Korupsi, Bupati Purworejo divonis satu tahun

PURWOREJO – Bupati Purworejo non-aktif H Kelik Sumrahadi SSos MM divonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Purworejo. Kelik terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 (1) KUHP dalam dakwaan subsidair. Sedang untuk dakwaan primair, Kelik dinyatakan tidak terbukti bersalah.
Menurut Ketua Majelis Hakim yang diketuai Aroziduhu Waruwu SH dengan dua anggota Benyamin Nuboba SH dan Suharyanta SH, hal yang memberatkan perbuatan terdakwa karena tidak sesuai dengan program pemerintah yang dewasa ini sedang menggalakkan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sedang hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan telah mengabdi sebagai Kepala Desa sejak 1972 hingga 1999, Wakil Bupati sejak 2000-2005, dan Bupati Purworejo 2006-2009.
“Tuntutan JPU yang menuntut terdakwa agar dihukum tiga tahun penjara menurut majelis hakim terlalu berat dan tidak adil. Maka dengan ini majelis hakim di Pengadilan Negeri Purworejo mengadili Kelik Sumrahadi dengan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primair,” kata Aroziduhu Waruhu.
Menurut Aroziduhu, yang dianggap memenuhi unsur dalam dakwaan subsider dan terbukti secara hukum karena dianggap menguntungkan diri sendiri atau koorporasi yakni saksi Kajatmiko telah diuntungkan dari dana fasilitasi yang diberikan oleh Budi Santoso mantan Kabag Keuangan Pemda.

Kajatmiko menerima dana fasilitasi untuk DAU dan DAK bagi hasil dan ABT dan dana perimbangan Rp 50 juta, Rp 100 juta, Rp 325 juta, Rp 255 juta, Rp 250 juta, Rp 300 juta, dan Rp 80 juta dari Budi Santoso. Termasuk untuk Yuni guna mengurus DAK Rp 225 juta, Riyadi 275 juta untuk bencana alam, dan Agus Priyanto 87 juta. Walau terdakwa sendiri tidak terbukti menerima dana fasilitasi senilai Rp 80 juta.
Sedang untuk unsur menyalahgunakan kewenangan tertuang dalam persetujuaan pada surat sediaan tertanggal 3 Juli. Persetujuan bupati ini merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenagan karena tidak sesuai dengan Perda.
“Unsur-unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi,” tegas Aroziduhu.
Atas putusan tersebut Kelik setelah berkonsultasi dengan tim penasihat hukumnya yang diketuai Prastopo SH menyatakan pikir-pikir. JPU yang terdiri dari Sarwo Edhi SH dan Pulung Rinandono SH pun menyatakan pikir-pikir. (Banyumasnews.com/pyt)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.