain perguliran dana SPP” ujar Ketua Forum UPK PNPM MD Kabupaten Purbalingga, Safangatno, Rabu (12/3).

Atno menambahkan pelaksanaan iuran girilayu ini telah dilaksanakan di Kecamatan Mrebet sejak Januari 2008, Pengadegan mulai 2011, Rembang sejak September 2013 dan terakhir Kecamatan Kejobong di awal tahun 2014 ini. Ketua UPK Sinergis Kecamatan Mrebet, Fadlun Edy Susilo menyampaikan sejak dilaksanakan tahun 2008, kini dana infaq sudah terkumpul sebesar Rp 160 juta.

“Dari sejumlah dana itu yang diperoleh secara tanggung renteng setiap pinjaman 1 juta rupiah dianjurkan membayar 6 ribu rupiah untuk masing masing periode pinjaman,” imbuhnya saat menyampaikan testimoni sebagai pilot project di Kabupaten Purbalingga dalam menghimpun iuran kematian ini.

Sementara, di kecamatan lain, dana semacam itu berlaku dengan cara, nama dan tarif yang berlainan tetapi intinya sama. Dari iuran yang terkumpul digunakan kembali untuk menyantuni sisa pinjaman yang menunggak di UPK baik pokok maupun jasa, ditambah manfaat lain berupa uang duka atau tali asih mirip iuran girilayu yang sudah berjalan di pelosok perdesaan di Purbalingga.

Jika di Kecamatan Mrebet iuran ini disebut Infak Takaful dengan tarif Rp 6 ribu, di Kejobong dinamakan Dana Abadi dengan tarif Rp 2 ribu dan Rembang belum ada nama dengan tarif Rp 5 ribu tiap pinjaman Rp 1 Juta. Sementara, di Pengadegan disamaratakan untuk semua plafon pinjaman senilai Rp 10 ribu.

“Selain itu, dalam Musyawarah Antar Desa, sangat perlu disampaikan dan disepakati tentang akad dan aturan bersama pengelolaan dan pelaporannya. Sehingga amanat masyarakat dipastikan dikelola dengan transparan, akuntabel dan diharapkan lestari sehingga apabila ada pemanfaat SPP meninggal dunia dana tersebut disalurkan berdasarkan hak dan peruntukannya bagi anggota peminjam di desa peserta yang meninggal,” jelasnya.

Fadlun mengatakan, UPK perlu bekerja secara profesional tanpa memungut bayaran sepeserpun dari dana yang dikumpulkan. Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab moral dan material sebagai dasar nantinya bagi UPK perlu melakukan Tutup Buku tiap tahunnya dan terlebih pada Tuhan YME.

“Semua rekening, administrasi dan buku kas, dikerjakan dan ditutup-bukukan sesuai peraturan yang ada. Untuk selanjutnya, UPK diikhtisarkan dalam laporan akhir tahun, baik dana masuk dan uang pertanggungan yang dikeluarkannya,”katanya.

Menurut Fadlun, masih banyak celah kegiatan atau unit usaha lain yang dapat dibangun PNPM dibawah kelembagaan BKAD di kecamatan, sebagai contoh perguliran, grosir, infaq dan usaha lain sejenis. Namun Purbalingga masih memerlukan penguatan secara yuridis maupun kelembagaan, karena masih banyak kegiatan microfinance maupun usaha lain yang berjalan dan dibutuhkan masyarakat dan masih bersinggungan dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia. (BNC)

Tentang Penulis

Leave A Response