Pengguna KTP untuk Pilpres di Purbalingga capai 674 orang

Ditulis 10 Jul 2009 - 19:49 oleh Mr Banyumas

kampanye-damai-pemilu-indonesia-2009Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Purbalingga menilai ketidakcermatan KPU Purbalingga terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbukti. Hal itu didasarkan pada pemilih yang tidak masuk DPT atau yang pada akhirnya menggunakan KTP, sementara mencapai 674 orang.
“Jika tidak ada kebijakan dari Mahkamah Konstitusi (MK), artinya sebanyak 674 suara itu tercecer dan hilang. Belum lagi yang memiliki KTP namun golput dan KTP kedaluwarsa. Jumlah sebanyak itu juga baru di wilayah 17 kecamatan dari 18 kecamatan yang ada,” tutur anggota Panwaslu Akmal Luthfi dan Sukhedi, Jumat (10/07).
Apabila ketidakcermatan itu terulang kembali, artinya KPU tidak melakukan evaluasi berdasarkan data di lapangan. Apalagi menghadapi pilkada Purbalingga 2010 mendatang, tidak ada MK yang ikut campur tangan. Artinya jika DPT masih tetap dipakai dan tanpa evaluasi serta pembenahan, potensi kehilangan hak suara akan terulang kembali.
Lebih lanjut dikatakan, adanya kebijakan penggunaan KTP bagi yang tidak masuk DPT, ternyata masih belum bisa dipahami betul oleh jajaran KPU di bawahnya. Sebagai contoh, saat Panwaslu sidak disalah satu Rumah Sakit swasta di Purbalingga, ada pemilih dengan domisili Banjarnegara, hampir saja diberi kartu suara oleh PPS setempat.
“Kami langsung melarangnya, karena menyalahi aturan. Bukti itu sekaligus mencerminkan jika sosialisasi KPU ke tingkat bawah tidak optimal dan minim. Belum lagi upaya kami mencegah warga yang memiliki KTP kedaluwarsa,” kata Akmal.
Akmal dan Sukhedi yakin jumlah itu masih bisa bertambah karena data masih berjalan. Tentunya jajaran KPU Purbalingga bisa segera berbenah diri dalam mekanisme penyusunan DPT di waktu mendatang, misalnya saat Pilkada 2010 mendatang.
Sementara itu Ketua KPU Purbalingga, Heri Sulistyono ST mengatakan, adanya pemilih yang tidak masuk DPT dan akhirnya menggunakan KTP bervariasi latarbelakangnya. Antara lain, saat legislatif ada di Banjarnegara, tapi saat pilpres pulang dan masih menggunakan KTP Purbalingga.
“Ada juga yang menurut keluarga tidak pulang, menikah dan keluar daerah. Yang jelas kami terus mengevaluasi data yang ada,” kata Heri. (banyumasnews.com/pyt)

Tentang Penulis

Leave A Response