PD BKK Kejobong dan Karangmoncol dimerger

Ditulis 05 Okt 2009 - 18:40 oleh Banyumas1

PURBALINGGA – Perusahaan Daerah (PD) Badan Kredit Kecamatan (BKK) Kejobong dan PD BKK Karangmoncol dimerger dengan nama PD BKK Kejobong dan berkantor pusat di Kejobong. Penggabungan Usaha (Merger) ditetapkan dengan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/60/2009 tanggal 14 September 2009.

Menyusul penggabungan dua BKK tersebut, Senin (5/10) bertempat di ruang Ardi Lawet Setda telah dilantik Suprapto Dwiantoro, SH sebagai direktur utama dan Hari Setiawan, SH sebagai direktur. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan oleh Wakil Bupati Drs H Heru Sudjatmoko, M.Si.

Selain posisi dirut dan direktur, juga dilantik Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)  Rusdiyono, Kepala Bidang Pemasaran Sucipto, Kepala Bidang Pelayanan & Umum  Yekti Uwisih, Pimpinan Cabang PD BKK Kejobong Cabang Karangmoncol Tuti Herawati, SH.

Pejabat struktural lainnya yang dilantik yakni Kasi Pemasaran & Penyelamatan Kredit PD BKK Kejobong Khadirin, Kasi Pelayanan, Akuntansi dan TI PD BKK Kejobong Warsini, Kasi Pemasaran & Penyelamatan Kredit PD BKK Kejobong Cabang Karangmoncol Rusdiyono, Kasi Pelayanan & Umum PD BKK Kejobong Cabang Karangmoncol  Budiantoro PN, AMd.

Wakil Bupati Heru Sudjatmoko dalam sambutannya mengharapkan, kepada Pejabat yang baru dilantik agar menjadikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi sebagai pemicu semangat dan media untuk membuktikan bahwa pejabat yang dilantik adalah sebagai orang yang terpilih secara tepat.

”Jadilah direksi  yang jujur, visioner, idealis, cerdas,  cekatan, selalu bekerja secara profesional, penuh kreasi dan inofatif tetapi tepat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, ”  harap Wabup Heru.

Wabup juga berharap agar bisa mengutamakan pelayanan yang prima dan baik kepada masyarakat khususnya sektor UMKM secara terus menerus melalui pendekatan kekeluargaan secara tepat dan proporsional sehingga masyarakat akan merasa terlayani dengan baik dan semakin dipercaya oleh masyarakat.

”Lembaga BKK merupakan perusahaan daerah yang memiliki fungsi selain sebagai salah satu lembaga yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap PAD, tetapi juga memiliki fungsi meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya sektor riil. oleh karena itu kedua fungsi itu harus dapat dijalankan secara baik dan proporsional,” pinta Wabup.

Secara terpisah Kabag Perekonomian Setda Mukodam, S.Pt mengatakan, proses merger PD BKK Kejobong dan PD BKK Karangmoncol dilakukan melalui beberapa tahapan rapat koordinasi dan rapat pra RUPS yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Kedua lembaga ini masing-masing sebagai pemegang saham dengan porsi kepemilikan 51 % milik Provinsi dan 49 % milik Kabupaten. RUPS Luar Biasa (RUPS – LB) dalam rangka merger 2 BKK tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 kali.

“Ijin penggabungan (merger) telah ditetapkan dengan SK Gubernur Jawa Tengah 539/60/2009 tanggal 14 September 2009 tentang Persetujuan ijin Penggabungan Usaha (Merger) PD BKK Kejobong dan PD BKK Karangmoncol ke dalam PD BKK Kejobong dengan nama PD BKK Kejobong dan berkantor pusat di Kejobong,” jelas Mukodam.

Mukodam menambahkan, bedasarkan hasil RUPS LB tanggal 30 September 2009 juga telah ditetapkan susunan Dewan Pengawasnya  masing-masing ketua Agung Widiarto,SE, sekretaris Riswanto, SE, dan anggota  Jarot Mulyawan, SE. Ak. (banyumasnews.com/tgr)

Tentang Penulis

Leave A Response