USAID, Berguru Inovasi Pembelajaran Hingga ke Kaki Gunung Merapi

Ditulis 21 Feb 2013 - 23:30 oleh Nanang BNC

 

Pengantar : Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu dari 13 kabupaten di Jawa Tengah yang selama lima tahun sejak 2012 mendapat bantuan teknis di bidang pendidikan dari Program USAID Prioritas (Prioritizing, Reform,Innovation, and Oportunities for Reaching Indonesia’s Teachers, Administrators, and Students).  Setelah menyeleksi 30 orang Fasilitator Daerah (Fasda), USAID Jateng mengajaknya melakukan study visit di sejumlah sekolah di kaki Gunung Merapi tepatnya di Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, awal pekan ini. Berikut Catatan Humas Pemkab Purbalingga yang mengikuti kunjungan itu.

                       BERBEKAL semangat dan niat untuk menambah pengalaman mengajar anak didiknya, para guru yang menjadi Fasda dengan didampingi komite sekolah, Dinas Pendidikan, dan stakeholder lainnya melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah di Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Sekolah yang dituju SD Randu Cepogo, SD Cepogo I, SMPN 2 Cepogo dan MTs N Cepogo.

            Ketua Fasda Purbalingga Drs Bangun Pracoyo, M.MPd yang memimpin rombongan ke SMPN 2 Cepogo mengungkapkan, kunjungan yang dilakukan ke sekolah itu untuk mengetahui manajemen sekolah, proses Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (Pakem)  dan mengetahui peran serta masyarakat sekitar dalam mendukung proses belajar mengajar.

            “Sekolah yang kami kunjungi secara kondisi hampir mirip dengan sekolah di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Purbalingga. Lingkungan sekolah berupa areal tanaman hortikultura sayuran, dan masyarakat sekitar memiliki mata pencaharian sebagai petani,” kata Bangun Pracoyo yang juga Kepala SMPN 2 Purbalingga.

            Menurut Bangun, ketika berbicara dari hati ke hati dengan kepala SMPN 2 Cepogo,  Drs Sutanto, M.MPd, sekolah yang jaraknya sekitar lima kilometer dari Gunung Merapi bisa maju berkat program DBE (Deconsentralized Basic Education) sejak tahun 2007.  “Dalam hal PAKEM , sekolah ini (SMPN 2 Cepogo) boleh dibilang maju. Namun, sayangnya program itu diberhentikan oleh kepala daerah setempat pada 2011 karena ada  celah perbedaan yang menyolok antara sekolah yang menerima DBE dengan sekolah non-DBE.  Sekolah penerima DBE dinilai lebih maju, ketimbang sekolah non-DBE.

            “Kalau soal dukungan masyarakat sekitar, khususnya dari orang tua, jika mau jujur saya katakan kurang. Dukungan hanya sekedar normatif. Bahkan, dukungan finansial hampir tidak ada. Orang tua siswa hampir sebagian besar berprofesi sebagai petani dengan pola pikir tradisional. Mereka juga mengajak anaknya untuk membantu mencari rumput atau kayu bakar, ketika ada waktu luang, tidak ada kegiatan ekstrakurikuler sore hari atau saat liburan sekolah,” ujarnya.

Bangun menegaskan, dampak program DBE yang dimotori USAID pada intinya terletak pada proses pembelajaran di sekolah. Meski faktor lingkungan berpengaruh, namun kegiatan PAKEM-nya menjadi hal utama. Disisi lain, ada kelemahan ketika guru yang menjadi Fasda dimutasi ke sekolah lain,” ujar Bangun.

Tidak Harus di Kelas

Salah seorang guru SMPN 2 Cepogo yang menjadi Fasda dan Fasilitator Nasional (Fasnas), Dra Retno Palupi mengungkapkan, ketika program DBE dimulai, awalnya mengalami kesulitan dan para guru lain atau siswa merasa keberatan. Namun, sesuatu yang diberikan secara terus menerus, akhirnya akan lancar. ”Sesuatu hal yang baru dan memberatkan dalam pelajaran, kini tidak memberatkan bagi guru-guru. Seolah malah sudah menjadi makanan sehari-hari,” kata Retno Palupi yang mengajar Fisika sejak tahun 2007 di sekolah itu.

Menurut Retno, pembelajaran yang centre sudah tidak model. Dengan model DBE, siswa diaktifkan, diberi kesempatan mengemukakan pendapat untuk menuangkan ide-idenya. Guru tidak boleh mendoktrinasi, tidak boleh memvonis pendapat sang siswa salah. Misal, guru memberikan pertanyaan, tapi tidak harus dijawab dengan ya atau tidak. Jawaban dikemukakan dengan ide-ide.

”Jawaban siswa yang satu, kemudian dilempar ke siswa yang lain untuk mengomentarinya. Jangan sekali-kali kita memberikan teori atau definisi, tetapi biar definisi keluar dari ide dan pikiran siswa. Kita hanya memberikan langkah-langkahnya saja,” kata Retno Palupi yang kini tengah menyelesaikan Program Pasca sarjana di sebuah perguruan tinggi di Solo.

Retno menambahkan, misalnya sekolah tidak punya alat peraga yang memudahkan memberikan gambaran kepada siswa, cukup menggunakan alat seadanya. Tidak ada rotan akarpun jadi. Misal di sekolah tidak ada troli untuk pembelajaran gerak beraturan, bisa diganti dengan peragaan siswa berlari cepat kemudian pelan. ”Jadi tidak harus menggunakan alat yang mahal-mahal. Tidak perlu menggunakan kertas yang baru, bisa memakai kalender bekas dibalik. Proses pembelajaran tidak harus di kelas, tetapi bisa di luar kelas,” kata Retno bersemangat.

Fokus Prioritas

Sementara itu, Provincial Coordinator USAID Prioritas Jateng DR Nurkolis mengatakan, Komponen program untuk meningkatkan akses pendidikan dasar berkualitas meliputi komponen kualitas pembelajaran di sekolah melalui pelatihan guru pra dan dalam jabatan, meningkatkan tata kelola dan manajemen pendidikan, dan komponen koordinasi antar institusi pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan sekolah.

Fokus program Prioritas, jelas Nurkolis, meliputi pembelajaran di SD/MI, SMP dan MTs menjadi lebih menarik, relevan dan efektif, melalui pelatihan guru. Manajemen sekolah menjadi partisipatif, akuntabel dan terfokus pada peningkatan pembelajaran. ”Manajemen pendidikan di daerah, khususnya dalam hal pengelolaan guru dan pembiayaan pendidikan,” jelasnya.

31 Sekolah

            Kepala Bidang Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Purbalingga Ashari mengungkapan,ada 31 sekolah yang menjadi mitra program di Purbalingga, terdiri dari SD/MI sebanyak 20 sekolah dan SMP/MTs sebanyak 11 sekolah. Sebanyak  20 sekolah untuk SD/MI terdiri dari 8 sekolah di Kecamatan Mrebet, 8 sekolah di Kecamatan Kemangkon dan 4 sekolah sebagai kontrol. Untuk SMP/MTs terdiri dari 4 sekolah di Kecamatan Mrebet dan 4 sekolah di Kecamatan Kemangkon serta tiga  sekolah kontrol. Sekolah-sekolah kontrol ini berasal dari Kecamatan Padamara dan Kejobong. ”Secara keseluruhan, Program USAID Prioritas di Purbalingga ini menjangkau lebih dari 8.000-an siswa yang terdiri dari 3.556 siswa SD/MI dan lebih dari 4.500-an siswa SMP/MTs,”  kata Ashari. (BNC/tgr))

Tentang Penulis

Leave A Response