Rektor Unsoed: BOPP untuk operasional tiap fakultas

Ditulis 12 Agu 2009 - 18:54 oleh Banyumas1

Terkait dengan permasalahan Bantuan Operasional Pembiayaan Pendidikan (BOPP) Rektor Universitas Jendral Soedirman (Unsoed), Sudjarwo, Rabu (12/8) mengatakan dasar diberlakukannya BOPP adalah UU Sisdiknas dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Menurut Sudjarwo Undang Undang dan Permen tersebut pada garis besarnya menyatakan besarnya pembiayaan ditanggung pemerintah dan masyarakat, demikian juga dengan anggaran Unsoed berasal dari masyarakat, SPP, serta bantuan pemerintah pusat yang besarnya antara 60 hingga 70 persen.

“Komposisi bantuan pemerintah digunakan untuk membayar gaji dan berbagai tunjangan, sementara jumlah untuk operasional relatif sangat kecil, dengan kondisi tersebut Unsoed lantas melakukan inventarisasi guna mengetahui jumlah biaya operasional tiap fakultas,” ujar Sujarwo di ruang kerjanya.

Dia menjelaskan dulu sebelum diberlakukannya BOPP, tiap fakultas menarik biaya tambahan bagi mahasiswa melalui persatuan orang tua mahasiswa atau lebih dikenal dengan POM.

Karena aliran dananya tidak bisa dikontrol oleh rektorat maka sejak tahun 2009 POM ditiadakan dan berganti dengan BOPP, menurut Sudjarwo sifat BOPP adalah sukarela karena disesuaikan dengan kondisi ekonomi orang tua mahasiswa.

“Kami memberlakukan BOPP agar operasional di tiap fakultas berjalan, SPP hanya mampu menyumbang biaya operasional sebesar 20 persen,” imbuhnya.

Sudjarwo menambahkan pada tahun ini Unsoed bekerja sama dengan Higher Education Institution Implementing Unit (HEI-IU) melalui program I MHERE juga membebaskan biaya pendidikan dan BOPP bagi 46 mahasiswa peraih beasiswa masuk ujian, 20 orang mahasiswa dari daerah tertinggal meliputi Aceh dan Irian.

Pada kesempatan tersebut Sudjarwo mengatakan tahun 2008 lalu Unsoed mengajukan dana sebesar Rp 64 miliar untuk menutup seluruh kebutuhan operasional namun pemerintah hanya mampu menyanggupi Rp 54 miliar, sementara realisasi dari SPP dan lainnya hanya sebesar Rp 45 miliar.

“Tahun ini kami mengajukan anggaran sebesar Rp 66 miliar dan disetujui 63 miliar oleh pemerintah, jika harus menaikkan SPP rasanya tidak adil karena hal itu akan berimbas kepada seluruh orang tua mahasiswa,” jelas Sudjarwo

Sementara dalam undang undang BHP disebutkan orang tidak mampu yang mengenyam pendidikan harus mencapai 20 persen, dengan jumlah mahasiswa Unsoed yang berkisarantara 4500 hingga 5000 menurut Sujarwo hal itu tentunya memberatkan.

Terpisah, Sugiman (46) mengaku sama sekali tidak tahu mengenai bantuan operasional pembiayaan pendidikan (BOPP), dia hanya mengerti jika dimohon membayar biaya kuliah putrinya yang diterima di jurusan sosiologi dengan total mencapai Rp 3.1 juta sudah termasuk angsuran pertama (BOPP) sebesar Rp 1.250.000.

“Bagi saya jumlah sebesar itu dapat diterima meski saya tidak tahu BOPP itu nantinya untuk apa,” ujar warga Gombong yang memiliki usaha bengkel sepeda motor itu kepada wartawan.

Sementara Angga calon mahasiswa Diploma III jurusan keskretariatan mengungkapkan jumlah BOPP yang dia bayar pada semester pertama sebanyak Rp 1.5 juta, total seluruh biaya yang harus dibayarnya sebesar Rp 7 juta.

“Saat mau tes di blangko pendaftaran terdapat kesanggupan untuk membayar BOPP, orang tua sudah saya beri tahu dan mereka setuju,” jelas Angga saat hendak melaksanakan registrasi. (banyumasnews.com/lin)

Tentang Penulis

& Komentar so far. Feel free to join this conversation.

  1. tika 05/04/2010 pukul 12:52 -

    iya tuh !! bner banget !! apalagi utk fak kedokteran, bopp’y min Rp 90 juta !!

  2. gani 05/04/2010 pukul 12:47 -

    tapi kalo mnurut saya bopp’y msih terlalu mahal cnth’y untk jurusan manajemen, bopp’y min Rp 6 juta . mahal banget !!

  3. sparro 23/01/2010 pukul 07:26 -

    siipp..

Leave A Response