Pilkada Purbalingga, 13 PAC PDIP kirim surat protes

Ditulis 31 Okt 2009 - 09:38 oleh Banyumas1

logo kpu4

PURBALINGGA – Mekanisme penjaringan bakal calon bupati dan wakil Bupati Purbalingga periode 2010 – 2015 oleh DPC PDIP mendapat protes dari 13 Pengurus Anak Cabang (PAC). Mereka mempertanyakan soal arahan agar proses penjaringan dan penyaringan cabup dan cawabup untuk dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Arahan untuk mufakat sudah sangat jelas kepada salah satu bakal calon tertentu.

Protes disampaikan dalam bentuk pernyataan tertulis yang dikirimkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan ditembuskan pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jateng serta DPC. Ke-13 ketua PAC yang menandatangi pernyataan bersama tersebut masing-masing dari PAC Kutasari, Padamara, Purbalingga, Kalimanah, Mrebet, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Karangreja, Karangjambu, Kertanegara, Karanganyar dan Kaligondang. Sedangkan lima PAC lainnya masing-masing PAC Rembang, Bobotsari, Pengadegan, Bojongsari dan Karangmoncol, tidak ikut memprotes.

Juru bicara 13 ketua PAC, Sakhid, Jum’at (30/10) mengatakan pernyataan bersama itu dibuat menyikapi hasil rapat sosialisasi peraturan-peraturan tentang penjaringan bupati dan wabup dalam Pilkada 2010. Kegiatan itu dilaksanakan oleh DPC PDIP bersama DPD PDIP Jateng di Andrawina Owabong Cottege pada Minggu (18/10) lalu.

“Dalam sosialisasi itu ada arahan agar proses penjaringan dan penyaringan cabup dan cawabup diarahkan untuk dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Peserta tidak diberi kesempatan untuk adanya penyerapan aspirasi dari tingkat bawah,” ungkapnya.

Sehubungan dengan itu maka demi tegaknya demokrasi dan peraturan partai, maka 13 PAC dan sejumlah pengurus ranting meminta agar  proses penjaringan dan penyaringan bakal calon bupati dan wakil bupati  dilaksanakan mengacu pada Surat Keputusan (SK) DPP PDIP Nomor 024/KPTS/DPP/VII/2005 yang disempurnakan dengan SK DPP PDIP Nomor 424/KPTS/DPP/X/2009. “Dalam Bab IV Pasal 7 ayat 6 ada opsi yang menyatakan bahwa apabila musyawarah mufakat tak dicapai bisa dilakukan dengan pemungutan suara tertutup,” jelasnya.

Sakhid juga menegaskan bahwa pernyataan bersama tersebut dibuat dengan maksud menghindari terjadinya kepentingan pribadi atau individu. Pihaknya menginginkan agar penjaringan bakal calon bisa melalui  mekanisme yang benar sesuai aturan partai. “Proses penjaringan dan penyaringan  harus dilaksanakan secara demokratis dengan melibatkan arus bawah. Tujuannya demi kemenangan PDIP di Pilkada,” katanya.

Sakhid menambahkan mengacu aturan penjaringan dan penyaringan akan dilakukan melalui mekanisme Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) yang rencananya akan digelar pada Minggu (15/11) mendatang. Sesuai aturan peserta rakercabsus adalah  masing-masing dari 13 pengurus DPC, 162 utusan PAC serta 478 utusan ranting. “Mereka memiliki hak suara. Jika dipaksakan musyawarah mufakat dan suara utusan tak diperhatikan kami khawatir nama cabup dan cawabup yang nantinya menerima rekomendasi DPP tak sesuai aspirasi arus bawah,” tambahnya.

Ketua Tim penjaringan cabup dan cawabup PDIP, Hartoyo didampingi sekretaris HM Ichwan SH mengatakan belum menerima surat dari 13 PAC tersebut. Menurutnya pelaksanaan penjaringan cabup dan cawabup akan mematuhi mekanisme internal partai. “Acuannya sudah ada yaitu SK DPP yang disebutkan itu,” kata Hartoyo. (banyumasnews.com/tgr)

Tentang Penulis

Leave A Response