Pejabat Cilacap ogah kembalikan uang korupsi

Himbauan Polwil Banyumas, agar para pejabat Cilacap yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk segera mengumpulkan uang, ternyata tidak dihiraukan. Terbukti, hingga batas waktu yang diberikan polwil pada Sabtu (1/8),belum ada satupun pejabat yang mengembalikan uang bancakan tersebut.
Sebelumnya, pihak Polwil telah mengumumkan agar uang dugaan korupsi kasus tersebut yang ada di sejumlah pejabat teras di Cilacap segera dikumpulkan. ”Memang tidak ada kewajiban hukum bagi penyidik untuk minta kepada mereka yang telah menerima uang agar dikembalikan. Tapi kami hanya menghimbau karena ingin melihat sejauh mana itikad baik dari pejabat di Cilacap. Ternyata, tidak ada yang menghiraukan” tegas Kapolwil Banyumas Komisaris Besar M Ghufron melalui Kasubagreskrim Polwil Banyumas Komisaris Polisi Syarif Rahman, Rabu (5/8).
Sejauh ini pengembalian uang hanya dilakukan oleh para camat, sedangkan uang yang di desa masih dalam proses. Sementara dari pejabat teras yang diduga ikut menerima uang bancakan dalam jumlah yang cukup besar tersebut sampai sekarang tidak ada yang mengembalikannya. Menurut Syarif, itikad baik dari para pejabat di Cilacap itu juga bisa dilihat sejauh mana para pemimpin itu mau memberikan contoh baik kepada bawahanya, dalam hal ini para camat yang sudah lebih dulu mengembalikan uang. Kendati demikian, dia enggan menyebutkan identitas para pejabat yang dimaksud dan belum ada niatan untuk menyurati para pejabat tersebut untuk mengembalikan uang.
Pejabat tingkat bawah yang sudah mengembalikan dana korupsi Simpemdes dengan total nilai mencapai Rp 553,5 juta. Rinciannya, sebesar Rp 403,5 juta pengembalian dari sekcam dan camat di 21 kecamatan. Ditambahkan uang suap sebanyak Rp 150 juta yang dikembalikan dari tersangka mantan Kabag pemerintahan Desa Setda Cilacap, Dangir Mulyadi. Selain itu juga dari mobil Honda Civic hitam bernopol R 7673 LA milik tersangka Staf Bagian Pembangunan Suyatmo yang sudah di tahan .

Untuk diketahui, dugaan korupsi ADD sebesar Rp 13 milyar itu karena digunakan untuk pembiayaan proyek Sistem informasi managemen pembangunan pedesaaan (Simpemdes) Cilacap. Dimana, biayanya memotong uang ADD sebesar Rp 48 juta per desa dengan total desa dan kelurahan di Cilacap sebanyak 284. Polwil sekarang semakin gencar melakukan penyidikan bahkan belakangan mengarah terhadap oknum pejabat di jajaran legislatif dan eksekutif yang dinilai turut menerima bancakan dana itu (banyumasnews.com/pyt)

1 Comment

  1. Polisi bagaimana ya…..jelas2 diamana2 tuh nga ada copet yg mau kembalikan uang yg sudah di copet kecuali kl pencopetnay dah bosan hidup wk..wk..

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.