Banjarnegara ajukan Rp.662 ribu untuk UMK 2010

BANJARNEGARA – Setelah melakukan survei pasar mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk pekerja lajang, akhirnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banjarnegara tahun 2010 sebesar Rp.662 ribu. Angka inilah yang diajukan ke Provinsi sebagai bahan pertimbangan Gubernur untuk menetapkan UMK 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah yang SK-nya akan turun sekitar akhir bulan Oktober atau awal bulan November tahun 2009 ini.

Hal tersebut dikatakan Setyo Adi, Kasie Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinsosnakertrans Kamis (22/10) di ruang kerjanya. Survei pasar yang digunakan sebagai alat ukur KHL tersebut menurutnya sudah dilakukan sejak bulan Januari hingga Agustus 2009. Ada 46 komponen pertanyaan yang dibagi dalam tujuh kelompok sebagai bahan pertimbangan yang ditanyakan kepada para pedangang di empat pasar Kabupaten Banjarnegara.

“Keempat pasar yang dijadikan objek survei diantaranya Pasar Kota Banjarnegara, Karangkobar, Purwonegoro, dan Purwareja Klampok. Sedangkan tujuh kelompok pertanyaan yang diajukan adalah seputar makanan dan minuman (11 item), sandang (19 item), perumahan (9 item), kesehatan (3 item), pendidikan (1 item), transportasi (1 item), serta rekreasi dan tabungan (2 item),” jelasnya.

Survei pasar itu ditambahkan Adi melibatkan Anggota Dewan Pengupahan, Serikat Buruh, dan Asosiasi Pengusaha. Jika dibanding tahun sebelumnya (2009) yaitu sebesar Rp.637 ribu, maka tahun ini UMK Banjarnegara naik sebesar Rp.25 ribu menjadi Rp.662 ribu. Kenaikan ini juga disesuaikan dengan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Tahun 2009 Kabupaten Banjarnegara termasuk kategori Kabupaten dengan UMK tertinggi nomor dua setelah Kabupaten Cilacap sekarsidenan Banyumas. “Tahun 2009 Cilacap menetapkan UMK Kota sebesar Rp.730 ribu, Purwokerto Rp.612.500,- dan Purbalingga Rp.618.750,-. Angka Rp.637 ribu menunjukkan bahwa Banjarnegara betul-betul mengajukan UMK ke Provinsi berdasarkan KHL tanpa unsur politis berdasarkan fakta di lapangan,” tegasnya.

Setelah SK Gubernur turun, secepatnya Dinsosnakertrans akan mensosialisasikan hasilnya. “Jika ada penangguhan dari pihak yang keberatan, maka batas waktu maksimum yang diberikan dari provinsi adalah 20 hari setelah SK turun. Adapun pelaksanaannya terhitung mulai 1 Januari 2010,” tambahnya.

Apabila dalam proses pemantauan ada pengusaha yang tidak mematuhi UMK yang telah menjadi keputusan final, maka akan ada peringatan dan sanksi hukum yang menanti. Hal itu sesuai dengan pasal 105 UU RI Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalamnya menyebutkan jika ada pengusaha yang membayar UMK lebih rendah dari yang ditetapkan, maka dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dengan denda paling sedikit Rp.100 juta dan paling banyak Rp.400 juta.

“Karena itu kami berharap agar penetapan kenaikan UMK yang telah diupayakan bisa ditaati oleh pengusaha, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif demi kesejahteraan pekerja,” pungkasnya (banyumasnews.com/yov).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.