Warga Kemiri Protes Penambangan Pasir

Ditulis 27 Feb 2014 - 20:23 oleh Yit BNC
Warga Desa Kemiri, Kecamatan Wanadadi bersitegang saat unjuk rasa di Kantor KLH Banjarnegara. (foto : BNC/Ruhito)

Warga Desa Kemiri, Kecamatan Wanadadi
bersitegang saat unjuk rasa di Kantor KLH Banjarnegara. (foto : BNC/Ruhito)

BANJARNEGARA (BanyumasNews.Com) – Warga Desa Kemiri, Kecamatan Wanadadi, Banjarnegara memprotes aktifitas penambangan pasir yang ada di wilayah desanya. Pasalnya, dengan adanya penambangan tersebut sudah menimbulkan berbagai persoalan.
Protes warga dilakukan dengan mendatangi Kantor Lingkungan Hidup
(KLH), Kamis (27/2). Unjuk rasa tersebut sempat diwarnai ketenagan
mengingat Massa yang hadir terdiri dari dua kubu kontra dan pro
aktivitas penambangan pasir. Kedua kubu sempat mengelar orasi mengenai
aspirasi masing-masing pihak di halaman kantor KLH. Beruntung  pihak
Kepolisian dan Satpol PP bertindak tegas sehingga tidak sampai
menimbulkan anarkhi.
Pihak kontra aktivitas penambangan pasir yang diwakili oleh Ketua
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Kemiri, M. Solehudin mengatakan,
alasan warga memprotes penambangan karena truk-truk pengangkut pasir
telah menganggu kenyamanan warga desa lainnya.
”Truk maupun dump truck angkutan pasir melakukan aktivitas
penambangan dari dinihari hingga larut malam. Suara bising lalu lalang
truck mengganggu kenyamanan warga untuk istirahat malam. Akibat
seringnya truk pasir keluar masuk juga menyebabkan kerusakan fisik
jalan desa diantaranya rusaknya badan jalan, kerusakan aspal,
kerusakan drainase dan kerusakan talud,” katanya.
Menurut dia, jalan di Kadus I yang dibangun warga mengalami rusak
akibat dilewati truk yang bermuatan melebihi tonase. Selain kerusakan
fisik jalan, lanjutnya, hal yang mengganggu warga adalah pencemaran
udara akibat debu yang diakibatkan aktivitas truk penambangan,
banyaknya jemuran kotor terkena debu, dan polusi yang dihasilkan oleh
kendaraan pengangkut pasir.
”Di sisi lain, warga juga merasa tidak nyaman dengan anak-anak
mereka yang aktivitasnya banyak berhubungan dengan jalan desa.
Guru-guru SD, MI, dan DA yang berada di tepi jalan desa, kata
Solehudin, juga kerap menyampaikan kekhawatiran kepada dirinya
mengenai kondisi jalan yang sangat rawan bagi anak-anak didik sebab
sekolah mereka tepat berada di sisi jalan. Karena itu, tuntutan kami
satu. Tutup Jalan Desa untuk lalu lintas Truk pasir. Silahkan
menggunakan alternative jalan lain untuk akses masuk ke areal
tambang,” tegasnya.
Pengusaha penambangan pasir, Ahmad Suyatno, menyampaikan tuntutan warga untuk menutup jalan dirasa oleh pihaknya tidak adil. Sebab
dirinya juga bagian dari warga desa Kemiri. Selain itu, lanjutnya,
upaya pihaknya menyelenggarakan kegiatan usaha penambangan pasir juga dalam rangka mengurangi pengangguran di desanya.
”Kegiatan penambangan pasir melibatkan cukup banyak tenaga kerja
setempat yang masih menganggur. Kalau keadaan ramai, bisa mencapai 100 orang yang terdiri dari para penambang dan penyekop. Belum lagi dari
warung-warung di sekitar penambangan. Karena itu, saya tidak setuju
upaya untuk menutup akses jalan ke penambangan,” katanya.
Kepala KLH Banjarnegara, Singgih Haryanto mengatakan, pihaknya akan mengkaji terlbih dulu persoalan sebelum mengambil keputusan.
”Prosesnya masih panjang. Setelah pembahasan UKL-UPL ini nanti akan
berlanjut pada tingkat perijinan lanjutannya. Namun upaya ini disertai
catatan, bila dalam dua minggu upaya pengusaha mengajukan UKL-UPL ini
tidak ditindaklanjuti, maka Pemerintah dianggap telah merekomendasi
kegiatan pengusaha. Sedang berkait dengan masalah siang ini,
dikareanakan penambangan pasir masih dalam proses perijinan, untuk
sementara aktivitas pertambangan dihentikan,” katanya. (Ruhito)

Tentang Penulis

Leave A Response