PURBALINGGA – Asisten Pemerintahan Imam Subiyakto menyayangkan masih banyaknya PNS yang bersikap ‘ingin dilayani’ masyarakat. Padahal, menurut Imam, seharusnya PNS justru menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat.

“Karena beranggapan ‘siapa yang butuh’ seringkali PNS melayani masyarakat dengan kurang baik, sebaliknya bersikap seolah ingin dilayani. Seperti di kota-kota besar, ada orang konsultasi dari daerah minta stempel untuk SPPD, baru lancar kalau ‘ninggali’ rokok. Kalau di daerah, kasus seperti ini kan relatif jarang,” ujar Imam saat memberikan materi di depan 40 PNS perwakilan 22 Puskesmas dan 18 Dinas Pendidikan Kecamatan dalam Bimbingan Teknis Budaya Kerja di Ruang Ardi Lawet Setda Kabupaten Purbalingga, Senin (8/3).

Sikap minta dilayani ini menurut Imam merupakan sikap feodal yang sudah kadaluwarsa diterapkan saat ini. ”Ada kades, camat, bupati, gubernur bahkan presiden itu karena adanya masyarakat. Kalau tidak ada masyarakat, mau jadi kadesnya siap, mau jadi camatnya siapa? Bahkan kita PNS sendiri juga ada karena adanya masyarakat. Jadi tak sepantasnyalah seorang PNS atau birokrat lainnya bersikap ingin dilayani masyakarakat hanya karena seolah masyarakatlah yang butuh,” jelasnya.

Imam juga mengatakan, pemerintahan yang baik, bersih, efisien, profesional dan akuntabel juga harus didukung dengan tiga pilar sekaligus, yakni pemerintah baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif, masyarakat dan dunia usaha.

”Kalau pemerintahnya baik, tapi tidak ada dukungan dari masyarakat, bagaimana mungkin bisa berjalan baik. Pemerintahannya baik, masyarakat juga mendukung tapi tak ada investor yang mau menanamkan modal, juga kurang berhasil,” jelasnya.

Imam menambahkan, pemerintahpun tidak semata eksekutif saja yang harus baik, tapi juga legislatif dan yudikatifnya. ”Kalau eksekutifnya ingin bersih, tapi legislatif dan yudikatifnya tidak mau bersih, tetap saja pemerintahan tidak berjalan bersih,” tambahnya.

Bintek Budaya Kerja selama dua hari ini menjadi kegiatan rutin yang diselenggarakan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga, tiap tahun pada triwulan pertama. Menurut Kepala Sub Bagian Kelembagaan Drs. Mugiyarto, jika seluruh SKPD di Purbalingga telah mengikuti Bintek ini, di kemudian hari akan dilanjutkan dengan penyelenggaraan Lomba Budaya Kerja antar SKPD untuk memacu peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (BNC/cie)