Nama Kepala Bappeda Purbalingga dicatut untuk menipu

PURBALINGGA – Sejumlah kepala desa (kades) menjadi sasaran percobaan penipuan oleh oknum yang mengaku kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Purbalingga. Modusnya, menjanjikan dana pembangunan fisik, dengan syarat kades itu harus menyetor dana sepuluh persen dari nilai proyek ke rekening tertentu.

Seorang kades yang enggan disebutkan namanya mengaku, dia ditelepon oleh seseorang yang mengaku Kepala Bappeda Purbalingga, Ir Setiyadi MSi, pada Rabu lalu (30/9). ‘Setiyadi’, menurut kades itu menjanjikan dana renovasi kantor desa senilai Rp 200 juta. Kades itu diminta menyetorkan uang Rp 20 juta supaya dana pembangunan itu bisa mulus. Uang itu diminta ditransfer ke rekening pada sebuah bank swasta di Purbalinga.“Suaranya sangat meyakinkan. Tapi saya kemudian menelepon ke kantor Bappeda. Ternyata itu tidak benar,” ujarnya.

Kepala Bappeda Purbalingga, Ir Setiyadi MSi, Senin (5/10) menuturkan, setelah mendapat laporan dari para kades, ia mencoba menghubungi nomor telepon yang digunakan pelaku menelepon para kades itu. Tapi telepon itu tidak diangkat oleh pelaku.

Menurut Setiyadi, ada kades yang sudah terlanjur menyetorkan uang yang diminta pelaku ke rekening yang ditunjukkan tersebut. Dituturkan Setiyadi , ia mendapat laporan dari sejumlah camat yang didatangi orang tak dikenal dan meminta nomor telepon para kades di wilayah masing-masing. Orang itu ada yang mengaku dari Dinas Pekerjaan Umum.

“Bahkan ada yang mengaku utusan Gubernur Jateng Bibit Waluyo. Katanya ia bisa membantu sekdes yang belum diangkat jadi PNS agar SK nya bisa segera  turun,” ujarnya.

Upaya penipuan itu, lanjut Setiyadi, ternyata tidak hanya terjadi di Purbalingga. Setiyadi juga menerima informasi dari Kepala Bappeda Banyumas dan Kebumen mengenai aksi penipuan serupa.

“Saya juga heran, pelaku bisa mengetahui kegiatan saya. Ketika menelepon seorang kades di kecamatan Padamara, ia menyebutkan sedang berada di Karangjambu. Pada saat yang sama memang saya sedang berada di Karangjambu,” tuturnya.

Untuk mengantisipasi kejadian itu kembali berulang, ia telah mengirimkan surat edaran kepada para camat se- Purbalingga. Pada surat itu disebutkan, Kepala Bappeda tidak akan pernah menghubungi para kades mengenai adanya proyek pembangunan dan meminta setoran sepuluh persen dari nilai proyek.

“Semua kades dan camat tentunya sudah tahu. Mekanisme pelaksanaan pembangunan sudah jelas. Yakni melalui Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan). Dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. Jadi kepala Bappeda pun tidak bisa menjanjikan proyek kepada kades,” tegasnya.   (banyumasnews.com/tgr)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.