Pertaruhan Reputasi Vs Tanggung Jawab Sosial

aris yonoOleh: Arisyono

Rasanya tidak berlebihan jika disebutkan bahwa skandal Bank Century merupakan contoh terburuk dari praktik bisnis perbankan yang tidak bertanggung jawab. Hingga kini masih ratusan miliar atau bahkan mungkin triliunan rupiah dana nasabah yang macet. Carut-marutnya juga sangat membuat dagu tertegun. Ini tidak sekadar berhubungan dengan kinerja buruk tata adminisitrasi perbankan, namun juga melibatkan kekeliruan kebijakan pemerintah. Lebih mengerikan dari itu, dana talangan dari pemerintah itu konon disinyalir berhubungan dengan penggelontoran dana politik untuk kepentingan Pemilu dan Pilplres RI 20009. Jika pertarungan “cicak vs buaya” dalam drama persetuan POLRI, Kejaksaan dan KPK, hanya berhasil memberikan kesepakatan mengenai “pencatutan” nama RI-1, namun untuk kasus Bank Century, banyak khalayak meyakini telah terjadi praktik kejahatan perbankan yang melibatkan mantan Gubernur BI yang kini menjadi RI-2, dan Menteri Keuangan RI. Lalu kemudian diramaikan dengan penyelenggaraan hak angket oleh wakil rakyat yang terhormat. Wacanananya pun kembali meluas, tidak hanya menjadi persoalan manajemen perbankan un sich, namun terintegrasi di dalamnya urusan politik, ekonomi, hukum dan juga moral tentunya.

Bagaimana pun tanggung jawab sosial dunia perbankan terletak dan terkait dengan soal keputusan pembiayaan. Seyogyanya perbankan turut bertanggung jawab memperbaiki kinerja sosial dan lingkungan para kliennya, selain berbagai hitungan ketat mengenai margin keuntungan dan kerugian dari putusan pembiayaannya. Melihat kasus Bank Century, selain memiliki nasabah pengusaha kelas kakap, konon bank ini juga dipercaya oleh para pengusaha kecil-menengah, khususnya para petani tembakau di Jawa Timur. Selintas, pola penyelesaian kasus ini, baik yang dilakukan oleh manajemen internal maupun campur tangan eksternal, baik berhubungan dengan kalkulasi rasional maupun keberpihakan moral, Bank Century cenderung menganaktirikan para nasabah kecil. Bahkan alih-alih memberikan dampingan teknis untuk memperbaiki kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan para kliennya, soal jaminan keamanan investasi dan pertaruhan reputasi kepercayaan dari para nasabah ditelantarkan, lalu semua persoalannya diserahkan kepada mekanisme dan prosedur adminsitrasi dan kebijakan pemerintah. Ada kesan kuat, manajemen Bank Century “cuci tangan” dan lari dari tanggung jawab.

Kini persoalannya terus menjadi kompleks, menjadi rumit, dan menjadi semakin ruwet. Mengapa? Nyaris semua kalangan terdidik seperti anggota DPR, para pengamat ekonomi, dan juga hasil audit BPK, memiliki pandangan dan nada yang relatif seragam: Ada indikasi kejahatan perbankan di Bank Century. Namun sayang, hal ini tidak tampak segera menjadi isu dan kasus hukum. Namun ia dihubung-hubungkan dengan soal pertaruhan politik dari partai pemenang Pemilu dan juga reputasi pucuk pimpinan negeri ini. Jika kecenderungan ini terus menguat, maka nyaris bisa dipastikan bahwa publik kembali akan disuguhkan tontotan di mana klaim kebenaran menjadi milik penjahat dan juga penegak hukum. Pun sebaliknya: tuduhan kejahatan juga dialamatkan kepada pelanggar hukum dan juga penentu kebijakan. Cepatnya pergantian nama Bank Century menjadi Bank Mutiara, tanpa ada pemberitaan yang jelas mengenai bagaimana menyelamatkan nyawa dan kehidupan para nasabah kecil-menengah, boleh dibilang sebagai tanda-tanda ini. Pun dengan argumentasi abstrak mengenai kemungkinan eskalasi dampak krisis global setelah sebelumnya menggantungkan argumen pada ketertiban melaksanakan prosedur legal formal.

