‘Yen Weruh Duwit, Rika Ora Ngiler’

Ditulis 09 Feb 2014 - 20:28 oleh Yit BNC
Gubernur Ganjar Pranowo menggunakan kereta api Kaligung saat menuju Pemalng.

Gubernur Ganjar Pranowo menggunakan kereta api Kaligung saat menuju Pemalng.

PEMALANG (BanyumasNews.Com)  – Kepala desa, camat, maupun bupati/walikota, diminta segera mengatur strategi, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di Jawa Tengah. Apalagi, cuaca buruk yang terjadi beberapa waktu terakhir, berdampak pada sejumlah persoalan. Salah satunya, infrastruktur yang semakin rusak.

 
Gubernur Jawa Tengah, H Ganjar Pranowo SH, mengungkapkan, cuaca buruk memang membuat pekerjaan rumah semakin berat. Keluhan masyarakat semakin banyak, sementara, anggaran yang tersedia tidak banyak. Namun, para pemimpin tidak boleh mengeluh dengan kondisi tersebut. Justru mereka harus mengatur strategi membereskan seluruh persoalan yang dihadapi.
“Kita selesaikan bersama-sama sebagai tanggung jawab sebagai pemimpin daerah,” kata dia, saat Sosialisasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah 2014 se-Eks Karesidenan Pekalongan, di Gedung Serbaguna (Eks Gedung Korpri) Kabupaten Pemalang, Sabtu (8/2).
 
Ditambahkan, pada 2014 ini, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran bantuan keuangan untuk pemerintah desa sebanyak Rp 453,3 miliar. Jumlah tersebut meningkat 600 persen dibandingkan 2013 lalu, yang hanya Rp 72 miliar. Dari sisi jumlah, dana itu sebagai pemanasan sebelum turunnya bantuan desa dari pemerintah pusat pada 2015 mendatang, yang jumlahnya lebih banyak lagi. Jika pemanasan dapat dilakukan dengan baik, pembangunan dapat dikebut. Dan para kepala desa akan siap dengan pemberian bantuan-bantuan lainnya.
“Sing penting, yen weruh duit, rika ora ngiler. Matane ora ijo. Ini pemanasan dulu. Jajal yen dikei sekarang beres ora,” sorot Ganjar.
 
Dia menekankan agar para kepala desa mencermati Peraturan Gubernur dan ketentuan yang mengatur bantuan desa, dengan baik. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Apalagi, semuanya sudah diatur, lengkap dengan form lampiran yang disertakan. Sehingga, memudahkan dalam pelaksanaannya. Nilai kearifan lokal di masyarakat harus ditumbuhkan, melalui rembug desa.
 
Jika tata kelola pemerintah bagus, tata kelola keuangan negara/ daerah juga bagus, diharapkan pelan-pelan kualitas pekerjaan akan dapat diperbaiki. Bangunan yang dibuat akan awet, dan rakyat dapat menikmati pembangunan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah provinsi juga terus melakukan monitoring dan evaluasi. Desa yang baik akan dijadikan percontohan. Selanjutnya, bisa dikompetisikan. Desa yang terpilih sebagai juara, mendapatkan hadiah.
Hal itu sekaligus sebagai motivasi agar kepala desa melaksanakan kegiatan dengan baik. Dan pada 2015 nanti, Jawa Tengah harus jadi percontohan nasional yang paling baik karena sudah terlatih selama satu tahun ini.
 
“Ojo nyeleweng, ojo nyimpang, perhatikan rembug desa. Anggaran jangan dipakai di luar itu. Ada pos-pos yang lain. Jangan diganggu dulu. Sehingga, diharapkan desa bisa tumbuh, maju, menjadi basis masyarakat bawah untuk menggerakkan perekonomian. Jadi, warga tidak perlu lagi ke kota, ke luar negeri,” tutur dia.
 
Ganjar juga meminta kepala desa, untuk melibatkan partai politik pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat desa. Dengan begitu, aspirasi masyarakat yang dibawa melalui partai politik, dapat direncanakan dalam Musrenbang. Tidak masuk begitu saja saat tahun anggaran sudah berjalan, yang pada akhirnya rawan menimbulkan masalah.
Kepala Bapermades Provinsi Jawa Tengah, drs Tavip Supriyanto MSi, menjelaskan, untuk mempercepat pencairan anggaran, proposal yang sudah diverifikasi dikirim beserta berkas pencairan. Bantuan yang diberikan nantinya ditransfer ke kas daerah.
 
Bantuan keuangan tidak boleh digunakan untuk upah tenaga kerja, pembangunan masjid, gedung sekolah, maupun sarana prasarana perkantoran. Kendati begitu, lima persen dari dana yang diberikan bisa digunakan untuk kegiatan administrasi. Baik untuk mengumpulkan masyarakat, membuat laporan pertanggungjawaban atau proposal, termasuk, perjalanan dinas ke kecamatan, kabupaten, maupun provinsi.
 
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyerahkan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk penanganan darurat banjir dan tanah longsor, di lima kabupaten. Yakni, Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Brebes, Batang, dan Tegal. Bantuan yang diberikan berupa dana siap pakai, beras masing-masing satu ton, selimut, pakaian, gula, teh, kopi, mi instan, air minberal, handuk, dan peralatan dapur. (BNC)
Tentang Penulis

Leave A Response