Keluarkan Perbup soal Salat Jumat, Bupati Rokan Hulu Disentil plt. Gubernur Riau

Ditulis 11 Jan 2014 - 12:55 oleh Eko Nurhuda
bupati rokan hulu, bupati rohul

Bupati Rokan Hulu, Achmad, Perbup-nya menuai kontroversi di Riau.

PEKANBARU (BanyumasNews.com) – Maksud Bupati Rokan Hulu ini baik, menganjurkan jajaran di bawahnya untuk tidak melalaikan kewajiban salat. Namun ketika niatnya itu dituangkan dalam sebuah Peraturan Bupati, tindakannya ini malah mengundang kontroversi.

Bupati Rokan Hulu Drs. H. Achmad, M.Si meneken sebuah Perbup yang mengharuskan para stafnya untuk melaksanakan salat berjamaah di Masjid Agung Rokan Hulu. Bahkan dalam Perbup yang dikeluarkan pada 28 April 2011 itu juga dicantumkan busana apa yang harus dipakai para pegawai, yakni jubah.

Berikut kutipan isi Perbup yang mengatur soal pakaian salat berjamaah tersebut sebagaimana diperoleh BanyumasNews.com:

Berikut kutipan isi Perbup tentang pakaian jubah, yang diperoleh detikcom, Sabtu (14/12/2013).

Pasal 2

(1) Pegawai muslim diwajibkan untuk salat zuhur dan salat ashar berjamaah di Masjid Agung pada hari kerja dengan ketentuan:

a. laki laki memakai pakaian jubah
b. wanita memakai mukena

(2) Bagi pegawai wanita muslim yang sedang berhalangan (menstruasi) tidak diwajibkan untuk salat zuhur dan ashar berjamaah di Masjid Agung.

Di Masjid Agung, komplek Islamic Centre di Pasir Pangaraian, Ibukota Rohul itu, masing-masing dinas ada petugas absensi. Baik absensi manual berupa tanda tangan maupun sistem check log.

Ditegur Gubernur Riau
Perbup No. 18 Tahun 2011 itu juga menyarankan para pegawai wanita untuk ikut salat Jumat. Jika berhalangan karena menstruasi, pegawai bersangkutan wajib mengikuti apel sore di Masjid Agung.

Berikut kutipan isi Bab IV tentang Ketentuan Khusus pasal 5 dalam Perbup tersebut:

(1) Khusus pegawai wanita muslim yang berhalangan (menstruasi) sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 di atas diwajibkan mengikuti apel sore di Masjid Agung.

(2) Khusus pada hari Jumat, bagi pegawai wanita muslim dianjurkan untuk salat jumat berjamaah di Masjid Agung Pasir Pangaraian.

Mengetahui hal ini, pelaksana tugas Gubernur Riau Djohermansyah menyatakan akan segera memanggil Bupati Achmad untuk dimintai keterangan.

“Secepatnya saya akan panggil Bupati Rohul sekaligus untuk mengetahui isi Perbup itu sendiri. Tidak perlulah urusan ini sampai ke Mendagri, cukup sampai tingkat propinsi dan saya akan menyelesaikan masalah ini,” kata Djohermansyah seperti dikutip detikcom, Kamis (12/12) lalu.

Pria yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini melanjutkan, aturan mengatur bahwa soal agama adalah urusan sentralistik pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak punya kewenangan mengatur urusan agama, apalagi sampai mewajibkan salat berjamaah seperti yang dilakukan Bupati Rokan Hulu.

“Jika benar isi Perbup mengatur soal pelaksanaan salat berjamaah, itu jelas salah kaprah. Kok nggak sekalian saja bupatinya mewajibkan pegawainya naik haji,” kata Djohermansyah lagi. (dtc)

Tentang Penulis

Eko Nurhuda, kontributor tetap BanyumasNews.com. Berdomisili di Pemalang, Jawa Tengah.

Leave A Response