Maki Jateng serukan, dewan tolak pengadaan mobil dinas Rp 32 M

Ditulis 02 Agu 2009 - 23:21 oleh Banyumas1

mobil dinasKoordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Tengah Boyamin Saiman mendesak dewan untuk menolak semua usulan pengadaan mobil dinas untuk dewan senilai Rp 32 miliar. Pelepasan dan pengadaan aset kendaran tersebut dianggap keluar dari aturan pelepasan aset menurut Permendagri 17/2007 , karena tak sesuai dengan kondisi kendaraan yang akan dilelang.

Boyamin mencontohkan ukuran penjualan 40 persen dari harga pasaran merupakan ukuran maksimal yang hanya boleh diterapkan pada kendaraan keluaran 1997. “Kondisi kendaraan yang boleh dijual dengan harga tersebut ukurannya adalah bodynya penyok, rodanya hilang dua, jok sobek, dan kaca pecah,” kata Boyamin.

Sedangkan kondisi kendaraan tahun 2002 dan 2001 yang banyak dipakai saat ini menurutnya masih sangat layak. Karenanya dia berpandangan pengadaan kendaraan baru belum waktunya dilakukan. “Logikanya kalau tidak ada pelepasan, tidak harus ada pengadaan. Karenanya saya meminta semua itu ditolak,” ujar Boyamin. (Py)

Menurutnya, program ’Bali Ndeso Mbangun Ndeso’ yang digalakan Gubernur Jateng Bibit Waluyo ternyata tak diimbangi kebijakan yang pro rakyat desa. Gubernur justru mementingkan untuk membeli mobil dinas, ketimbang memberikan bantuan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Gubernur berencana membeli sepeda motor dan mobil dinas seharga Rp 32 milyar. Pemprov Jateng juga akan melepas aset ribuan kendaraan dinas dengan alasan sudah tidak layak.

Nilai anggaran pengadaan yang diajukan Pemprov pada APBD Perubahan 2009 cukup fantastis yaitu bertambah Rp 25.502.010.000. Jika dihitung dengan nilai pengadaan sebelum perubahan yang hanya sebesar Rp 7.325.940.000, total anggaran pengadaan kendaraan dinas plat merah tersebut mencapai Rp 32.827.950.000.

Nilai pengajuan penambahan anggaran ke DPRD Jateng meningkat karena jumlah kendaraan yang akan dibeli juga bertambah banyak. Jika sebelum perubahan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng mengajukan pembelian 7 sedan, 23 station wagon, 12 sepeda motor, 5 micro bus, setelah perubahan APBD jumlahnya menjadi 13 sedan, 25 jip, 73 station wagon, 10 micro bus, 17 sepeda motor.

Kendaraan dinas tersebut akan diperuntukkan bagi kantor pusat, 37 Unit Penerimaan Pendapatan Daerah (UPPD), serta dinas dan instansi lainnya. Rinciannya, kendaraan yang dibeli berupa 7 unit sedan seharga @ Rp 326 juta hingga jumlah totalnya Rp 2.282 miliar, 3 unit sedan seharga @ Rp 1,7 miliar (total Rp 5,1 miliar), dan 3 sedan seharga @ Rp 425 juta (total Rp 1,275 miliar).

Sebanyak 25 jeep baru juga akan diborong dengan rincian 1 unit jeep seharga @ Rp 1,4 miliar, 14 unit dengan harga @ Rp 375 juta (total Rp 5,250 miliar), dan 10 unit @ Rp 310 juta (total Rp 3,1 miliar). Kendaraan segala medan tersebut disebut-sebut akan digunakan pimpinan dewan serta pejabat teras lainnya.

Berikutnya ada kendaraan station wagon dengan rincian 9 unit @ Rp 125 juta (total Rp 1,125 miliar), 6 unit @ Rp 150 juta (total Rp 900 juta), 24 unit @ Rp 210 juta (total Rp 5,040 miliar), 7 unit @ Rp 171,6 juta (total Rp 1,201 miliar), 7 unit @ Rp 205 juta (total Rp 1,435 miliar), dan 10 unit @ Rp 170 juta (total Rp 1,7 miliar).

Ada pula Micro bus dengan rincian 5 unit @ Rp 270 juta (total Rp 1,350 miliar), 2 unit @ Rp 150 juta (total Rp 300 juta), 2 unit @ Rp 350 juta (total Rp 700 juta), dan 1 unit seharga Rp 175 juta.

Juga ada sepeda motor yang terdiri dari sejumlah kendaraan roda dua seharga total Rp 305 juta, serta puluhan motor trail dengan rincian 12 unit @ Rp 13 juta (total 156 juta), 2 unit @ Rp 25 juta (total 50 juta), serta 8 unit @ Rp 12,375 juta (total Rp 99 juta). Jika dijumlah total, nilai pengadaan sejak sebelum perubahan senilai Rp 32.827.950.000.

Sementara itu anggota Komisi A DPRD Jateng Noor Achmad membenarkan besarnya nilai pengadaan pada APBD perubahan senilai Rp. 25 miliar tersebut. Namun pembahasan pelepasan dan pengadaan aset tersebut sudah diserahkan ke panitia anggaran (PA). “Pembahasannya rencananya minggu depan,” kata Noor Acham kepada wartawan Minggu (02/08).Menurutnya, nilai pengajuan Rp 25 miliar sangat besar. Karenanya perlu kajian lebih mendalam untuk melakukan rasionalisasi atau tidak (banyumasnews.com/smg).

Tentang Penulis

Leave A Response