BANYUMAS – Terkait kebijakan China-Asean Free Trade Agreement (CAFTA), muncul kekhawatiran akan semakin terpuruknya industri kecial dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Di Banyumas dilaporkan omzet perajin sandal di Kelurahan Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat, menurun karena kini tersaingi serbuan produk China yang harganya kompetitif dengan sandal lokal.

Suparman, pemilik Prima LC di Pasir Kidul mengatakan omzet dikhawatirkan akan menurun, seiring serbuan produk China dengan harga yang lebih rendah. Ia salah seorang perajin sandal khas Banyumas. Sentra kerajinan sandal itu tidak hanya memproduksi sandal karet, tetapi juga ada sandal-sandal khas berbahan baku ban bekas. Di tempat itu, sampai sekarang masih ada 35 perajin yang eksis menjual produknya di pasar dalam negeri.

Sementara itu di Yogyakarta, ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jadin Jamaludin, sebagaimana ditulis Antara mengatakan, Usaha Kecil Menengah (UKM) makin terpuruk apabila pemerintah tidak memberikan perhatian khusus kepada industri berbasis masyarakat tersebut dalam persaingan perdagangan bebas akibat kebijakan China-Asean Free Trade Agreement (CAFTA)

Menurut dia, industri yang sudah mapan seperti industri besar memang tidak akan mengalami tekanan kuat akibat kebijakan CAFTA yang mulai diberlakukan awal tahun, namun tekanan akan lebih banyak dialami oleh industri kecil yang menyerap sekitar 900 ribu pekerja tersebut.

“Bisa-bisa, pelaku UKM yang tidak dapat bertahan justru akan berbalik untuk menjadi pedagang yang memasarkan barang-barang produksi China karena memang harganya lebih murah,” katanya.

Ia mencontohkan, pangsa pasar yang dinikmati oleh industri dalam negeri, khususnya tekstil adalah 22 persen, sedangkan sisanya adalah produk impor. “Jika pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa, pangsa pasar tersebut bisa-bisa semakin turun ditambah daya beli masyarakat yang saat ini kurang bahkan bisa turun tajam,” katanya.

Kampanye atau seruan untuk mencintai produk dalam negeri, lanjut dia, hanya akan menjadi opini belaka jika daya beli masyarakat kurang karena masyarakat akan lebih memilih untuk membeli produk dengan harga lebih murah.

Kebijakan CAFTA sebenarnya sudah dikumandangkan sejak 2002, dan pada 2005 ditetapkan kebijakan itu akan diberlakukan pada tahun ini (2010). Selama masa transisi itu, tidak tampak persiapan dan antisipasi oleh pemerintah. Kini pada saat di depan mata kebijakan itu diberlakukan, semua seakan kebakaran jenggot. (BNC/Ist/Ant)