Panwaslu Siap Tangani Pelanggaran Pilkada


PURBALINGGA (BNC), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)
kabupaten Purbalingga memastikan bahwa pilkada gubernur
dan wakil gubernur jawa tengah 2013 berjalan sesuai
dengan azas jujur, adil, dan demokratis. Apabila sampai
terjadi tindak pelanggaran dalam pilkada jajaran
panwaslu dari tingkat desa sampai kabupaten akan
menindaklanjuti temuan tersebut dengan tegas sesuai
norma perundang-undangan yang berlaku.
Hal tersebut dikemukakan ketua Panwaslu kabupaten
Purbalingga Heru Tri Cahyono, S.Sos pada acara Rapat
Koordinasi Panwaslu Kabupaten Purbalingga Bersama
Stakeholder dan Ormas dengan tema “Pengawasan Berbasis
Masyarakat” di gedung Opertion Room komplek pendopo
Dipokusumo Senin (22/4). Rakor yang diikuti oleh
pimpinan ormas/LSM panwaslucam se-kabupaten Purbalingga
menghadirkan narasumber dari tim Gakkumdu diantaranya
Satreskrim Polres Purbalingga, Satpol PP dan
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar
Lembaga Panwaslu kabupaten Purbalingga.
Dalam pengarahanya ketua panwas mengingatkan kepada
aparatur birokrasi dan jajaranya khususnya PNS untuk
selalu netral.”Kami selaku penyelanggara pemilu
bersama-sama KPU menghimbau kepada seluruh PNS bersikap
netral dalam pilkada ini”, pintanya. Terkait
pengawasan, menurut Heru panwas meminta kepada
masyarakat untuk berpartisipasi aktif bila ada indikasi
pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon ataupun
para simpatisan.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar
Lembaga Panwaslu kabupaten Purbalingga Sukhedi, S.Ag
dalam paparanya mengatakan bahwa potensi serta gangguan
pilkada/ pemilu untuk dapat diminimalisir oleh panwas.
“Potensi gangguan dan kerawanan pelanggaran pilkada
adalah pada proses pendataan pemilih, pendaftaran
calon, kampanye, masa tenang, pemungutan dan
pengitungan suara serta penetapan hasil pilkada/pemilu”
ujarnya. Sukhedi menambahkan “ Tindak pencegahan adalah
melalui penguatan koordinasi kerjasama antar lembaga,
peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan
pilkada/pemilu”, pintanya. Selain itu perlunya
pelaksanaan sosialisasi terkait pemilu dan kegiatan
lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan.
Kasatreskrimum Polres Purbalingga mengatakan terkait
pilkada gubernur, Polri selaku alat Negara berperan
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, memberikan perlindungan serta
pengayoman kepada masyarakat serta akan menindaklanjuti
temuan ataupun laporan terkait penyelenggaraan pilkada
sesuai perundag-undangan yang berlaku.(BNC/kam)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.