PKL Jensud tuntut Bupati Mardjoko turun

Ditulis 17 Okt 2009 - 20:02 oleh Banyumas1
Seorang ibu histeris dalam unjuk rasa menentang rencana penggusuran Pemkab Banyumas terhadap para PKL di Jendsud (foto:cit/BNC)

Seorang ibu histeris dalam unjuk rasa menentang rencana penggusuran Pemkab Banyumas terhadap para PKL di Jendsud (foto:cit/BNC)

Seorang pedagang menawarkan barang dagangannya kepada aparat Satpol PP (foto:cit/BNC)

Seorang pedagang menawarkan barang dagangannya kepada aparat Satpol PP (foto:cit/BNC)

Aparat Satpol PP tengah berjaga-jaga (foto:cit/BNC)

Aparat Satpol PP tengah berjaga-jaga (foto:cit/BNC)

PURWOKERTO – Untuk kesekian kalinya para PKL Jensud Purwokerto mengadakan aksi unjuk rasa menentang rencana relokasi yang digulirkan oleh Pemkab Banyumas terhadap mereka. Aksi tersebut dilakukan setelah para PKL melihat puluhan Satpol PP datang kembali untuk mengadakan operasi penertiban.

Dengan membawa beberapa poster berisi kecaman terhadap kebijakan relokasi tersebut para PKL menuntut agar Bupati Banyumas Mardjoko untuk segera mundur karena dianggap hanya menyengsarkan rakyat. Kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati dinilai hanya menguntungkan sebagian pihak dan sama sekali tidak pro terhadap rakyat.

“Tong kosong nyaring bunyinya, Bupati bohong wajib dilengserna, kami bukan cari kekuasaan dan kekayaan, kami jualan hanya untuk makan” teriak Rachmat (48) salah seorang PKL.

Seorang PKL bernama Karsiti (50) bahkan sempat histeris dan menangis, dirinya menuntut janji kampanye Mardjoko ketika Pilkada 2008 yang lalu. Mardjoko dianggap telah membohongi semua rakyat Banyumas, semua janji yang pernah diucapkan ketika kampanye dulu hingga hari ini menurutnya hanya omong kosong karena tidak ada yang ditepati.

“Katanya dulu mau bangun pabrik biar pada kerja, tapi sampai sekarang mana tidak ada buktinya” ujar Karsiti sembari menangis tersedu.

Puluhan Satpol PP yang berjaga hanya diam dan terus memantau dari seberang jalan aksi para PKL tersebut. Para PKL yang kesal akibat tidak digubris mendatangi aparat Satpol PP dan menawarkan barang dagangannya berupa celana pendek, kaos kaki, dan juga pakaian dalam, namun tetap saja aparat Satpol PP tidak menggubrisnya. Unjuk rasa tersebut baru berakhir setelah para aparat Satpol PP meninggalkan lokasi unjuk rasa.

Roni Hidayat (38), Kepala Operasi dan Pengawasan Satpol PP Kabupaten Banyumas menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh para PKL yang dinilai terus membandel. Menurut Roni, seharusnya PKL bisa lebih bersikap kooperatif. Unjuk rasa yang dilakukan oleh PKL tersebut dianggap kurang tepat dan hanya menganggu kenyamanan publik.

“Seharusnya mereka berunjuk rasa ke gedung Dewan karena memang lebih tepat disana, daripada disini hanya menganggu arus lalu lintas masyarakat yang melewati Jl. Jenderal Soedirman” tutur Roni kepada BanyumasNews.Com sesaat sebelum meninggalkan lokasi unjuk rasa (banyumasnews.com/cit).

Tentang Penulis

Leave A Response