Sidang lanjutan Syech Puji, LSM anak minta tak ada intervensi

Ditulis 08 Okt 2009 - 22:01 oleh Banyumas1

Syeikh Puji

Syeikh Puji

SEMARANG – Dua kelompok yang saling bertentangan ikut mendatangi sidang kasus pernikahan dini dengan terdakwa Pujiono Cahyo Widianto alias Syech Puji. Kedua kelompok itu mendapat pengawalan serius aparat keamanan dan tidak seluruhnya diperkenankan masuk ruang sidang Pengadilan negeri (PN) Semarang . Agenda sidang, Kamis (8/10) yang dipimpin ketua majelis hakim Hari Mulyanto, SH memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menanggapi eksepsi penasehat hukum terdakwa.

Di luar ruang sidang, sejumlah LSM menggelar spanduk yang intinya menuntut adanya penegakan hukum atas kasus Syekh Puji. LSM yang ikut memantau jalannya sidang adalah Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Semarang, Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) Jepara dan Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY).

Koordinator JPPA Semarang Evi Risan menyatakan, kedatangannya ke PN untuk memantau dan memastikan sidang berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada permainan politik. Pihaknya berharap majelis hakim nantinya menjatuhkan hukuman maksimal terharap terdakwa. “Kami ingin sidang berlangsung bermartabat, tidak ada intervensi pihak manapun. Kita akan selalu memantau selama jalannya sidang,” kata Evi.

Menurut Evi, ada pelanggaran HAM atas pernikahan dini yang dilakukan Syekh Puji. Sehingga harus ada penegakan hukum dan hak anak tidak boleh ditinggalkan. Karena kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas agar budaya pernikahan dini bisa dieliminir.

Evi menegaskan, UU Perlindungan Anak harus ditegakkan. Menurutnya, orang tua yang menikahkan anak yang usianya masih dibawah umur juga harus dipidanakan. Sehingga hak anak terlindungi.

Menanggapi kemungkinan Syekh Puji diputus bebas, Evi menegaskan hal itu akan menjadi preseden buruk. Evi minta agar hakim tidak mengabulkan permohonan penangguhan terdakwa. ”Kalau sampai terdakwa divonis bebas jelas akan jadi preseden buruk. MA harus memeriksa jika itu benar-benar terjadi,” kata Evi.

Sementara di sudut lain halaman PN Semarang, para pendukung Syekh Puji yang berasal dari pondok pesantren Ponpes Miftahul Jannah Desa Bedono, Kabupaten Semarang, melantunkan doa-doa agar Syech Puji bebas dari segala dakwaan.

Usai persidangan JPU Suningsih menyatakan tetap pada surat dakwaan semula. ”Kami menyampaikan keberatan atas tanggapan penasehat hukum terdakwa. Kami tetap pada surat dakwaan yang telah diajukan sebelumnya,” kata Suningsih yang mewakili lima orang jaksa lainnya.

Dijelaskan Suningsih, Syeh Puji didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) dan atau 88 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 230 ke-2e KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. Yakni melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannnya atau dengan orang lain dan atau mengeksploitasi ekonomi atau anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dia juga didakwa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang umurnya belum cukup atau belum masanya dikawin.

“Sesuai pasal yang didakwakan terdakwa terancam dikenai hukuman paling singkat tiga tahun penjara, paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 50 juta,” kata Suningsih.

Berkas Suroso

Sementara itu, berkas perkara tersangka Suroso (mertua Syekh Puji) telah dilimpahkan dari Polwiltabes Semarang ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng. Berkas perkara dan tersangka tersebut telah diterima Kejaksaan Negeri Ambarawa dari Kejati Jateng.

”Berkas dan tersangka sudah diterima Kejati, Rabu (7/10). Tersangka Suroso saat ini dititipkan di LP Ambarawa. Kami akan segera melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang,’’ kata Kasi Pidum Kejari Ambarawa Bambang Wiwono, Kamis (8/10).

Ketika ditanya soal dakwaan terhadap Suroso, Bambang mengatakan tidak beda dengan dakwaan Syekh Puji. Hanya saja, untuk Suroso ada tambahan dakwaan yakni pasal 56 KUHP. Suroso didakwa ikut membantu kejahatan. Bambang belum bisa memastikan kapan Suroso akan disidangkan. Karena berkas perkaranya belum dilimpahkan ke PN Kabupaten Semarang,” kata Bambang. (banyumasnews.com/tgr)

Tentang Penulis

Leave A Response