Mewujudkan Keluarga Sejahtera Melalui Posdaya

Oleh :  Triyono Budi Sasongko)*

BERBAGAItbs upaya pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga khususnya sejak dicanangkannya otonomi daerah pada  tahun 2001 telah menghasilkan perkembangan yang cukup positif dan signifikan bagi  peningkatan  kesejahteraan masyarakat. Namun demikian harus disadari pula bahwa disisi lain masih banyak permasalahan dan kendala pembangunan yang belum dapat diatasi, terlebih-lebih dengan adanya pergeseran standar kualitas hidup akibat penetrasi global, sehingga terlihat hasil penyelenggaraan pembangunan masih belum optimal. Untuk itulah perlu adanya upaya dan kerja keras pemerintah bersama masyarakat untuk menyelenggarakan pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berorientasi pada pembangunan manusia.

Permasalahan mendasar yang masih sangat dirasakan baik di tingkat nasional maupun di daerah pada saat ini antara lain adalah : 1) masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang mengakibatkan rendahnya derajat kehidupan masyarakat;  2) laju pertumbuhan ekonomi yang masih berat / seret; 3) tingginya kesenjangan / disparitas  pembangunan antar wilayah; 4) terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan daerah; dan 5) terbatasnya kualitas sumberdaya manusia termasuk perilakunya sehingga belum mampu mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance.

Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan pembangunan perdesaan diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan keluarga, peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat perdesaan, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa, serta untuk mempersempit kesenjangan  pembangunan antar wilayah.  Namun demikian, kebijakan dan program  pemerintah daerah yang dirancang secara top down tersebut tidaklah akan efektif apabila masyarakat pedesaan yang menjadi fokus, sasaran dan pelaku utama pembangunan tersebut tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk terlibat dan mendukung dalam pelaksanannya.  Oleh karena itu, sejalan dengan upaya implementasi konsep “steering rather than rowing” dan dalam rangka mendorong terciptanya kemandirian desa, maka pembangunan perdesaan yang dilaksanakan diorientasikan pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Dalam tataran kebijakan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melakukan pendelegasian / penyerahan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dari kewenangan mengurus menjadi kewenangan mengatur.  Dengan kebijakan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan sumberdaya manusia di pedesaan dalam mengakses dan mendayagunakan seluruh sumberdaya,  potensi, dan fasilitas yang ada dan disediakan oleh pemerintah dan lembaga lainnya di wilayahnya masing-masing.

Penguatan kelembagaan dan sumberdaya manusia perdesaan penting dilakukan mengingat ada indikasi bahwa program-program pemberdayaan masyarakat yang dikemas dalam program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan selama ini hasilnya  kurang dapat optimal.  Masyarakat miskin yang semestinya menjadi fokus, sasaran dan pelaku utama program penanggulangan kemiskinan seringkali tidak dapat mengakses apalagi menikmati berbagai stimulan dan fasilitas yang disediakan, karena kalah bersaing dengan sebagian masyarakat yang telah memiliki sumberdaya yang baik, yang tentu saja bukan dari kelompok orang miskin.

Berbagai program pemberdayaan masyarakat yang menyediakan permodalan dan kredit lunak seperti PNPM Mandiri, Program Usaha Agribisnis Pedesaan / PUAP, Kredit Program, Kredit Usaha Rakyat / KUR, subsidi bunga, dan lainya juga sangat sulit diakses oleh masyarakat miskin.  Demikian juga dengan penyediaan dan pembangunan sarana prasarana fisik perdesaan yang lebih mengakomodasi kebutuhan dari masyarakat yang tidak miskin, seperti pembangunan jalan desa yang tidak mempertimbangkan benefit-cost ratio dan kemanfaatnya.

