Pilgub Jateng, Lembaga Penyiaran Diminta Adil dan Netral

Ditulis 10 Apr 2013 - 09:51 oleh Nanang BNC

Drs Sosiawan (tengah) menyampaikan materi. (foto:tgr/BNC)


PURBALINGGA (BNC)- Lembaga penyiaran diminta bersikap adil dan independen dalam menyiarkan kegiatan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) Jawa Tengah. Selama tahapan pemilukada, lembaga penyiaran baik lembaga penyiaran publik (LPP/L), lembaga penyiaran swasta (LPS) dan lembaga penyiaran komunitas, berkewajiban menyediakan waktu yang cukup untuk sosialisasi pemilukada, bersikap adil, netral dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon peserta Pemiukada.

            “Lembaga penyiaran bukan dalam kapasitas menyukseskan salah satu calon. Tetapi harus berkomitmen menyukseskan penyelenggaraan Pemilukada,” kata Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah bidang kelembagaan Drs Sosiawan, saat memberikan sosialisasi pedoman penyiaran pemilukada di Operation Room Graha Adiguna Purbalingga, Selasa (9/4).

            Semestinya sosialisasi tentang penyelenggaraan penyiaran pilgub Jateng ini, diikuti oleh seluruh lembaga penyiaran yang ada di wilayah eks Karesidenan Banyumas meliputi Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Banjarnegara. Namun kurangnya koordinasi dan mepetnya waktu penyelenggaraan, menyebabkan sosialisasi oleh KPID Jateng ini hanya diikuti segelintir peserta dari Purbalingga, Banjarnegara dan Cilacap.

            Dibagian lain, Sosiawan menuturkan, selain harus bersikap adil dan netral, lembaga penyiaran juga dibatasi oleh ketentuan-ketentuan berupa larangan, sesuai pasal 7 Peraturan KPID No 1 tahun 2013. Diantaranya, papar Sosiawan, lembaga penyiaran dilarang menjadi partisan, tidak menyiarkan program siaran yang dibiayai oleh calon atau tim kampanye, kecuali dalam bentuk iklan. Larangan lainnya, lembaga penyiaran dilarang menyiarkan pemberitaan, sosialisasi, dan siaran kampanye yang dapat menguntungkan atau merugikan calon tertentu selama masa tenang.

            “Selama masa tenang, lembaga penyiaran masih dibolehkan menyiarkan berita dan sosialisasi menyangkut tahapan pemilukada, partisipasi pemilih, kegiatan KPU dan Panwas. Pada masa tenang, juga tak boleh menyiarkan hasil survey atau jajak pendapat. Karena hal ini juga sangat berpengaruh terhadap salah satu calon,” tegasnya.

            Selain sosialisasi pemilukada, acara yang dipandu Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinhubkominfo, Eri Rusdi W SHut MA, juga menginformasikan penyelenggaraan kegiatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) 2013.

            Saat menutup kegiatan itu, Eri mengingatkan lembaga penyiaran untuk berkomitmen mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pilgub Jateng 26 Mei mendatang. “Lembaga penyiaran memiliki peran dan tanggung jawab yang besar agar masyarakat mengurungkan niatnya menjadi golput. Kemudian atas kesadaran politiknya turut serta berpartisipasi mensukseskan pilgub,” pungkasnya.(BNC/pen)

 

Tentang Penulis

Leave A Response