Bupati Banyumas akan panggil Dinas Pendidikan

Pengumunan Penerimaan Peserta Didik (PPD) di SMA N 1 Purwokerto yang mengundang protes orang tua siswa karena dinilai tidak tranparan akan ditindaklanjuti Bupati Banyumas, Mardjoko dengan memanggil Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Banyumas guna melakukan klarifikasi. Bupati menegaskan, PPD harus transparan dan bisa diakses semua calon siswa.
Pernyataan bupati disampaikan, Selasa (30/6), usai melantik sekda Banyumas di Gedung Korpri. Menurutnya, Diknas seharusnya turut mengawasi proses penerimaan siswa baru sehingga berjalan tranparan. Dalam waktu dekat bupati akan memanggil Diknas guna melakukan klarifikasi “Kami akan panggil Diknas untuk klarifikasi, karena PPD harus berjalan dengan tranparan dan anak-anak yang memang mempunyai kemampuan bisa mendapatkan kesempatan belajar sebagaimana seharusnya,” katanya.
Anggota Komisi D DPRD Banyumas, Ahmad Ikhsan menyatakan, dalam PPD tidak boleh ada diskriminasi. Semua siswa berhak mendapat pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Namun, proses seleksi harus berlangsung transparan.
“Tidak benar kalau sekolah tidak mengumumkan hasil tes secara terbuka, karena ini rawan dengan permainan. Dan sekali lagi saya tegaskan, penerimaan siswa baru hanya berdasarkan nilai tes dan nilai ujian nasional, dan tidak dibenarkan jika penerimaan siswa berdasarkan besarnya sumbangan yang diberikan wali murid,” kata Ikhsan.
Sebagaimana diketahui, PPD di SMA N 1 Purwokerto menuai banyak protes dari orang tua siswa karena hasil tes masuk tidak dipampang. Kepala Sekolah, Maryono berkelit, hal itu dilakukan atas rekomendasi dari Diknas.
Bantah
Terpisah, Sekretaris Diknas Banyumas, Srie Yono saat dikonfirmasi membantah kalau pihaknya sudah mengeluarkan rekomendasi tentang pengumunan PPD. Srie Yono menyatakan, PPD hingga penyampaian pengumuman diserahkan seluruhkan kepada pihak sekolah.
“Kami tidak pernah memberikan rekomendasi apa pun soal PPD. Semua itu terserah sekolah. Apakah pengumumannya akan disampaikan melalui internet, melalui surat ke rumah atau dipajang di sekolah, semua terserah sekolah dan menjadi kewenangan sekolah,” katanya. (wawasandigital.com)

1 Comment

  1. Harapan saya sebagai wali Murid, semoga Tidak akan terjadi lagi ditahun depan, peristiwa yang memalukan di SMAN 1 ini cukup yang terakhir. Sungguh sangat memalukan, dimana kita sedang memujudkan pemerintahaan yang bersih. masih ada oknum oknum pendidik kita yang berbuat cela. Apa anda tidak malu? gaji kalian sudah tinggi, anggaran pendidikan di besarkan. INilah yang merusak citra pendidikan di Indonesia Khususnya di kab. banyumas

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.