Penguatan kelembagaan dan sumberdaya masyarakat pedesaan  harus dilakukan agar kelompok masyarakat miskin mampu mendapatkan informasi yang baik dan lengkap, sehingga mereka dapat mengetahui akan hak-haknya serta sadar dan memahami  tentang apa dan bagaimana seharusnya mereka berperan dalam pembangunan.  Dengan memiliki informasi dan pemahaman yang cukup, maka tentu saja akan menjadi modal pendorong dan motifasi untuk menggugah kemauan dan menggunakan segenap kemampuan yang dimiliki untuk berusaha secara sungguh-sungguh meningkatkan taraf hidupnya, dengan memanfaatkan dan mengakses berbagai sumberdaya dan stimulan yang diberikan dan disediakan oleh pemerintah. Sehingga pada akhirnya mereka akan mampu mendayagunakan bahkan sekaligus mengembangkan berbagai kegiatan dan usaha yang akan mendorong terciptanya kemandirian dalam masyarakat.

Pengalaman di Purbalingga menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan dan program pemerintah daerah memang tidak hanya ditentukan oleh bagus tidaknya kebijakan dan program yang dilaksanakan tersebut.  Namun justru sangat ditentukan oleh adanya dukungan dan partisipasi  aktif masyarakat, khususnya para kader pembangunan di desa-desa dalam mensosialisasikan dan menggerakan masyarakat di pedesaan.  Sebagai contoh adalah Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat / JPKM.  JPKM adalah sistim penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang paripurna  berdasarkan azas bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan  dengan mutu yang terjamin serta pembiayaannya  dilakukan secara pra upaya (asuransi).   Sampai dengan saat ini, setidaknya 72 persen penduduk Purbalingga telah mengikuti program jaminan pelayanan kesehatan.  Keberhasilan program JPKM sangat ditentukan oleh kinerja 5.500 orang kader kesehatan desa yang tersebar di seluruh wilayah Purbalingga.  Kader inilah yang mendorong, memotifasi dan menggerakan masyarakat agar ikut menjadi anggota program JPKM.  Berbagai lembaga kemasyarakatan di desa seperti LPMD, RT/RW, Dasawisma, Posyandu, PKD,  dan lembaga lainnya juga memiliki peran yang sangat strategis dalam mensukseskan berbagai program pemerintah.

Peran Posdaya

Pos Pemberdayaan Keluarga / Pasdaya atau sering juga disebut Posyandu Plus, merupakan pengembangan / modifikasi dari Pos Pelayanan Terpadu / Posyandu yang sudah sejak lama dikenal dan berkembang dalam masyarakat,  karena hampir seluruh keluarga di desa khususnya ibu-ibu berpartisipasi aktif dalam gerakan pembangunan kesejahteraan keluarga melalui wadah Posyandu.

Pada awalnya, Posyandu merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan.  Dalam perkembangannya, sesuai dengan dinamika yang ada dalam masyarakat maka Posyandu tidak hanya berkutat dalam pelayanan bidang KB dan kesehatan, akan tetapi memiliki cakupan yang  lebih luas lagi yaitu dengan melaksanakan kegiatan bidang pendidikan, ekonomi produktif, dan budidaya lingkungan, serta berbagai kegiatan lainnya.

Di banyak desa, Posyandu menyumbang peran yang sangat besar dalam upaya penuntasan buta aksara dan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar / wajardikdas 9 tahun.  Selain itu juga, sejalan dengan upaya keras pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, Posyandu juga telah mengambil peran penting dalam gerakan pengentasan kemiskinan melalui program-progam sederhana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan keluarga pedesaan secara gotong royong seperti upaya peningkatan pendapatan dan ketahanan pangan keluarga melalui kegiatan intensifikasi pekarangan, pengembangan usaha mikro kecil, pengembangan kelompok simpan pinjam, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif lainnya.

Disamping itu, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan harkat martabatnya, keluarga di pedesaan telah mengembangkan kegiatan pemugaran rumah dan arisan rumah yang bertujuan untuk menyediakan perumahan yang layak huni dan memenuhi syarat kesehatan melalui gerakan gotong royong. Upaya Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan juga dilakukan dengan pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat, yang antara lain diwujudkan dengan peningkatan akses air bersih dan sanitasi melalui kegiatan pengelolaan air dan penyediaan sarana sanitasi seperti sarana MCK secara berkelompok.

