Penerapan SIM, Butuh Pembenahan SDM dan Penyedian Sarana Memadai

Ditulis 09 Des 2012 - 15:37 oleh Nanang BNC


PURBALINGGA (BNC):- Penerapan aplikasi pendukung kinerja Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui penggunaan sistem informasi managemen (SIM), sangat bergantung dari “political will” pemerintah. Pasalnya pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarananya terlebih dahulu, disamping penyediaan sumberdaya manusia (SDM).

“Pemerintah harus menciptakan ikim implementasi TIK dengan cara menciptakan ñeed atau kebutuhan dan membangun habit. termasuk membangun komtmen bersama seluruh SKPD bahwa good governance dapat dicapai melalui bantuan implementasi TIK,” ungkap Irwan Susanto, dosen sekaligus peneliti dari Akademi Tehnik Telekomunikasi (AKATEL) Sandhy Putra Purwokerto pada Sosialisasi Kebutuhan Aplikasi Pendukung Kinerja SKPD , di Graha Adiguna komplek Pendapa Dipokusumo, Sabtu (8/12).

Salah satu peserta sosialisasi, Edi Suwaryo dari kelurahan Purbalingga Wetan mengungkapkan, sarana di SKPD setingkat kelurahan sangat terbatas, disamping itu SDMnya juga terbatas. Akan lebih baik bila pemkab menyediakan sarana terlebih dahulu serta menyiapkan SDM operatornya, baru bisa dijalankan Sistem Informasi Managemen (SIM).

“Saya sudah beberapa tahun ini mengikuti sosialisasi elektronik goverment (E-Goverment), namun belum ada realisasinya karena tidak didukung oleh sarana dan peningkatan SDM,” katanya dalsm sesi tanya jawab.

            Sementara itu, Plt Sekda Imam Subidjakto SSos MSi saat membuka kegiatan itu, menyampaikan apresiasi terhadap upaya-upaya  Purbalingga menuju E-government. Menurutnya, dalam iklim teknologi informasi yang berkembang begitu cepat, peran TIK sangat diperlukan. Utamanya dalam mengelola data dan informasi yang akurat.

            “Data dan informasi yang akurat dapat menghasilkan kebijakan yang tepat. Sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah,” tandasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) Purbalingga Drs Yonathan Eko Nugroho MHum menjelaskan, permasalahan yang terjadi di SKPD akan menjadikan masukan bagi Dinhubkominfo agar semakin dekat dengan realisasi penerapan SIM.

Kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang hasil pendataan kebutuhan aplikasi pendukung kinerja SKPD menuju Sistem Informasi Managemen (SIM). Dengan harapan dapat dimanfaatkan dalam menentukan kebiijakan masing-masing satuan kerja perangkat daerah. (BNC/hrs)

Tentang Penulis

Leave A Response