Semua tersebut barulah sebatas dugaan. Baru sebatas kalkulasi probabilitas dengan bantuan spekulasi logika. Semuanya masih berupa indikasi. Belum terbukti dengan tanda-tanda sahih dan meyakinkan. Namun, agaknya tidak berlebihan jika kita memastikan satu hal saja: Skandal Bank Century terkait serius dengan soal defisit moral! Berkenaan dengan hancurnya modal dasar industri perbankan: reputasi dan kepercayaan! Dan sialnya itu melibatkan triliunan rupiah duit rakyat!

Arisyono, SP alias Raden Pucuk Pinus (Mahasiswa Program Pasca Sarjana MM-CSR

12 Comments

  1. Semangat yah mas…. tulisannya sangat menarik dan kritis… kita butuh orang2 seperti anda. Saya tunggu yah tulisan berikutnya… salam

  2. boleh jg tu ris…cuma lagi2 rakyat yg jd korban,padahal itu adalh percaturan elit politik yang mementingkan kelompoknya sendiri dan juga ketidak puasan para lawan-lawan politik, yg tidak mao legowo dengan apa yg di raihnya

  3. Dear rekan2 terimakasih atas apresiasinya… insyalloh kita semua akan tetap kritis mengawal pembangunan nengri ini… idealisme kita jangan pernah luntur dan lekang oleh zaman dan kondisi apapun..amin!!

  4. duwit 6,7 trilyun perak , mbusleng the gadag celengbeles mbuh mejajil. deneng tekan siki sing mbadog ora genah malah kisrueh nggo nggolet duwit maning. laaah mbuh apa ?

  5. bagus mas ariss…..
    Sdah saatx kta kritis mnanggapi mslh ini,
    Kta sbgai gnerasi pnerus jg gnersi plurus..
    sukses dh,,,,
    Sy tnggu diartikel brikutx,,,,

  6. 1. Walaupun Bank Century memiliki beragam segmen nasabah (konsumen), namun sudah selayaknya_ semua diperhatikan dengan penuh tanggungjawab.
    karena dgn memperhatikan konsumen = memperhatikan keberlangsungan usaha. ingat2 konsep pemasaran => ‘Costumer Driven’.
    2. Penanganan yang terkesan tidak profesional (dilakukan o/ pihak manajemen), sangat mempihatinkan!!!..
    3. Keteledoran dalam menjaga nasabah mengindikasikan kinerja yang diberikan oleh Bank ini.

  7. Bagus banget tulisannya mas, secara substansinya saya setuju dengan argumennya, tapi sekiranya harus disikapi multi aspek, baik dari pemerintah, kemudian keadaan keuangan global, dan dari pihak manajemen BC (Bank Century) pada saat itu. Saya kira tidak mudah kebijakkan dana talangan itu bergulir jika tidak ada sesuatu yang mendesak, entah itu dari salah satu aspek tersebut. Singkatnya, kasus BC ini, saya pandang multi pihak dan multi kebijakan, bukan kasus yang ringan. Semoga bermanfaat. Saya tertarik dengan kalimat : “DEFISIT MORAL”, cocok dengan kedaan moral elit politik sekarang ini. TQ

  8. Bagi kami Rakyat kecil sangatlah kecewa.Uang Rp 6.7 T seandainya dimanfaatkan dan silarurkan pada masyarakat yang membutuhkan,alangkah bagusnya itu..bukan sebaliknya diberikan pada orang 2 yang notabene sudah tidak membutuhkan lagi…
    Ironis

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*