Kelompok Posyandu sederhana yang baru melaksanakan kegiatan pelayanan KB dan kesehatan dikatagorikan sebagai Posyandu Pratama dan Posyandu Madya, sedangkan Posyandu yang telah mampu melaksanakan berbagai pelayanan yang luas berkat dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah sehingga berkembang menjadi lembaga pemberdayaan keluarga yang efektif dan paripurna, dikatagorikan sebagai Posyandu Purnama dan Mandiri.   Pada saat ini di Kabupaten Purbalingga terdapat 1.179 Posyandu yang terbagi menjadi 4 strata, yaitu Posyandu Pratama sebanyak 209 buah, Posyandu Madya sebanyak 382 buah, Posyandu Purnama sebanyak 438 buah dan Posyandu Mandiri sebanyak 150 buah.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Posyandu di Purbalingga dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu : 1) Program pokok posyandu : berupa pelayanan kesehatan ibu dan anak / KIA, Keluarga Berencana / KB, imunisasi bayi dan balita, pelayanan dan penyuluhan gizi, penanggulangan diare dan ISPA; 2) program pengembangan : berupa upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit endemik, deteksi dini penyakit, penyediaan obat-obatan P3K, pemberantasan sarang nyamuk, pengembangan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat / JPKM, dan pengembangan Desa Sehat Mandiri / DSM; dan 3) program integrasi : berupa kegiatan pelayanan pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD, Kelompok Belajar Masyarakat / KBM, Taman Bacaan Masyarakat / perpustakaan; kegiataan keagamaan dan Taman Pendidikan Alquran / TPQ; kewirausahaan, kegiatan simpan pinjam dan lembaga keuangan; pembinaan lingkungan yang kondusif; serta pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja khususnya bagi ibu rumah tangga.

Posyandu yang telah mampu melaksanakan berbagai bidang kegiatan tersebutlah yang kemudian disebut sebagai Posyandu Plus atau Posdaya.  Posdaya berkembang menjadi forum pemberdayaan yang terbukti mampu menjadi wahana yang cocok untuk pemberdayaan sumberdaya manusia secara paripurna.

Secara bertahap, fungsi posyandu sebagai pelayanan KB dan kesehatan akan bergeser, terlebih lebih dengan adanya berbagai kebijakan peningkatan akses pelayanan kesehatan dan keluarga berencana sampai ke tingkat desa melalui program Desa Desah Mandiri dimana disetiap desa telah didirikan Poliklinik Kesehatan Desa / PKD yang dilengkapi dengan sasrana prasaran yang memadai dan setidaknya diampu oleh Bidan Desa dan tenaga pendamping sanitarian, perawat  dan ahli gizi yang mampu memberikan pelayanan KB dan kesehatan dengan lebih baik, maka peran Posyandu dalam pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana sudah dapat mulai dikurangi.

Posdaya akan lebih berperan sebagai lembaga pelayanan pemberdayaan keluarga untuk mempersiapkan keluarga di pedesaan agar mampu dan bisa mengakses berbagai unit pelayanan, fasilitas, dan berbagai stimulan yang disediakan oleh pemerintah dan masyarakat disekitar mereka.  Sejalan dengan itu, maka kelompok akseptor KB yang semula tumbuh sebagai kelompok keluarga yang memegang peranan penting dalam pembinaan dan pengembangan posyandu, secara bertahap berkembang menjadi kelompok keluarga sejahtera.

Melalui Posdaya yang dibangun, dibina dan dikembangkan secara bersama-sama masyarakat dan pemerintah, diharapkan keluarga pedesaan dapat mempersiapkan secara dini, atau minimal dapat sama-sama belajar dan saling belajar dengan keluarga lain sesama anggota Posdaya.   Keluarga yang lebih mampu diharapkan akan memberikan bantuan dan pencerahan, sebaliknya keluarga yang masih tertinggal dapat meluangkan waktu untuk belajar mandiri bersama anggota Posdaya lainnya yang lebih mampu.***

Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si , Bupati Purbalingga

3 Comments

  1. Tutur tinular …… Selamat buat pak Triyono, sebagai tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh/pejabat pemerintahan dgn sgl kesibukannya, masih sempat memberikan kiat kiat keberhasilan Purbalingga

  2. Antara program dan keterlibatan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan menciptakan sinergi yang betul-betul berhasil ….BRAVO untuk Purbalingga…khususnya terima kasih atas kerja keras Bupati dan seluruh jajarannya….

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.