2,7 Juta TKI tak modal ketrampilan

jmhur

KEBUMEN – Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan, dari total Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sebanyak 4,3 juta orang, ternyata yang memiliki skill atau profesional hanya 36 persennya.  Sementara 64 persennya atau sekitar 2,752.000 orang  dikategorikan sebagai unskilled.

Akibat kondisi ini, TKI yang tak memiliki ketrampilan akhirnya hanya disia-siakan saja. Mereka hanya dipekerjakan di sektor informal seperti pembantu rumah tangga dan perkebunan.

”TKI yang memiliki skill inilah yang sebagian besar menjadi korban penganiayaan dan pelecehan seksual. Kasus lainnya, banyak klaim asuransi yang tidak dicairkan. Untuk mengatasinya, tentu kedepan harus membekali mereka dengan ketrampilan sehingga bisa bekerja di sektor formal,” kata Jumhur pada acara dialog Safari Ramadhan bertema ‘Lebih Dekat dengan TKI’ di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Senin (7/9) petang.

Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Kebumen KH M Nashiruddin AM, Kepala Disnakertransos Kebumen Drs H Bambang Hudrayanto Nasa MMPdI, ratusan kepala desa se-Kebumen dan asosiasi PJTKI. Safari ramadhan itu dirangkai dengan buka puasa bersama. Safari Ramadhan itu sekaligus sebagai ajang sosialisasi penempatan maupun perlindungan TKI, agar keberadaan TKI menjadi semakin terberdayakan, terlindungi serta bermartabat baik di dalam maupun di luar negeri.

Menurut Jumhur, untuk meningkatkan skill TKI, akan dilakukan pelatihan ketrampilan bagi calon TKI di desa-desa termasuk beberapa desa di Kabupaten Kebumen. Pelatihan dalam kelompok berbasis masyarakat (KBM) itu dibiayai dana dari APBN. “Dengan pelatihan yang akan dilakukan, diharapkan, tidak ada lagi TKI yang berangkat dalam kondisi tidak memiliki ketrampilan,” kata Jumhur.

Jumhur juga mengungkapkan, persoalan TKI yang masih membelit harus diatasi dengan mensinergikan semua pihak, baik antara pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak jasa penyalur tenaga kerja selaku pihak swasta. “Kami juga telah menambah jumlah atase di 5 negara menjadi 12 negara serta citizen service atau staf luar negeri yang ditempatkan di negara yang memiliki jumlah TKI banyak, sehingga jika ada masalah bisa segera ditindaklanjuti,” kata Jumhur.

Pada kesempatan tersebut, Jumhur juga meminta kepada masyarakat calon TKI agar lebih waspada dan berhati-hati, apabila ingin bekerja di luar negeri. Masyarakat diharapkan untuk memilih jalur yang legal dan prosedural. Karena dengan melalui jalur legal, akan sangat berpengaruh terhadap jaminan eksistensi mereka di negeri tujuan, antara lain terkait dengan kelengkapan dokumen-dokumen TKI maupun kepemilikan ketrampilan oleh TKI. (banyumasnews.com/tgr)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.