Pensiunan Diminta Segera Urus NPWP

Ditulis 19 Des 2009 - 17:56 oleh Banyumas1

BANJARNEGARA – Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Banjarnegara memberikan dana sosial kepada 138 orang mantan anggotanya. Penyerahan dana sosial dilakukan oleh Ketua DPK Korpri Banjarnegara, H. Sutedjo Slamet Utomo SH, M. Hum. Mantan anggota yang telah meninggal dunia sebanyak 9 orang, ahli warisnya mendapatkan santunan Rp. 500 ribu, sedang bagi anggota yang baru purna tugas (pensiun) sebanyak 129 orang, masing-masing mendapatkan tali asih sebesar Rp. 300 ribu.

Ketua DPK KORPRI Banjarnegara, Sutedjo Slamet Utomo, SH. M.Hum dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota KORPRI yang telah purna tugas atas pengabdiannya yang tulus dan ikhlas selama bekerja. Ia juga turut berbelasungkawa kepada pensiunan yang telah meninggal dunia. Anggota yang baru pensiun adalah mantan PNS yang telah mengabdi di Kabupaten Banjarnegara dari berbagai dinas dan instansi seperti : Dindikpora, Dinkes, Depag, BRSUD, DPU, Polres, Dinperindagkop dan UMKM, Dinhubkominfo, Rutan, Dinsosnakertrans, Dindukcapil, KLH, Kantor Kecamatan, hingga sekolah-sekolah tingkat SMA dan SMP.

Lebih lanjut Sutedjo berpesan, meskipun sudah tidak aktif di dinas dan instansi, mantan anggota KORPRI jangan berhenti berkarya. ”Meski sudah purna, menjelang pergantian tahun Islam dan Masehi, tetaplah menyumbangkan tenaga  dan pikiran untuk kemajuan Banjarnegara lewat wadah apapun,” harapnya.

Sementara itu, Sugir Wartono, selaku wakil dari Persatuan Wredatama Indonesia (PWRI) Kabupaten Banjarnegaramenghimbau agar para pensiunan yang hadir segera mengurus Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) supaya terhindar dari sanksi berupa pembayaran pajak penghasilan atau PPh lebih tinggi dari 20 persen. Ketentuan ini diterapkan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh yang berlaku sejak 1 Januari 2009.

”Semua anggota KORPRI yang sudah purna diharapkan segera mengurus NPWP dengan menyerahkan fotokopi Karip, KTP, dan keterangan alamat yang jelas. Syarat ini diserahkan ke PWRI, selanjutnya pengurus setiap ranting akan mengurusnya secara kolektif ke petugas di Kantor Pelayanan pajak (KPP). Jika ingin mengurus sendiri bisa langsung menuju KPP dengan membawa fotokopi KTP saja. Pengurusan tidak dipungut biaya dan dalam waktu 10 hingga 30 menit langsung jadi,” jelasnya (banyumasnews.com/yoi).

Tentang Penulis

1 Komentar so far. Feel free to join this conversation.

  1. cahaya 20/12/2009 pukul 09:36 -

    Info yang bermanfaat………

Leave A Response