Pelestarian Candi Borobudur Salah Urus

Pakar arkeologi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Arkeologi Nasional (Arkenas) DR Bambang Sulistiyanto, MA menilai, pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya di Candi Borobudur sebagai tempat wisata mengalami salah urus di lapangan. Hal ini berakibat pada terjadinya konflik antara masyarakat sekitarnya dengan pengelola Candi Borobudur.

“Pengelolaan Candi Borobudur masih menerapkan pandangan konservatif yang menerapkan warisan budaya sebagai sesuatu yang ekslusif dan hanya pemerintah yang berhak mengelola. Sementara saat ini dalam arkeologi global, telah berkembang luas paradigma baru bahwa pengelolaan warisan budaya harus menged pankan peran serta masyarakat,” kata Bambang Sulistiyanto disela-sela lokakarya ’Menggali Potensi Geologi dan Arkeologi Kabupaten Purbalingga untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat’ di Andrawina Convention Hall Obyek Wisata Air Bojongsari (Owabong), Purbalingga, Selasa (11/8).

Lokakarya tersebut digelar oleh Forum Wartawan Purbalingga (FWP), bekerjasama dengan Pemkab Purbalingga, Fakultas Sains jurusan teknik Geologi Unsoed, Balai Arkeologi, dan Teknik Geologi ITB Bandung.
Menurut Bambang, warisan budaya memiliki kedudukan yang sama dengan sumber daya lain yang ada di masyarakat. Karena itu, warisan budaya tidak lagi ditempatkan sebagai sesuatu yang ekslusif, dan bukan pula milik arkeolog maupun antropolog,” kata Bambang.

Bambang menyarankan, sudah saatnya bagi pemerintah untuk segera mengubah pandangannya terkait pelestarian warisan budaya yang selama ini kurang memberdayakan masyarakat setempat. Hal itu pula yang sebaiknya segera dilaksanakan untuk menyelesaikan konflik masyarakat dengan pengelola Candi Borobudur.
“Candi Borobudur harus segera direhabilitasi. Sebab saat pertama kali candi itu dikonservasi, peran serta masyarakat setempat menjaga kelestarian Candi Borobudur sudah berjalan baik,” kata Bambang.

Dalam kesempatan yang sama Peneliti utama Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, Prof Harry Truman Simanjuntak mengatakan, pemerintah bukan lah segalanya dalam menjaga kelestarian warisan budaya. Sebaliknya, kunci kelestarian warisan budaya berada di masyarakat pendukungnya itu sendiri.

Untuk itu pemerintah tidak perlu memberikan penyeluhan terus menerus, melainkan cukup memberikan contoh nyata yakni membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut serta melestarikan warisan budaya yang ada di daerahnya. “Masyarakat pasti mengerti kalau diberi pemahaman. Dalam hal ini tentu tetap ada ekses-ekses lain, tapi setidaknya dapat dieliminir dengan pemberian pemahaman yang baik,” kata Truman. (banyumasnews.com/pyt)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.