Tidak Semua Desa di Jateng Dapat Bantuan Rp 100 Juta Dari Pemprov

Ditulis 08 Feb 2014 - 15:01 oleh Yit BNC
teleconference Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan para kepala desa di Banyumas.

teleconference Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan para kepala desa di Banyumas.

PURWOKERTO (BanyumasNews.Com)  – Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyatakan, tidak semua desa di Jateng akan mendapatkan bantuan keuangan Rp 100 juta dari pemprov. Mengingat keterbatasan anggaran pemprov, maka hanya desa dengan klasifikasi desa miskin tinggi, miskin sedang dan miskin rendah yang menerima bantuan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ganjar dalam teleconference bersama para kepala desa se eks-Karisidenan Banyumas, Jumat (7/2/2014) di Gedung Serbaguna Kompleks GOR Satria Purwokerto (Jateng). Pada kesempatan tersebut gubernur mensosialisasikan tentang alokasi dana bantuan untuk desa dari pemprov.

Pemprov Jateng mengalokasikan bantuan keuangan Rp 435.320.000.000 untuk desa. Dana tersebut akan diberikan kepada 7.809 desa yang tersebar di 537 kecamatan dan 29 kabupaten di Jawa Tengah. Artinya ada 6 kabupaten/kota yang tidak menerima bantuan tersebut.

“Bantuan ini diprioritaskan untuk desa yang masih miskin, sehingga tidak semua desa menerima bantuan. Untuk desa yang menerima bantuan, jumlahnya juga bervariasi tergantung tingkat kemiskinan desa, sebab tujuan dari bantuan ini adalah biar pembangunan di desa merata,” katanya.

Dari klasifikasi yang dibuat pemprov ada desa dengan kategori miskin tinggi sebanyak 1.356 desa yang menerima bantuan Rp 100 juta. Kemudian untuk desa dengan kategori miskin sedang sebanyak 2.080 desa, menerima bantuan Rp 60 juta dan untuk desa dengan kategori miskin rendah sebanyak 4.373 desa, mendapatkan dana bantuan Rp 40 juta per desa.

Ganjar menambahkan bantuan keuangan ini dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur desa, dimana berdasarkan hasil pengamata banyak infrastruktur desa yang buruk  yang mengakibatkan perekonomian desa kurang berkembang.

“Bantuan keuangan ini sebagai stimulan, untuk latihan dimana nantinya pemerintah desa akan mendapatkan anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat dengan diberlakukannya Undang-Undang Desa sehingga pada saatnya nanti akan lebih mudah dalamengimplementasikannya,” kata Ganjar. (BNC)

Tentang Penulis

Leave A Response