Sosialisasi Regulasi Pendidikan, Komite Sekolah jadi ujung tombak

Ditulis 15 Jul 2009 - 23:34 oleh Sista BNC

Sejumlah aturan terkait pembiayaan pendidikan harus segera dipahami masyarakat selaku wali siswa. Karenanya, peran komite sekolah sangat vital. Yakni sebagai ujung tombak dalam mensosialisasikan aturan itu. Apalagi dalam waktu dekat ini peraturan Bupati (Perbup) mengenai pendanaan pendidikan segera ditetapkan.
“Perlu pemahaman yang mendasar kepada masyarakat. Pihak terdekat dengan wali siswa yaitu komite. Tentunya dengan dibantu pihak sekolah,” Ketua Komisi C DPRD Purbalingga, Mustangin, Rabu (15/7).
Mustangin mengharapkan, komite sekolah setidaknya bisa menyelenggarakan pertemuan periodik dengan wali siswa untuk mensosialisasikan Perbup yang akan segera terbit. Jika gambaran pembiayaan pendidikan tidak diketahui, sama saja aturan tidak akan berjalan sesuai rencana.
Seperti kesalahpahaman terhadap pencanangan program sekolah gratis, lanjut Mustangin, karena masyarakat menginterpretasikan seluruhnya gratis. Sehingga ketika ada pungutan sekolah yang memang sah, masyarakat kemudian bereaksi negatif.
“Kejadian seperti itu tidak perlu terjadi bila komite dan sekolah bersinergi dan menyikapi keberpihakan masing-masing dalam menentukan kebijakan pembiayaan. Seperti, saat melakukan penetapan pungutan siswa baru harus dilakukan pemetaan kemampuan masyarakat terlebih dahulu.
Terbitnya Perbup itu, merupakan akumulasi usulan wali siswa dan sekolah kepada pemkab dan Komisi C DPRD. Dewan juga pernah meminta agar saat menyusun Perbup tidak mengabaikan pertimbangan dari semua permasalahan yang ditampung baik oleh pemkab maupun DPRD.
“Kami tidak berhak mengurusi hingga esensi nominal pembiayaan pendidikan. Hanya saja selalu kami ingatkan jika ada proporsi yang jelas terkait pendanaan pendidikan. Termasuk untuk sekolah di kota dan di daerah terpencil,” tegasnya.
Politisi Fraksi PKB itu mengingatkan sekolah agar tidak mengabaikan mutu pendidikan karena dituntut untuk menyelenggarakan pendidikan murah atau bahkan gratis.
Kepala Bappeda Purbalingga Setiyadi menyebutkan, pihaknya masih melakukan pendalaman Perbup dari Bagian Hukum Setda Purbalingga tentang pendanaan pendidikan. Rencananya, pada bulan ini pihaknya akan memaparkan kepada bupati.
“Pendalaman kami lakukan untuk melihat kesesuaian dan kemampuan anggaran daerah. Perbup itu masih kami pelajari dan segera diberikan kepada Bu

Tentang Penulis