Panwaslukab akan Panggil Ulang Kades Pekiringan

Ditulis 07 Nov 2013 - 09:33 oleh Nanang BNC

Panwaslukab akan Panggil Ulang Kades Pekiringan

TUNJUKKAN FOTO –Ketua Panwaslukab Purbalingga, Heru Tri Cahyono menunjukkan foto-foto sepeda  motor plat merah yang digunakan sejumlah kades dalam pertemuan dan konsolidasi Partai Gerindra, di RM Sambas Resto pada Sabtu (2/11).

 

PURBALINGGA (BNC)–Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten  (Panwaslukab) Purbalingga akan memanggil ulang Kepala Desa (Kades) Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol Majlis S.Pd, terkait mengijinkan balai desa setempat untuk kegiatan   politik, yakni pembentukan tim kampanye Calon Legislatif DPR RI Dapil 7, Darori Wonodipuro dari Partai Gerindra pada hari Sabtu (2/11).Sedianya, Rabu (6/11), Majlis  dimintai keterangannya di Kantor Panwaslukab, namun yang bersangkutan tidak hadir, karena sedang ada kegiatan pelatihan administrasi desa di Baturraden hingga Kamis (7/11).

                “Secepatnya  Kades Pekiringan akan kami panggil  ulang. Jika sampai panggilan ketiga tetap tidak datanag, akan   kami jemput paksa. Dalam hal ini, yang bersangkutan diduga melanggar UU Pemilu NO 8 Tahun 2012 tentang netralitas PNS, kepala desa dan perangkat desa,” tegas Ketua Panwaslukab Purbalingga, Heru Tri Cahyono  SH yang didampingi anggotanya, Joko Prabowo SH dan Ketua Panwascam Karangmoncol, Misrad SE dalam keterangannya kepada www.banyumasnews.com di Kantor Panwaslukab Purbalingga, Rabu (6/11).

                Seperti diketahui,  Senin (4/11),Panwaslukab) Purbalingga akan   memanggil Kepala Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, H Majlis S.Pd, terkait penggunaan Balai Desa Pekiringan untuk acara pembentukan tim kampanye Calon Legislatif DPR RI Dapil 7, Darori Wonodipuro dari Partai Gerindra pada hari Sabtu (2/11).

Dijadwalkan,H Majlis diminta keterangannya di Panwaslukab Purbalingga, Rabu (6/11).

         Selain Majlis, Panwaslukab Purbalingga juga akan memanggil penangungjawab kegiatan , Sugilan dan Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan karangmoncol, Adin  pada hari Kamis (7/11). Pada acara pembentukan tim kampanye Caleg DPR RI Dapil 7, Darori Wonodipuro dari Partai Gerindra pada hari Sabtu (2/11)  itu, dihadiri seratus orang lebih warga Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol dan sekitarnya.

                Heru Tri Cahyono menjelaskan, balai desa maupun fasilitas pemerintah tidak  boleh untuk kegiatan politik. Hal ini perlu diketahui oleh seluruh kepala desa di Purbalingga.  Jika ada yang melanggar ketentuan itu, berarti telah melanggar UU Pemilu NO 8 tahun 2012, khususnya pasal 86, dan melanggar Peraturan Bupati Purbalingga No 28 tahun 2013.

                Dalam pasal 86 UU NO 8 tahun 2012, dijelaskan bahwa penyelenggara kampanye dilarang mengikutsertakan PNS, TNI Polri, kepala desa dan perangkat desa. Dan sebagai pelanggaran atas aturan itu, diatur dalam pasal 302 UU NO 8 tahun 2012, akan dikenai sanksi pidana  penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

                Sementara dalam Peraturan Bupati  Purbalingga No 28 tahun 2013 diatur bahwa semua balai desa/kelurahan maupun fasilitas pemerintah lainnya dilarang untuk kegiatan politik. Khusus untuk di Kecamatan Karangmoncol, salah satu fasilitas umum yang diperbolehkan untuk kampanye yakni di Gedung PKPRI  Guyub Rukun Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol.

                “Semua kades/lurah di Purbalingga kami harap memahami aturan ini, yakni UU Pemilu NO 8 tahun 2012 maupun Perbup No 28 tahun 2013. Kami minta agar Kades beserta perangkatnya tetap menjaga netralitas  menjelang pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasalnya,  saat ini banyak  calon anggota Legislatif  mulai melakukan kampanye di desa-desa,” tegas Heru Tri Cahyono.

                “Saat ini memang kampanye sudah diperbolehkan dan memang harus diawasi tentang penggunaan balai desa atau fasilitas pemerintah dipakai kampanye, khususnya yang ada di desa-desa,” ungkapnya.

Kades Munjul

                Heru juga menjelaskan, pihaknya pada hari Kamis (7/11) jam 10 di Kantor Panwaslukab Purbalingga akan memanggil Kepala Desa Munjul, M Yani, terkait kehadirannya pada rapat konsolidasi Partai Gerindra  di Rumah Ma Sabkan Sambas Resto ,pada hari Sabtu (2/11). Saat itu,M Yani disinyalir menggunakan fasilitas sepeda motor plat merah. Dalam pertemuan itu, di tempat parkir Sambas Resto ditemukan ada lima sepeda motor plat merah, satu diantaranya digunakan oleh M Yani. Kelima sepeda motor itu, terdiri R 9962 MC, R 9612 MC, R 9619 HC, R 9610 MC, dan R 9695 MC.

                “Semua barang bukti itu sudah  terdokumentasi dalam kamera Panwascam Purbalingga maupun Panwlukab Purbalingga. Untuk menindaklanjuti pengusutan itu, Kades M Yani, dan juga menyusul kades-kades lainnya yang hadir  dalam pertemuan itu, akan kami mintai keterangannya,”  tegas Heru Tri Cahyono.

                Lebih lanjut Heru menjelaskan,  mengenai penertiban alat peraga kampanye (APK) berupa baliho dan spanduk yang hingga Rabu (6/11) masih bertebaran di berbagai sudut kota dan pelosok pedesaan Purbalingga, akan segera ditertibkan. Panwaslukab sudah menyurati KPU untuk kedua kalinya, pada Senin (4/11), intinya mendesak kepada KPU untuk segera menertibkan APK, karena melanggar Surat Keputusan KPU Purbalingga No 48/Kpts/KPU-Kab.012.329398/2013 tertanggal 18 Oktober 2013.

                “KPU sendiri sudah menjawab surat kami, dan sudah mengirim surat ke Bupati Purbalingga. Dan bupati sudah memerintahkan Satuan POlisi Pamong Praja untuk melakukan eksekusi terkait penertiban APK itu. Dijadwalkan, dalam pekan ini, Satpol PP bersama Panwaslukab, yang ditindaklanjuti di tingkat Satpol PP Kecamatan dan Panwascam, akan menertibkan  APK. Pasalnya, dalam SK KPU itu, sudah diatur zona pemasangan APK,”   tegas Heru Tri Cahyono. (prs)

 

Tentang Penulis

Leave A Response