Purbalingga Kekurangan Tenaga Penyuluh KB

Ditulis 06 Feb 2014 - 16:31 oleh Yit BNC
|
Berita Kategori
Tak Berkategori
143
Dalam Tag
Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Kabupaten Purbalingga melakukan audensi dengan Bupati Sukento Rido Merhaendrianto di Pringgitan Rumah Dinas Bupati, Kamis (6/2).

Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Kabupaten Purbalingga melakukan audensi dengan Bupati Sukento Rido Merhaendrianto di Pringgitan Rumah Dinas Bupati, Kamis (6/2).

PURBALINGGA (BanyumasNews.Com)  – Kabupaten Purbalingga yang memiliki  239 desa/kelurahan, saat ini hanya memiliki 44 penyuluh KB (Petugas  Lapangan Keluarga Berencana). Jumlah ini sangat tidak sebanding dengan wilayah binaanya.  Dari data itu, rata-rata rasio PLKB dibanding desa masih berkisar pada angka 1 dibanding 5 atau 6 desa. Padahal idealnya adalah 1 : 1 atau 1 : 2.

“Kondisi ini sangat menyulitkan kami dalam melakukan pembinaan KB. Lebih parah lagi, ketika banyak penyuluh KB yang dimutasi ke SKPD lain,” ungkap Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Kabupaten Purbalingga Yitno Edi Wardoyo, saat melakukan audensi dengan Bupati Sukento Rido Merhaendrianto di Pringgitan Rumah Dinas Bupati, Kamis (6/2).

Audiensi pengurus IPeKB Purbalingga didampingi pengurus daerah  IPeKB Provinsi Jawa Tengah Imam Yulianto, Plt Kepala BKBPP Gunarto, dan jajaran pejabat BKBPP. Selain untuk bersilaturahmi, audiesi yang diterima langsung oleh Bupati dan Asisten Pemerintahan Kodadiyanto, juga untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi BKBPP dalam mengawal program KB di Purbalingga.

Sebelumnya, menurut Yitno, Purbalingga pernah memiliki 120 PLKB. Namun banyak diantara PLKB yang mengajukan mutasi atau mendapat promosi ke SKPD lain. Sehingga sampai saat ini Purbalingga hanya menyisakan  44 PLKB.

Disampaikan Yitno, dari jumlah PLKB  yang ada penyebarannya tidak merata. Masih terdapat beberapa kecamatan hanya memiliki 1 PLKB. Padahal wilayah binaanya sangat banyak. Untuk Kecamatan Bojongsari, 1 PLKB harus membina 13 desa dan Karangreja 1 PLKB untuk  7 desa.   Sedangkan kecamatan Kemangkon dengan jumlah desa mencapai  19, baru dilayani 2 PLKB.

“Kami berharap Bapak Bupati dapat menambah kekuatan kami.  Mungkin melalui perekrutan tenaga penyuluh baru atau menempatkan PNS SKPD lain menjadi penyuluh KB,” kata Yitno.

Senada dengannya, Wakil Ketua IPeKB Jateng Imam Yulianto juga menyampaikan hal sama. Di Jateng sendiri hingga akhir Januari lalu, jumlah PLKB hanya 2300 orang. Mereka harus membina  8800 desa, sehingga rasionya juga berkisar antara 1 :  4 dan 1 :  5.

“Kalaupun mengharapkan formasi PNS penyuluh sangat sulit, kami berharap kesediaan Bapak Bupati untuk menyalurkan atau memutasikan PNS SKPD lain ke BKBPP. Ini sudah dilakukan oleh kabupaten lain dan berhasil,” katanya.

Imam mencontohkan, di Kabupaten Cilacap sejauh ini telah berhasil mengalihkan 27 PNS bergabung dengan IPeKB. Sehingga saat ini, Cilacap memiliki 127 PLKB dengan rasio perbandingan  1 : 2 atau 1 : 3.

Diakui Imam Yulianto, di jawa Tengah masih ada daerah yang lebih memprihatinkan dari Purbalingga. Di Blora ada 1 kecamatan tertentu, PLKB-nya hanya 1 orang. Padahal jumlah desanya mencapai 27 desa. Namun sudah ada daerah yang mencapai rasio ideal seperti Kabupaten  Batang dengan satu desa satu PLKB.

Mendapati kondisi seperti itu, Bupati Sukento merasa prihatin dan berharap PLKB di Purbalingga mampu mengoptimalkan kinerjanya, meski dengan kondisi yang belum ideal. Agar tidak teradi krisis penyuluh, Bupati meminta Baperjakat tidak memutasi penyuluh KB ke SKPD lain sebelum ada gantinya.

“Saya kira para penyuluh juga harus punya inovasi dalam memasyarakatkan KB di tengah masyarakat. PLKB harus membangun system perwakilan dengan potensi-potensi yang ada di desa. Seperti multy level marketing,” katanya.

Hal lain yang bisa dilakukan, tambah Bupati, dengan memberdayakan para  Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD yang tersebar di seluruh desa.

Sementara, Asisten Pemerintahan Kodadiyanto, yang juga Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), terus berupaya mengusulkan formasi penyuluh KB kepada pemerintah pusat. Sayangnya, beberapa tahun ini, pemerintah pusat tidak mengalokasikan formasi penyuluh KB untuk Purbalingga. Terakhir, Purbalingga mendapat 7 formasi penyuluh KB.

“Mungkin bisa dipetakan lagi system perhitungan rasionya. Apa mau menggunakan perbandingan desa, jumlah penduduk atau jumlah PUS (pasangan usia subur-Red).  Sehingga bila ada desa yang PUS-nya sedikit, mungkin tiga desa cukup ditangani satu PLKB,” katanya. (BNC/tgr)

 

 

 

 

Tentang Penulis

Leave A Response