Mengentaskan PSK dengan suvenir blender

Upaya untuk mengentaskan kaum pedila (perempuan yang dilacurkan) dalam hal ini para pekerja seks komersial (PSK) berikut mucikarinya, terus dilakukan oleh pemerintah. Namun dalam kenyataanya, kaum ini tetap tidak hilang dan keberadaannya seolah menjadi bagian kecil dari masyarakat minoritas. Hal ini terbukti, dengan razia jajaran Satpol PP yang selalu menemukan kaum ini baik pelaku lama maupun para pemain baru.
“Memang butuh kerja keras dengan upaya preventif untuk mengatasinya. Termasuk yang kami lakukan hari ini dengan model pemberdayaan kelompok pedila khusus di Kabupaten Cilacap,” kata Kabid Pengarusutamaan Gender pada bagian Pemberdayaan Perempuan BP3AKB Provinsi Jawa tengah, Padmaningrum kepada Wawasan saat menggelar kegiatan di Gedung Sumekar, Cilacap, Selasa (30/6).
Dijelaskan, pada intinya ingin agar kaum tersebut bisa ditingkatkan kualitas hidupnya secara bertahap untuk dientaskan dari kegiatan terlarangnya saat ini. “Kami gunakan konsep gender. Maksudnya sebagai perempuan harus ada kesetaraan dengan laki-laki. Kami beri pemahaman kepada mereka akan pandangan hidup lebih luas agar keluar dari profesinya,” ujarnya.
Tiga prostitusi
Sementara Kabid Pemberdayaan Perempuan (PP) pada BP3AKB Kabupaten Cilacap, Nurjanah Indriyani mengatakan, ada sekitar 50 peserta yang diikutkan kegiatan. Mereka hasil inventarisasi dari Satpol PP di tiga lokasi prostitusi, yakni Bandengan, Kampung Baru dan Selarang. Sejumlah narasumber didatangkan untuk memberikan pencerahan hidup kepada para peserta. “Sebagian adalah PSK dan lainnya para mucikari, ” tutur Nurjanah.
Salah satu wujud upaya untuk mengentaskan adalah dengan pemberian suvenir kepada peserta berupa blender. Barang sederhana ini diharapkan bisa membekali para mucikari dan PSK untuk memulai hidup yang normal di masyarakat. Sebab, berdasarkan penuturan sejumlah PSK, kebanyakan dari mereka memiliki latar belakang ekonomi yang menjerumuskannya ke dunia prostitusi. Di samping sempitnya lapangan pekerjaan.
Selain bekal blender, pihaknya secara rutin akan melakukan pembinaan bertahap.Diakui, keterbatasan alokasi dana dari pemerintah memang menjadi hambatan.Oleh karena itu, kata Padmaningrum, pembinaan dilakukan bertahap. Bahkan untuk Jawa Tengah sendiri saat ini baru Kabupaten Cilacap dan Kota Surakarta yang tersentuh kegiatan tersebut. “Karena alokasi anggaran yang minim. Padahal informasi yang kita terima, di Kabupaten Cilacap sendiri jumlah pedila dan mucikarinya masih cukup banyak,” kata dia. (wawasandigital.com)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.