Pemkab Perketat Alih Fungi Lahan Pertanian


PURBALINGGA, BNC – Pemkab Purbalingga memperketat ijin alih fungsi lahan pertanian untuk rumah atau pemukiman. Kebijakan ini untuk mengurangi berkurangnya lahan pertanian, khususnya pada lahan yang subur dan diairi irigasi teknis. Bahkan, untuk ijin yang telah dikeluarkan, Pemkab akan meninjau ulang ijinnya.

“Kami akan meninjau ulang tanah sawah yang subur yang sudah mendapat ijin pengeringan. KPMPT (Kantor Penanaman Modal Perijinan Terpadu) dan Kantor Pertanahan bukan dewa, jadi ijinya masih bisa ditinjau kembali,” tegas Bupati Heru Sudjatmoko disela-sela meninjau lahan sawah di Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon, kemarin. Lahan yang berada persis di depan Bataliyon 406 Bojong itu seluas 250 ubin (3.500 meter) merupakan tanah subur, namun sudah dikeringkan tanahnya. Rencananya akan didirikan bangunan oleh pemilik.

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Dintanbunhut) Ir Lili  Purwati mengungkapkan, lahan pertanian sawah di depan Bataliyon 406 Bojong seluas 65 hektar. Lahan sawah ini beberapa diantaranya sudah didirikan bangunan. Lokasi ini juga sebagai salah satu uji coba gerakan tanam serempak 1.000 hektar dengan mekanisasi pertanian. Gubernur Jateng akan akan melakukan panen dengan menggunakan combine harvester, Selasa (28/8) besok.

Sebelumnya, dalam suatu kunjungan ke Purbalingga saat mencanangkan gerakan tanam serempak 1.00 hektar, Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengatakan alih fungsi lahan pertanian sudah edan-edanan. Sejumlah daerah dinilai terlalu bersemangat menghabiskan lahan pertanian untuk dialihfungsikan menjadi bangunan rumah, pabrik dan kepentingan lain. Setidaknya 300 ribu hektare (ha) lahan pertanian produktif hilang akibat alih fungsi lahan. Dari luas total lahan lestari yang sebelumnya 2 juta ha, kini hanya tinggal 1,7 juta ha. Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengaku prihatin dengan cepatnya alih fungsi lahan. “Sawah-sawah produktif jadi perumahan, pabrik dan peruntukan lain. Pokoke wis edan-edanan,” kata Gubernur saat mencanangkan Gerakan Percepatan Tanam Serentak dengan Modernisasi Pertanian seluas 1.000 hektar di Desa Rabak, Kecamatan Kalimanah, ketika itu.

Gubernur ketika itu mencontohkan ada beberapa daerah yang cukup parah alih fungsi lahannya i antaranya adalah Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar dan Purbalingga. Gubernur meminta kepada bupati dan walikota agar mengerem alih fungsi lahan khususnya lahan pertanian produktif. Bagi Bupati dan Walikota yang masih melakukan pelanggaran tidak sesuai rencana tata ruang yang ada diancam hukuman penjara 5 tahun dan denda hingga Rp 5 miliar. (BNC/tgr)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.