DPRD bantah terlibat kasus Simpemdes

Keterlibatan jajaran DPRD Cilacap dalam dugaan korupsi pada proyek sistem informasi pedesaan (simpemdes) seperti yang disebutkan oleh tim penyidik kasus ini dibantah pihak legislatif. Ketua Komisi A DPRD Cilacap, M Hanafi menegaskan, anggota DPRD sama sekali tidak terlibat dalam kasus tersebut. Apalagi proyek simpemdes yang menggunakan alokasi dana desa (ADD) itu tidak masuk dalam APBD.
Bahkan, kata dia, saat proyek itu hendak dilaksanakan pada 2007, pihaknya berulang kali mengingatkan kepada eksekutif untuk mempertimbangan proyek tersebut. Namun karena, eksekutif menganggap bahwa itu merupakan proyek instruksi sehingga tetap bersikukuh hingga akhirnya memotong ADD untuk simpemdes tersebut.
“Kami masih punya bukti berupa data, arsip bahkan rekaman saat rapat bersama eksekutif untuk membahas simpemdes tersebut. Waktu itu kalau nggak salah bulan November 2007,” ujar Hanafi kepada Wawasan, Selasa (30/6), sambil diiyakan oleh sejumlah anggota Komisi A lainnya.
Intinya, kata dia, dalam hal ini DPRD sama sekali tidak pernah merekomendasikan adanya proyek simpemdes dari ADD. Diakui dia, pihaknya memang pernah menganjurkan kepada eksekutif agar proyek simpemdes mengunakan alokasi dana tersendiri.
“Selanjutnya kami tidak berhak ketika eksekutif tetap ngotot. Apalagi itu ditindaklanjuti dengan hasil musrembangdes. Dalam hal ini kami hanya sebatas kontrol pelaksanaanya saja. Kewenangan selanjutnya ada di pemerintah desa,” kata dia.
Anggota Komisi A lainnya, Sudarno ikut menimpali dengan menegaskan, jika pihaknya dituding ikut terlibat dalam proyek tersebut sama sekali tidak benar. “Kami justru sangat mendukung upaya penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Sama sekali kita tidak pernah merekomendasikan simpemdes dari ADD,” ujar Sudarno.
Diberitakan, dugaan korupsi pada ADD ini mencapai Rp 13 miliar dengan asumsi untuk pengadaan komputer bagi 284 desa/kelurahan masing-masing senilai Rp 48 juta. Dugaan penyimpangan muncul setelah uang Rp 48 juta per desa hanya untuk biaya pelatihan perangkat desa dan pembelian satu unit komputer beserta aplikasi pendukung, satu unit printer laser, satu unit UPS, dan meja komputer bagi setiap desa.
Tragisnya, setelah dana tersedot, program ini tidak berjalan. Diantara nama pejabat yang ikut terseret dalam kasus ini adalah, mantan Kabag Pemerintahan Setda Cilacap, Dangir Mulyadi yang sekarang menjabat sebagai Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap). (wawasandigital.com)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.