Bencana banjir dan tanah longsor ancam Purbalingga

Ditulis 08 Okt 2009 - 21:55 oleh Banyumas1

PURBALINGGA – Memasuki musim penghujan yang diperkirakan pada Oktober ini, puluhan desa di wilayah Purbalingga rawan bencana tanah longsor. Sementara puluhan lainnya rentan terhadap kemungkinan bencana banjir. ”Sebanyak 38 desa rawan banjir dan 21 desa rawan tanah longsor,” kata Kepala Kasi Perlindungan Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Purbalingga, Suprapto S.Sos, Kamis (8/10)

Menurut Suprapto, selain kedua jenis bencana alam itu, bencana angin ribut juga menjadi ancaman bagi puluhan desa lainnya. Bencana angin ribut sering terjadi saat memasuki sepuluh hari (dasarian) pertama Oktober.

Pada  titik yang telah diidentifikasi rawan bencana itu memang relatif sama setiap tahun. Misalnya untuk daerah rawan longsor, secara geografis letaknya memang di dekat dataran tinggi dan jenis tanahnya rentan longsor.

“Tinggal kesadaran masyarakat untuk mengambil langkah-langkah antisipatif saat terjadi hujan lebat secara terus menerus dengan intensitas tinggi. Jangan sampai sudah ada himbauan tapi tetap bertahan dengan alasan tertentu,” ujar Suprapto.

Kepastian datangnya musim penghujan diperoleh dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Semarang, belum lama ini. Selain itu dari hasil rapat bersama Kesbangpolinmas se Jawa Tengah pada September lalu.

LONGSOR BobotsariBanjir Kaligondang 2008 “Pemkab telah menghimbau kepada pimpinan wilayah masing-masing untuk mewaspadai bencana yang mungkin terjadi saat-saat penghujan itu. Termasuk peran aktif masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan,” katanya.

Bupati Purbalingga Drs Triyono Budi Sasongko MSi juga telah menerbitkan surat edaran kepada setiap pemerintah kecamatan awal Oktober lalu. Pemkab menghimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam banjir, tanah longsor dan angin ribut. Kuncinya tetap pada koordinasi antar masyarakat dengan jajaran pemerintah, dari tingkat RT hingga pimpinan wilayah yang lebih tinggi.

“Warga yang waspada harus langsung melaporkan kepada aparat peemrintah terdekat. Upaya tanggap yang cepat akan mempengaruhi kecepatan pelayanan jika bencana terjadi,” katanya.

Suprapto juga merinci. bila terjadi bencana, alur penanganannya bisa dilakukan melalui Kades dan camat selaku unit pelaksana penanggulangan bencana, Bupati selaku Satuan pelaksana (Satlak), Gubernur selaku Satkorlak bencana alam atas koordinasi Bakornas Pusat.(banyumasnews.com/tgr)

Tentang Penulis

Leave A Response