Mencuatnya isu pemekaran, bak ‘jauh panggang dari api’

Ditulis 05 Des 2009 - 05:18 oleh Banyumas1

peta banyumasPURWOKERTO – Di tengah keinginan pemerintah pusat memberlakukan moratorium pemekaran daerah, di Banyumas justeru isu pemekaran daerah ada yang mengangkatnya kembali. “Ini timing yang gak pas, jadi terasa aneh ya… seperti peribahasa jauh panggang dari api”, kata Aji warga kota dari Berkoh. Ketimbang mengusung isu pemekaran, sebaiknya Banyumas focus pada upaya mensejahterakan masyarakat melalui perbaikan infrastruktur, pengembangan pariwisata, UKM, dan perbaikan pelayanan publik. Karena itu yang dibutuhkan masyarakat, bukan isu-isu politik yang hanya untuk kepentingan elite.

Memang isu pemekaran terdengar kontradiktif dan kontra produktif. Karena di Jakarta, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), misalnya sebagai unsur parlemen yang langsung mewakili kepentingan warga di daerah, sudah ada yang menuntut aktif mendorong moratorium pemekaran daerah. DPD harus berani mengajukan naskah komprehensif kepada pemerintah tentang pentingnya moratorium pemekaran.

Alasannya, wacana moratorium pemekaran daerah telah mengemuka sejak tahun 2007. Kemudian menguat pasca insiden meninggalnya ketua DPRD Sumatera Utara pasca demo warga Tapanuli menuntut pemekaran. Namun, hingga sekarang belum ada realisasi kebijakan dari pemerintah untuk membatasi pemekaran daerah. Moratorium pemekaran lebih berkembang sebagai pernyataan politik semata.

Apakah elite di Banyumas memanfaatkan belum adanya regulasi resmi yang menyangkut moratorium pemekaran?

Dari Jakarta pengamat politik dan sosiolog Thamrin Amal Tamagola, dalam sebuah diskusi pemekaran dengan DPD, mengatakan persoalan moratorium pemekaran adalah kesempatan bagi DPD untuk menunjukkan peranannya. Bahkan, DPD semestinya menjadi lembaga yang pertama kali menilai, apakah suatu daerah perlu dimekarkan.

”DPD harus berinisiatif untuk melakukan itu sebab merupakan lembaga yang mengetahui persoalan daerah. Apalagi anggota DPD murni dipilih langsung oleh rakyat, berbeda dengan anggota DPR yang dipengaruhi campur tangan partai politik dalam penentuan nomor urut,” kata Tamagola.

Peranan itu, lanjut Thamrin, saat ini menjadi isu menarik karena persoalan pemekaran daerah sangat kompleks. Pemekaran, yang awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, ternyata belum membawa hasil maksimal. Banyak daerah pemekaran yang gagal berkembang sehingga membebani negara.

Kepentingan elite

Usulan pemekaran adalah proses yang panjang dan akan melalui tahapan-tahapan politik yang rumit. Kalau elite politik di Jakarta sedang tidak ‘doyan’ pemekaran, bagaimana akan mengakomodasi usulan daerah. Karena itu dicuatkannya kembali isu pemekaran Banyumas dinilai tidak memiliki timing yang pas.

Mengenai pemekaran daerah, Ketua DPD Irman Gusman mengakui, pemekaran daerah juga disinyalir hanya menguntungkan sekelompok elite di daerah yang menginginkan kedudukan politik serta mengambil keuntungan ekonomis dari potensi suatu daerah. Ia menyatakan setuju adanya moratorium pemekaran. Bahkan ia sepakat penggabungan daerah lebih dikedepankan.

Elite- elite daerah diuntungkan dengan pemekaran karena akan memunculkan struktur birokrasi baru di daerah. Elite lebih punya kesempatan bersaing untuk duduk sebagai bupati/wali kota atau gubernur melalui pemilihan kepala daerah.

Dalam hal ini DPD harus ikut memikirkan bagaimana merangkul elite-elite lokal yang umumnya terdidik. Sebab, gejala itu muncul karena kurangnya kesempatan bagi warga terdidik di daerah untuk dapat mobilisasi vertical. (BNC/ist)

Tentang Penulis

Leave A Response